Jokowi: Negara Lain Sudah ke Luar Angkasa, Kita Masih Ribut Urus Lahan
PerbesarPresiden Joko Widodo mengkritisi masih sulitnya sertifikasi lahan di Indonesia. Ketika negara-negara lain sudah menatap angkasa luar, justru di Indonesia urusan sertifikasi lahan belum juga tuntas.
Hal tersebut menurutnya justru menimbulkan sengketa lahan antarwarga, warga dengan korporasi, ataupun warga dengan pemerintah.
Untuk itu, pemerintah membuat kebijakan percepatan sertifikasi lahan yang saat ini sudah mencapai 250 ribu bidang.
"Ketika negara-negara lain sudah menatap angkasa luar, di negara kita tercinta, urusan sertifikasi lahan untuk rakyat belum tuntas-tuntas juga. Akibatnya, terjadi sengketa lahan baik antarwarga, antara warga dengan korporasi atau bahkan antara warga dengan pemerintah," ujar Jokowi dalam Pidato Kepresidenan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (16/8).
Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah juga tengah menjalankan redistribusi tanah untuk masyarakat. Hingga saat ini, pemerintah telah memberikan 707 ribu hektare kawasan hutan kepada masyarakat adat untuk dikelola secara produktif.
"Selain itu, juga sedang dijalankan Program Perhutanan Sosial sehingga rakyat di lapisan 40 persen terbawah mendapatkan akses untuk memanfaatkan hutan bagi kesejahteraan mereka," ucapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengatakan, pemerintah terus melanjutkan program-program kerakyatan yang sudah dijalankan sejak tahun pertama Kabinet Kerja, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Perlindungan Nelayan, Program Percepatan Pembangunan Rusunawa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
"Agar bisa menjangkau 40 persen lapisan terbawah Pemerintah melakukan reformasi kebijakan sehingga subsidi betul-betul lebih tepat sasaran. Pemerintah secara bertahap mensinergikan antar program bantuan sosial serta melakukan pengalihan Beras Sejahtera (Rastra) secara bertahap menjadi bantuan pangan nontunai," jelas dia.