Geografi Politik: Pertahanan Keamanan dan SDA yang Tidak Dioptimalkan

Sumber: Karinov.co.id Peta Potensi Perikanan Indonesia

Indonesia memiliki 17. 504 pulau dengan luas perairan yang mencapai 6.400.000 km2, dan daratan 1.900.000 km2, yang berarti Indonesia merupakan negara kepulauan yang ⅔ wilayahnya adalah perairan. Perairan Indonesia merupakan salah satu kawasan perairan tropis yang memiliki daya dukung alam tinggi dengan kemampuan mega biodiversity. Kita semua mungkin bertanya mengapa Indonesia lebih mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dan penguatan keamanan di daratan daripada laut padahal Indonesia merupakan negara maritim yang dimana wilayah lautnya lebih luas dari daratan. Melihat perairan Indonesia yang tropis akan menarik keinginan negara-negara ataupun pihak yang berkepentingan mencoba mengelolanya secara legal maupun ilegal, akibat tidak dioptimalkannya pertahanan dan keamanan laut itu dapat merugikan dan membahayakan lingkungan maritim.

Sistem Pertahanan dan Keamanan laut kurang optimal

Mengapa pemerintah hanya menguatkan pertahanan dan keamanan di wilayah daratan, padahal potensi ancaman dari luar lebih mudah masuk lewat jalur laut. Karena seperti kenyataannya Indonesia memiliki potensi laut yang kaya dan juga banyak sekali terdapat ribuan pulau yang belum memiliki nama, sehingga berpotensi akan direbut oleh negara lain. Mengingat bagaimana persoalan perbatasan pulau-pulau terluar Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi polemik yang besar. Wilayah laut Indonesia sangat berpengaruh terhadap pengamanan wilayah darat, karena jika keamanan laut sudah diperkuat maka segala kegiatan ilegal akan bisa dijaga sehingga tidak dapat masuk ke wilayah daratan.

Di dalam Geografi Politik, semakin luas wilayah suatu negara maka semakin besar pula potensi ancaman yang dapat masuk. Indonesia dengan wilayah laut yang sangat luas jika tidak mendapatkan fasilitas keamanan yang memadai maka tidak dapat dipungkiri bahwa ancaman militer, non militer, maupun ilegal fishing dapat dengan mudah masuk dan mengancam kedaulatan sebuah negara. Ancaman kejahatan maritim di Indonesia akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di perairan Indonesia. Dan juga kurangnya armada-armada kapal yang memadai untuk melakukan pemantauan di wilayah kelautan, serta kurangnya pembangunan infrastruktur berupa dermaga untuk berlabuhnya para kapal-kapal.

Teori Sea Power

Melihat bagaimana menyikapi kasus ini disini saya akan menggunakan teori Geografi Politik "Sea Power". Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Alfred Thayer Mahan, yaitu kekuatan laut merupakan kunci untuk kejayaan dan kekuasaan suatu negara. Menurut pandangan Mahan, kekuatan laut memungkinkan negara untuk memiliki kemampuan mempertahankan keamanan dan kepentingan nasional di wilayah perairan, menguasai jalur perdagangan dan komunikasi, serta proyek kekuatan dan perluasan jauh ke dalam wilayah daratan. Sea Power juga bermakna sebagai kemampuan suatu negara dalam menggunakan dan mengendalikan laut (sea control) serta mencegah lawan menggunakannya (sea denial). Indonesia merupakan negara dengan poros maritim dunia yang memiliki wilayah laut luas dan Indonesia merupakan jalur perdagangan internasional, tetapi pemerintah tidak mengoptimalkan pertahanan dan keamanan di laut sehingga berpotensi ancaman akan mudah untuk masuk melewati jalur laut. Padahal jika pemerintah bisa mengoptimalkan pembangunan infrastruktur serta pertahanan dan keamanan dilaut, sangat berpotensi memiliki keuntungan yg lebih besar karena mengingat posisi strategi geografi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya.

Besarnya Potensi SDA Kelautan

Potensi sumber daya kelautan Indonesia lebih besar di dalamnya yang belum tereksplorasi. Seperti jenis-jenis ikan, kekayaan pesisir, rumput laut, terumbu karang, bahkan wilayah laut Indonesia dapat dijadikan tempat pariwisata. Bukan hanya hal itu di dalam laut Indonesia terdapat banyak sumber energi serta pertambangan. Perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40% cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia, dan hanya sekitar 10% yang saat ini telah di eksplor dan dimanfatkan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum merasakan peran signifikan dari potensi maritim yang ditandai dengan belum dikelolanya potensi maritim Indonesia secara maksimal. Padahal jika dioptimalkan secara maksimal laut Indonesia memiliki potensi yang mampu memberikan kontribusi terhadap PDB nasional dan dapat menambah devisa negara Indonesia, karena mengandung potensi ekonomi dan modal pembangunan yang sangat besar dan beragam jika optimal dalam pendayagunaan sumber daya laut. Karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap wilayah laut di Indonesia menjadikan banyaknya potensi Sumber Daya laut yang tidak dieksplor dan dikembangkan. Sehingga banyak dari negara maupun kepentingan nasional yang ingin menguasai SDA yang ada di laut Indonesia karena melihat potensinya yang sangat besar dan tidak adanya keamanan yang memadai sehingga kapal-kapal asing dapat dengan mudah masuk dan menguasai laut Indonesia.

Kebijakan Pemerintah dalam Pertahanan dan Keamanan Wilayah laut

Mungkin saat ini pemerintah mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan pertahanan dan keamanan di lautnya, mengingat wilayah laut Indonesia yang luas dan betapa besarnya biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Jika sekarang ini pemerintah ingin mengoptimalkan di wilayah lautnya, pemerintah memiliki beberapa tantangan yang salah satunya mengubah paradigma pembangunan yang dimana menempatkan desa sebagai pusat eksploitasi SDA. Dan juga membangun serta mengembangkan infrastruktur antar pulau, serta jalan antar pulau harus direalisasikan untuk mempercepat transportasi antar pulau. Selain itu berbagai upaya lain perlu dilaksanakan untuk menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia antara lain, penyempurnaan RUU Komponen Cadangan dan Komponen pendukung, penyelarasan sistem pendidikan dan pelatihan kemaritiman, penguasaan kapasitas industri pertahanan khususnya industri maritim, modernisasi armada perikanan, penguatan armada pelayaran rakyat dan pelayaran nasional, pemantapan pengelolaan pemanfaatan laut melalui penataan ruang wilayah laut, peningkatan Litbang kemaritiman, dan diversifikasi sumber energi terbarukan di laut.