Stimulasi Ekonomi dan Reformasi Anggaran: Mendorong Pertumbuhan Makroekonomi

Photo by dhiya ulhaq

Dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah dituntut untuk mampu mendorong pertumbuhan tanpa mengorbankan stabilitas fiskal jangka panjang. Dua strategi yang sering diangkat dalam wacana ekonomi makro adalah stimulasi ekonomi dan reformasi anggaran. Keduanya bukan hanya sekadar instrumen kebijakan, melainkan pilar penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Stimulasi ekonomi, umumnya berbentuk peningkatan belanja pemerintah, insentif pajak, atau perluasan program sosial, bertujuan untuk mendorong daya beli masyarakat dan investasi swasta. Kebijakan ini terbukti efektif dalam merespons krisis, seperti pada masa pandemi COVID-19, di mana banyak negara mengucurkan stimulus besar-besaran untuk menjaga roda ekonomi tetap berputar. Namun, di balik dampak jangka pendeknya yang positif, terdapat risiko peningkatan defisit anggaran dan beban utang negara jika tidak disertai dengan pengelolaan fiskal yang disiplin.

Di sinilah pentingnya reformasi anggaran. Reformasi ini tidak hanya soal memotong pengeluaran, tetapi juga menata ulang prioritas anggaran agar lebih produktif dan efisien. Belanja negara harus dialihkan dari yang bersifat konsumtif ke arah yang mendukung produktivitas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan riset teknologi.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran harus diperkuat agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.

Kombinasi antara stimulasi ekonomi dan reformasi anggaran mencerminkan strategi seimbang: mendorong pertumbuhan dalam jangka pendek sekaligus memastikan fondasi fiskal yang kuat untuk masa depan. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi sangat relevan mengingat masih tingginya kebutuhan pembangunan, ketimpangan ekonomi, serta tantangan struktural seperti rendahnya produktivitas tenaga kerja dan ketergantungan pada komoditas primer.

Pemerintah perlu berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas belanja negara dan memperkuat basis penerimaan pajak agar tidak terus bergantung pada utang. Selain itu, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter harus dijaga agar inflasi dan nilai tukar tetap stabil, menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan jangka panjang.