Tanggapan Sri Mulyani Soal Bank Dunia yang Puji Kebijakan Fiskal RI

Laporan Trwilulan II Bank Dunia 2017 (Foto: Edy Sofyan/kumparan)

Bank Dunia baru saja merilis laporan perkembangan triwulanan perekonomian Indonesia per Juni 2017 (Indonesia Economic Quarterly). Dalam laporannya, Bank Dunia mengapresiasi kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah, melalui perbaikan kinerja penerimaan dan kualitas belanja, yang mendukung pertumbuhan perekonomian.

Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves mengatakan, realisasi anggaran sampai akhir bulan Mei menunjukkan defisit fiskal yang lebih kecil dibandingkan periode yang sama tahun lalu, karena adanya realisasi penerimaan yang lebih tinggi dan tingkat pelaksanaan anggaran yang sedikit lebih tinggi.

Menurut Rodrigo, risiko pemotongan anggaran yang substansial seperti yang dilakukan pada tahun 2016 berkurang, karena target penerimaan yang lebih realistis pada APBN 2017 dan pemungutan penerimaan yang kuat saat ini.

"Defisit fiskal untuk tahun 2017 diperkirakan mencapai 2,6 persen dari PDB (produk domestik bruto)," ujar Rodrigo dalam paparannya di Soehanna Hall, Energy Building, Jakarta, Kamis (15/6).

[Baca Juga: Bank Dunia Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi RI 2018 Mencapai 5,3 Persen]

World Bank (Foto: Wikimedia Commons)

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik laporan Bank Dunia yang memberi nilai positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya soal kebijakan fiskal.

"Reformasi kebijakan fiskal memang dinilai bagus oleh Bank Dunia, dan menjadi salah satu landasan S&P memberikan investment grade. Tapi ini bukan karena Menteri Keuangan adalah mantan Direktur Bank Dunia," kata Sri Mulyani yang merupakan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Menurutnya, reformasi kebijakan fiskal memang membuat belanja pemerintah lebih baik, dan anggaran lebih terkontrol. Buktinya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, yang pertama kali dalam 12 tahun.

Sri Mulyani juga sempat menyinggung soal adanya insiden yang kurang mengenakkan dengan tertangkapnya anggota BPK yang terbukti disuap oleh sejumlah Kementerian/Lembaga terkait laporan keuangan yang diperiksa. Namun hal ini tak mengubah rasa bangganya akan opini yang telah diterima oleh pemerintah pusat.

"Ini sangat disesalkan. Tapi ini tidak mengubah seluruh spirit dari BPK untuk memberikan opini WTP untuk pemerintah," ujar Sri Mulyani.

[Baca Juga: Pemerintah dan DPR Sepakat Ekonomi 2018 Tumbuh 5,2-5,6 Persen]

Sri Mulyani (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Ia menjelaskan, pada saat menjabat sebagai Menteri Keuangan 10 tahun lalu, ia lah yang pertama kali mewajibkan Kemenkeu agar Indonesia bisa men-submit dan menyusun perhitungan standar untuk sistem dalam mengatur keuangan negara. Sehingga, lanjutnya, ini bukan hanya perjalanan Indonesia tapi ini perjalanan dirinya pribadi untuk mencapai opini WTP.

Ia menambahkan, kondisi ekonomi yang membaik tidak hanya dibuktikan dari review Bank Dunia dan Investment Grade dari S&P. Namun pekan lalu, konferensi PBB dalam bidang perdagangan dan pembangunan perpajakan melaporkan bahwa Indonesia adalah negara paling menarik keempat untuk destinasi investasi. Indonesia ada di bawah Amerika Serikat, China, dan India. Peringkat ini naik dari sebelumnya di posisi delapan.

Selain itu, Institute of Management Development (IMD) di Switzerland melaporkan bahwa daya saing Indonesia meningkat enam posisi dalam peringkat global menjadi 42 pada tahun 2017.

"Seluruh laporan yang positif ini menandakan bahwa mereka mengakui seluruh upaya Indonesia untuk mereformasi dan menciptakan iklim yang bagus untuk ekonomi, investasi, dan kebijakan yang berorientasi pada produktivitas," papar Sri Mulyani.