Masa Depan Perempuan Sasak di Bingkai Merariq
Pengajar pada Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Mataram, Indonesia. Peneliti dengan minat studi Sosial Budaya dan Gender
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Dewi Puspita Ningsih tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi Lombok, sebuah perkawinan sering kali melibatkan jauh lebih banyak orang daripada pasangan yang hendak membangun rumah tangga. Ada keluarga yang perlu diberi kabar, kerabat yang ikut berunding, dan tokoh adat yang memastikan hubungan kedua keluarga terjalin sebagaimana mestinya. Dalam tradisi Merariq masyarakat Sasak, seluruh proses itu mempunyai tempat tersendiri. Perkawinan bukan semata urusan cinta dua orang, melainkan juga peristiwa sosial yang berkaitan dengan kehormatan dan tanggung jawab.
Di tengah perhatian terhadap jalannya prosesi, muncul pertanyaan yang tak kalah penting: bagaimana kehidupan perempuan setelah perkawinan berlangsung? Apakah ia cukup leluasa menentukan kapan menikah, melanjutkan sekolah, atau menyampaikan keberatan ketika keputusan keluarga tidak sejalan dengan kehendaknya? Pertanyaan semacam ini tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan perempuan dengan adat. Justru dari sanalah tradisi dapat dibaca lebih dekat dengan kehidupan orang yang menjalaninya.
Pertanyaan tersebut menyertai penelitian Masa Depan Perempuan Sasak di Persimpangan Adat Merariq di Kabupaten Lombok Utara. Pengumpulan informasi di Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan, dan Bayan memperlihatkan variasi pengalaman yang tidak dapat diringkas menjadi satu cerita tentang masyarakat Sasak. Hasilnya kini sedang disusun dan difinalisasi menjadi naskah buku. Penelitian tersebut membuka ruang untuk memahami Merariq bukan hanya dari urutan ritual, tetapi juga dari hubungan keluarga, pendidikan, dan posisi perempuan dalam keputusan perkawinan.
Kehormatan di Tengah Perundingan
Merariq kerap diterjemahkan secara ringkas sebagai "kawin lari". Sebutan itu mudah dikenali, tetapi kurang memadai untuk menjelaskan tahapan yang menyusul setelah calon pasangan pergi bersama. Ada proses pemberitahuan, perundingan, akad, dan penyelesaian adat yang melibatkan berbagai pihak. Kusuma dan Mareta (2024) mengidentifikasi nilai komunikasi, pendidikan, solidaritas, dan empati dalam rangkaian tradisi tersebut. Nilai-nilai itulah yang perlu dibaca ketika membicarakan mengapa Merariq terus memperoleh tempat dalam masyarakat.
Namun, nilai kehormatan dapat menghadapi persoalan ketika ditafsirkan terutama sebagai penilaian lingkungan terhadap keluarga. Dalam catatan penelitian, muncul pengalaman tentang kekhawatiran terhadap stigma ketika suatu hubungan tidak berakhir pada perkawinan. Pada keadaan tertentu, perempuan dapat menghadapi tekanan untuk mengikuti keputusan yang dianggap paling aman bagi nama baik keluarga. Ini bukan gambaran seluruh pelaksanaan Merariq. Justru penting membedakan nilai yang ingin dijaga masyarakat dari tindakan yang mungkin membatasi kehendak orang tertentu.
Di Bayan, pendidikan dan usia perkawinan menjadi perhatian menonjol dalam bahan lapangan. Di Gangga, pembicaraan lebih kuat menyoroti pengaruh keluarga, perubahan pandangan generasi muda, dan ruang perempuan untuk ikut menentukan keputusan. Sementara itu, informasi dari Pemenang, Tanjung, dan Kayangan memperkaya konteks perbandingan, tanpa memberi dasar untuk menyimpulkan bahwa ketiganya memiliki pola yang sama. Perbedaan tersebut mengingatkan bahwa tradisi selalu berjumpa dengan keadaan sosial setempat.
Mendengar Suara Perempuan
Perundingan dalam adat memberi kesempatan bagi keluarga menyelesaikan berbagai kepentingan. Tetapi kehadiran banyak pihak tidak otomatis berarti setiap orang memiliki suara yang seimbang. Fairiza dan Widyatama (2024) menunjukkan adanya ketimpangan posisi laki-laki dan perempuan dalam pola komunikasi Merariq. Temuan ini tidak dapat digeneralisasi kepada setiap pasangan, tetapi membantu menjelaskan mengapa persetujuan perempuan perlu dilihat sebagai proses, bukan sekadar jawaban yang diperoleh menjelang perkawinan.
Seorang perempuan dapat menyetujui perkawinan dan sekaligus berada dalam situasi yang menyulitkannya untuk menolak. Ketika keputusan pribadi bertemu harapan keluarga, penilaian tetangga, atau kekhawatiran akan stigma, kebebasan memilih menjadi persoalan sosial yang kompleks. Pertanyaan utamanya bukan hanya apakah persetujuan telah disampaikan, melainkan apakah perempuan memiliki ruang yang aman untuk berbeda pendapat, meminta waktu, dan mempertimbangkan masa depannya.
Melalui perspektif mubādalah, Aulia et al. (2026) mengulas keterbatasan perempuan Sasak dalam menyuarakan pendapat mengenai Merariq. Gagasan kesalingan yang mereka gunakan memungkinkan hubungan laki-laki dan perempuan dibaca sebagai hubungan antarsubjek yang sama-sama berhak menentukan keputusan. Bagi kehidupan keluarga, kesalingan bukan berarti meniadakan peran orang tua atau tokoh adat. Ia justru menguji apakah musyawarah benar-benar mendengar orang yang paling langsung menanggung akibat keputusan itu.
Akibat tersebut tidak selalu tampak pada hari perkawinan. Pendidikan yang terhenti, kesiapan ekonomi, kesehatan reproduksi, serta kemampuan menyelesaikan konflik baru terasa ketika kehidupan rumah tangga berjalan. Dalam penelitian di Lombok Utara, pertanyaan mengenai pendidikan perempuan muncul berulang sebagai persoalan yang tidak terpisah dari kesiapan menikah. Menyelesaikan seluruh prosesi adat adalah satu perkara; memastikan pasangan mampu menjalani kehidupan setelahnya merupakan tanggung jawab yang berbeda.
Tradisi yang Mengikuti Kehidupan
Perubahan sosial membuat cara generasi muda memahami perkawinan tidak selalu sama dengan generasi sebelumnya. Sekolah, pekerjaan, komunikasi digital, dan aturan negara ikut memengaruhi keputusan keluarga. Apriansyah et al. (2025), dalam penelitian di Lombok Timur, memperlihatkan bagaimana pencegahan perkawinan anak berhadapan dengan pertemuan norma budaya, kondisi ekonomi, hukum, dan otoritas keagamaan. Temuan mereka bukan potret langsung Lombok Utara, tetapi menegaskan bahwa perubahan praktik tidak cukup bertumpu pada aturan tertulis tanpa percakapan di tingkat komunitas.
Hubungan perkawinan dengan kesejahteraan keluarga juga perlu dibaca tanpa jalan pintas. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara mencatat prevalensi stunting sebesar 12,57 persen pada Agustus 2026. Angka ini tidak dapat dijadikan bukti bahwa Merariq menyebabkan stunting. Kondisi gizi melibatkan banyak faktor, termasuk pangan, sanitasi, ekonomi, pola pengasuhan, dan layanan kesehatan. Relevansinya bagi pembicaraan adat terletak pada kebutuhan menempatkan kesiapan keluarga sebagai perhatian bersama, bukan sekadar memastikan sebuah perkawinan terlaksana.
Ruang dialog diperlukan untuk merumuskan kembali tanggung jawab tersebut. Dalam diskusi kelompok di Desa Santong, Kecamatan Kayangan, pada September 2026, tokoh adat, unsur pemerintah, dan masyarakat membicarakan temuan penelitian beserta kemungkinan tindak lanjutnya. Pertemuan itu tidak dengan sendirinya mengubah kebiasaan. Namun, ia memperlihatkan bahwa adat dapat dibicarakan secara terbuka oleh masyarakat yang memilikinya, termasuk ketika pembicaraan menyentuh pendidikan, persetujuan, dan perlindungan perempuan.
Merawat Merariq karena itu tidak harus berarti membekukan setiap kebiasaan. Kehormatan dapat hadir dalam kemampuan keluarga menghargai keputusan calon pasangan. Tanggung jawab dapat diwujudkan dengan memastikan kecukupan usia, keberlanjutan pendidikan, dan kesiapan menjalani rumah tangga. Musyawarah memperoleh makna yang lebih utuh ketika perempuan tidak sekadar menjadi pihak yang dibicarakan, tetapi ikut berbicara.
Naskah buku yang sedang difinalisasi dari penelitian ini berangkat dari kebutuhan membaca kembali hubungan antara adat dan pengalaman perempuan, tanpa menganggap keduanya saling meniadakan. Sebab, ketika perundingan selesai dan rangkaian perkawinan usai, kehidupan pasangan justru dimulai. Keberlanjutan tradisi patut dinilai pula dari kehidupan sesudah perayaan: apakah perempuan yang menjalaninya tetap memiliki kesempatan untuk menentukan masa depannya sendiri.