Akta Pengalihan Saham Holding BUMN Tambang Ditandatangani Rini Besok

Menteri BUMN Rini Soemarno di Bengkulu. (Foto: Dewi Rachmat Kusuma/kumparan)

Pembentukan holding BUMN Tambang tengah difinalisasi. Sebelum dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 November 2017, akan dilakukan penandatanganan akta inbreng atau pemindahan aset pemerintah ke Inalum terlebih dahulu. Rencananya, akta tersebut akan ditandatangani Menteri BUMN Rini Soemarno hari ini atau besok (25/11).

"Efektif holding setelah akta inbreng ditandatangani oleh Ibu Menteri (Rini Soemarno). Targetnya hari ini atau besok," ujar Direktur Keuangan Inalum Ogi Ahmad Kosasih dalam konferensi persnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (24/11).

Informasi saja, pemerintah menyiapkan PT Asahan Alumunium (Inalum) sebagai induk holding BUMN Tambang dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS) sebagai anak perusahaan di holding BUMN Tambang tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin menambahkan, dalam RUPSLB yang akan digelar Antam, PTBA, dan PT Timah pada tanggal 29 November 2017 tersebut akan dibahas masalah perubahan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) ketiga BUMN, yang di dalamnya terkait inbreng dan saham dwiwarna alias saham seri A milik pemerintah.

Arviyan memastikan, pembentukan holding BUMN Tambang tersebut tidak akan mengubah kendali pemerintah sebagai pemegang saham dwiwarna.

"Agenda tanggal 29 November, perubahan anggaran dasar PT Timah, Antam, PTBA terkait inbreng dan 1 saham dwiwarna super power tetap ada. Terkait saham publik, ini sudah diketahui OJK dan BEI. Jadi tidak ada saham publik yang terganggu," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengungkapkan, setelah holding BUMN Tambang terbentuk, tahap awal yang dilakukan adalah mengambil alih divestasi saham Freeport. Untuk diketahui, Freeport bersedia melepas 51% kepemilikan sahamnya ke pemerintah Indonesia. Saat ini, baru 9,36% saham Freeport yang dimiliki pemerintah Indonesia.

"Yang jelas ini masih belum tahap operation, kita selamatkan yang 51%, ini yang 9,36% kita convert dulu ke inbreng BUMN Tambang," jelas dia.