Diwarnai Walk Out, Pembahasan RAPBN 2018 di Paripurna Tetap Lanjut

PKS walkout dari Sidang Paripurna (Foto: Akbar Ramadhan/kumparan)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini menyampaikan pandangannya mengenai kerangka ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

Rapat Paripurna dimulai sekitar pukul 11.15 WIB di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan dihadiri seluruh perwakilan fraksi partai. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga terlihat hadir untuk mendengarkan pandangan dari masing-masing fraksi terkait RAPBN 2018.

Salah satu Fraksi PDI-P Adisatrya Suryo mengatakan, pihaknya mendukung pemerintah untuk membahas lebih lanjut mengenai RAPBN 2018. Meski demikian, menurutnya ada beberapa catatan yang harus dilakukan pemerintah.

"Belanja negara diharapkan dapat secara riil digunakan untuk kebutuhan rakyat dan sektor produktif. Belanja infrastruktur juga bisa menekan biaya logistik, pemotongan dan penundaan belanja tidak boleh lagi dilakukan," ujar Adisatrya di Ruang Rapat Paripurna, DPR RI, Jakarta, Selasa (30/5).

Baca Juga: Anggota PKS Walk Out Tolak Fahri Hamzah Pimpin Paripurna DPR

Aksi Walk Out Sidang Paripurna (Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara)

Pemerintah juga diminta untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran dan pengelolaan utang.

"Fraksi menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah mengenai kerangka ekonomi makro sepanjang RAPBN 2018 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," katanya.

Sementara itu, Fraksi Gerindra Willgo Zainar memberikan kritiknya pada RAPBN 2018. Pihaknya meminta pemerintah melakukan perubahan besaran APBN 2018, seperti penerimaan negara.

"Target penerimaan perpajakan Rp 1.849 triliun atau 11 persen dari PDB adalah target yang tak masuk akal, target perpajakan tak akan lebih besar dari Rp 1.300 triliun atau 10 persen dari PDB," ujar Willgo.

Ia juga menyoroti nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama tahun depan yang sebesar Rp 13.300-13.800. Menurutnya salah satu catatn buruk ekonomi adalah nilai tukar rupiah yang melemah.

"Nilai tukar tukar Rp 13.300-13.800 per dolar AS sebagai salah satu catatan buruk ekonomi kita adalah gejolak nilai tukar yang rentan melemah terlalu dalam," katanya.

Hingga pukul 12.30 WIB, rapat masih berlangsung dan beberapa fraksi masih memberikan pandangannya terhadap RAPBN 2018. Rapat sempat diwarnai aksi peninggalan tempat (walk out) dari beberapa perwakilan fraksi PKS.

"Saya hanya menyampaikan pandangan kami sebagai Fraksi PKS, ringkasannya saya serahkan saja. Intinya PKS mendukung agar proses bisa dilanjutkan untuk RAPBN 2018," tandas Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam yang diikuti aksi walk out.