Dapat Saham 10 Persen, Pemerintah Daerah Harus Bantu Pengusaha Migas

Menteri ESDM kunjungi Blok Mahakam. (Foto: Dok. Kementerian ESDM)

Pemerintah Daerah diminta membantu efisiensi, terutama terkait proses perizinan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk industri migas. Sebab, berdasarkan aturan Peraturan Pemerintah, Pemda sudah mendapatkan 10 persen saham proyek migas atau participating interest (PI).

Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam kunjungan kerjanya di Blok Mahakam, Kalimantan Timur. Ia juga mendorong SKK Migas harus membantu bahwa semua KKKS bisa efisien jadi proses perizinannya tidak menunggu dua tahun.

“Dokumen itu kalau di saya itu cepet, dan kalau ada aturan di Pemerintah Daerah yang tidak efisien maka kita kasih tahu Pemdanya. Peraturan Pemerintah tentang PI (participating interest) 10 persen itu Pemdanya harus membantu karena dia dapat 10 persen,” kata Jonan melalui keterangan resmi yang dikutip kumparan (kumparan.com), Senin (13/3).

Senada dengan Menteri ESDM, Kepala SKK Migas, Amin Sunaryadi mengatakan, Pemerintah Daerah harus membantu efisiensi industri hulu migas.

"Soalnya kalau proses eksplorasinya cepet, discovery cepet, produksi cepet, Pemda dapat duitnya cepet," jelasnya.

Terkait dengan peningkatan produksi migas, pemerintah akan mengupayakannya dengan langkah-langkah antara lain, mendorong para KKKS itu untuk bersedia melakukan eksplorasi-eksplorasi di wilayah kerja yang sudah ada dan memberikan kemudahan-kemudahan atau insentif fiskal untuk para kontraktor migas agar bersedia melakukan kegiatan eksplorasi.

“Ini menurut saya penting sekali supaya semangat untuk melakukan eksplorasi ada tapi eksplorasi ini mengandung risiko usaha, kadang kalau dia melakukan eksplorasi, ngebor dapetnya dry hole hilangnya 50 juta dolar AS, hilang 100 juta dolar AS dan sebagainya itu risiko makanya kami sendiri itu mencoba bagaimana insentif fiskal itu bisa membantu,” ujar Jonan.