Konten dari Pengguna

Uang Saku Beasiswa Masuk Rekening, Apakah Dipotong Pajak?

Ilustrasi: seorang mahasiswi memandang gedung kampus sambil membawa dokumen beasiswa. (Sumber: ilustrasi AI)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi: seorang mahasiswi memandang gedung kampus sambil membawa dokumen beasiswa. (Sumber: ilustrasi AI)

Notifikasi masuk: dana beasiswa sudah cair. Senang, tentu. Namun beberapa detik kemudian, muncul pertanyaan yang jarang dibicarakan: apakah uang ini akan dipotong pajak?

Pertanyaan itu wajar. Dalam kehidupan sehari-hari, uang yang masuk ke rekening memang bisa dianggap sebagai penghasilan. Kabar baiknya, beasiswa mendapat perlakuan khusus. Sepanjang memenuhi syarat, beasiswa dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan (PPh), sehingga penerimanya tidak dikenai PPh atas dana tersebut.

Meski begitu, tidak semua uang yang diberi nama beasiswa otomatis bebas pajak. Yang dilihat aturan bukan namanya, melainkan siapa penerimanya, untuk apa dana diberikan, dan apa hubungan antara pemberi dengan penerima.

Benarkah beasiswa tidak dikenai pajak?

Benar, selama dua syarat terpenuhi: penerimanya Warga Negara Indonesia (WNI), dan dananya untuk mengikuti pendidikan formal atau nonformal, baik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam aturan pajak, beasiswa dimaknai sebagai dukungan biaya pendidikan bagi siswa, mahasiswa, pegawai, atau pihak lain untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan, dengan pertimbangan utama prestasi, potensi akademik, dan/atau keterbatasan kemampuan ekonomi. Pendidikan formal mencakup jenjang dasar, menengah, dan tinggi, sedangkan pendidikan nonformal adalah jalur di luar itu yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 13 PP Nomor 55 Tahun 2022 dan dirinci dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2020. Pemberinya pun tidak harus pemerintah, karena beasiswa dari subjek pajak maupun bukan subjek pajak sama-sama dapat dikecualikan, seperti dijelaskan DJP.

Bagaimana dengan uang saku dan kuliah di luar negeri?

Pengecualiannya tidak berhenti di uang kuliah. Menurut PMK tersebut, komponen beasiswa meliputi biaya pendidikan, ujian, penelitian yang berkaitan dengan bidang studi, buku, transportasi, dan biaya hidup yang wajar sesuai daerah tempat belajar. Jadi, dana bulanan untuk makan, tempat tinggal, dan transportasi dapat ikut dikecualikan, sepanjang masih dalam batas kewajaran.

Lokasi kampus juga tidak mengubah hal ini. Seorang WNI yang menerima beasiswa magister di Australia, misalnya, tetap dapat memperoleh pengecualian selama persyaratannya terpenuhi, karena PMK mencakup pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Sebaiknya, simpan surat atau dokumen yang menerangkan bahwa dana itu diberikan untuk mendukung pendidikan.

Kapan beasiswa tetap kena pajak?

Ada tiga situasi yang membuat pengecualian tidak berlaku: ketika badan pemberi beasiswa memiliki hubungan usaha, kepemilikan, atau penguasaan dengan penerima; ketika pemilik, komisaris, direksi, atau pengurus badan itu memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat dengan penerima; atau ketika pemberi beasiswa orang pribadi memiliki hubungan usaha dengan penerima, sebagaimana dirinci DJP.

Aturan ini menunjukkan bahwa nama program saja belum cukup untuk menentukan apakah beasiswa bebas pajak. Hubungan antara pihak yang memberi dan menerima dana ikut diperhatikan. Karena itu, penerima sebaiknya memeriksa rincian bantuan dan mengetahui siapa pemberinya, terutama bila ada hubungan usaha, kepemilikan, penguasaan, atau keluarga tertentu, agar tidak keliru menyikapi dana yang diterima.

Bila situasinya mendekati salah satu kondisi itu, penerima sebaiknya bertanya kepada penyelenggara beasiswa atau berkonsultasi dengan kantor pajak.

Jadi, perlu cemas atau tidak?

Pada dasarnya tidak. Selama penerimanya WNI, dananya untuk pendidikan, dan tidak ada hubungan khusus dengan pemberinya, beasiswa tidak dipotong PPh.

Maka, ketika notifikasi dana beasiswa masuk ke rekening, penerima tidak perlu langsung cemas. Bantuan itu memang disediakan untuk mendukung pendidikan, bukan untuk menambah beban pajak.

Catatan: Artikel ini bersifat edukatif dan tidak menggantikan konsultasi dengan petugas pajak. Ketentuan mengacu pada PP Nomor 55 Tahun 2022 dan PMK Nomor 68/PMK.03/2020 yang berlaku saat artikel ini disusun. Untuk kasus tertentu, penerima beasiswa dapat bertanya langsung ke kantor pajak atau layanan Kring Pajak.

Sumber:

Direktorat Jenderal Pajak – Beasiswa

PP Nomor 55 Tahun 2022, Pasal 13

PMK Nomor 68/PMK.03/2020