Bappenas: 63 Persen Pekerja Indonesia Lulusan SMP

22 Mei 2017 17:18 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:17 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
ADVERTISEMENT
PPN/Bappenas melaksanakan Peer Learning  (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
PPN/Bappenas melaksanakan Peer Learning (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan. Menurut Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, saat ini di Indonesia masih mengalami dua tantangan terkait Ketenagakerjaan.
ADVERTISEMENT
Adapun tantangan tersebut yaitu, sekitar 63 persen tenaga kerja di Indonesia merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau lebih rendah. Kedua, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri sehingga menyebabkan industri mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas.
"Kondisi tersebutlah berdampak terhadap produktivitas dan daya saing tenaga kerja yang relatif rendah," kata Bambang, saat ditemui usai acara Peer Learning and Knowledge-Sharing Workshop on Skill Development Strategy di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (22/5).
Bambang menyebutkan, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan. Salah satunya adalah keterampilan dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja.
ADVERTISEMENT
"Untuk pendidikan, strateginya adalah melalui peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan, termasuk mengembangkan pendidikan kejuruan atau vokasi untuk memperkuat kemampuan inovasi dan meningkatnya kreativitas," tambahnya.
Peringatan Hari Buruh di Jakarta. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)
zoom-in-whitePerbesar
Peringatan Hari Buruh di Jakarta. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)
Bambang juga menyebutkan, jika vokasi akan dimasukkan sebagai program prioritas. Ia juga mengatakan jika nantinya vokasi sebagai salah satu program yang ada di dalam kurikulum sehingga menjadi pilihan bukan paksaan. Menurutnya, hal ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
"Rencana vokasinya kan di 2018 sudah masukan vokasi sebagai program prioritas yang sebelumnya belum pernah dapat penekanan seperti itu," jelas Bambang.
Ia juga mengatakan, untuk meningkatkan kualitas dari sisi pendidikan yaitu terlebih dahulu memperbaiki kualitas sekolahnya dan kualitas tenaga pendidiknya.
ADVERTISEMENT
"Dari segi lainnya perbaikan kurikulum dan yang paling penting adalah engagement pengusaha ditambah dengan perbaikan kualitas guru," ungkapnya.
Adapun pelaksanaan Peer Learning and Knowledge-Sharing Workshop on Skill Development Strategy Formulation yang diikuti oleh berbagai negara seperti Algeria, Jordan, Tunisia, Kazakhstan, Senegal, Togo, Korea, Norwegia, Portugal, Maroko, dan Malaysia, bertujuan untuk meningkatkan strategi pengembangan keterampilan.
"Lokakarya ini bertujuan untuk saling berbagai pengetahuan dan pengalaman baik dari OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), IDB (Islamic Development Bank) maupun antar negara peserta dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi pengembangan keterampilan, khususnya terkait sumber daya manusia sebagai aset, hingga kebijakan keterampilan dan ketenagakerjaan," ujarnya.