Raker Divkumwas, KPU Bekasi Butuh SDM

Rapat Pembahasan Kerja Divkumwas KPU Se-Jawa Barat

BANDUNG_Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Rapat Pembahasan Kerja Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.

Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Hukum dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat, Ana Siti Hasanah, S.Sos. yang menyampaikan bahwa rapat ini diselenggarakan untuk mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tahun 2021 dan mengoordinasikan keberlansungannya pada tahun 2022.

“Dalam kesempatan yang pertama saya mengikuti rapat setelah dilantik sebagai Kasubag Hukum dan SDM, saya mengajak seluruh jajaran agar dapat berkerjama dan menjaga soliditas demi terwujudnya kinerja organisasi yang lebih baik, “ ucapnya.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Reza Alwan Sovnidar, S.H., M.H. menyampaikan bahwa Laporan SPIP merupakan pekerjaan kolektif dan menjadi tanggung jawab seluruh satker, maka dari itu dalam pengerjaan laporannya diperlukan mekanisme koordinasi yang baik antar subbagian agar Laporan SPIP disampaikan tepat waktu.

“Rapat yang kita adakan di awal tahun ini sebagai media perkenalan dengan Kabag Hukum dan SDM yang baru dilantik kemarin (5/1/2022) sekaligus untuk mendapatkan progres pelaporan SPIP dan JDIH yang menjadi tupoksi divisi hukum dan pengawasan, “ terangnya.

Reza mengingatkan, seluruh jajaran divkumwas supaya memberi perhatian terhadap JDIH agar menjadi lebih inovatif di tengah keterbatasan anggaran dan masih di berlakukannya kebijakan WFH dan WFO di kantor.

Kegiatan dilanjutkan dengan evaluasi dan persiapan pelaporan penyelenggaraan SPIP dan JDIH oleh masing-masing satuan kerja KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Bekasi, Wahab Habieby melaporkan posisi Kasubag Hukum yang masih kosong serta belum ada staf pelaksana di satker KPU Kabupaten Bekasi pasca pengembalian seluruh ASN DPK ke Pemerintah Daerah.

“Kami berharap kiranya segera ada pejabat pengganti dan staf pelaksana agar operasional satker dapat berlangsung normal, “ pungkasnya. []