Perencanaan yang Transparan dengan Data Spasial

Peran Informasi Geospasial pada Rencana Kerja Pemerintah

Perencanaan program pemerintah, walaupun bersifat rutin dan lazim, tak lantas menjadi perkara yang mudah. Terhadap kualitasnya, terdapat sumberdaya besar yang dipertaruhkan : dana yang dikumpulkan dari pajak warga negara, keahlian para pengelola yang dikerahkan, maupun waktu yang tak dapat di daur ulang. Ukuran akhir ketepatan perencanaan, berupa pencapaian kesejahteraan masyarakat secara obyektif. Untuk memenuhi itu, terdapat berbagai mahzab dalam penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP). Ini dikembangkan berdasar riset yang dilakukan terus menerus, mengikuti dinamika tuntutan jaman.

Pelayanan Terpadu Informasi Geospasial (PTIG), tempat berbagai layanan dan produk BIG bisa didapatkan (foto dokumentasi pribadi)

Di Indonesia, mengacu pada aturan tentang tata cara penyusunan rencana kerja pemerintah, ketentuan yang ditandatangani Menteri PPN/Ka.Bappenas, perencanaan yang semula hanya menyajikan angka dan data tabular, dipaksa untuk memuat data yang lebih deskriptif. Uraian RKP harus terhubung dengan sasaran prioritas nasional. Ini merupakan pengejawantahan pendekatan substantif, yang dikenal dengan formulasi “T-H-I-S”. T-H-I-S memiliki kepanjangan : tematik, holistik, integratif, dan spasial.

THIS jika diuraikan, maka masing-masing rencananya harus mempunyai payung tematik tertentu. Payung tematik ini menjadi prioritas pembangunan pada jangka waktu tertentu. Karena pembangunan tidak hanya dicapai dalam jangka pendek, maka periode-periode pencapaian, dibagi menjadi jangka pendek, menengah dan panjang. Di tiap periode pencapaian itulah, tema payung tematiknya menjadi prioritas pencapaian. Komponen holistik, mensyaratkan uraian menyeluruh dari program Presiden. Ini diwujudkan menjadi tema-tema payung perencanaan yang elaboratif. Sifat holistik memandang perencanaan sebagai aliran utuh yang bersifat makro di hulu, hingga tingkat mikro di hilir kegiatan. Harus ada keterkaitan logis, perencanaan dari hulu ke hilir. Sedangkan pada komponen integratif terdapat pengertian terpadunya perencanaan program Presiden, yang dijalankan oleh berbagai kementerian maupun lembaga. Keterpaduan mencegah terjadinya dualitas sumber pendanaan di program yang sama.

Terkait dengan fungsi BIG (Badan Informasi Geospasial), spasial jadi komponen sentral dalam penyusunan RKP. Termasuk dalam komponen spasial adalah satuan perencanaan pada satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. Lebih lanjut, situs planning.act.gov.au menguraikan yang termasuk dalam komponen spasial adalah alamat jalan, negara bagian, distrik, divisi, nama dan batas kota, batas blok perkotaan dan pedesaan, trotoar jalan, badan air, tempat di suatu ketinggian tertentu hingga rencana wilayah penggunaan lahan maupun hamparan.

Ini relevan dengan pernyataan Bambang Brodjonegoro, 2019 : penyusunan rencana yang berkualitas, perlu adanya berbagai macam data. Data yang dimaksud adalah data statistik, data sektoral, maupun data peta. Untuk memenuhi data peta ini, mutlak adanya koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Terhadap keperluan data spasial yang handal, pemerintah terus mendorong BIG untuk menyusun informasi geospasial berupa peta pada skala tertentu. Keperluan terpenuhinya data yang handal ini, guna mencegah salah sasaran kerja, tertukar maupun tumpang tindihnya program yang hendak dilaksanakan. Dapat dibayangkan manakala perencanaan kerja disusun tanpa mengetahui lokasi pelaksanaan pekerjaan yang tepat. Ini akan membuka ketidaktepatan sasaran perencanaan. Terlebih ketika rencana kerja pemerintah dilakukan dengan memanfaatan sumber daya alam di suatu daerah. Hutan telah terlanjur ditebang, penduduk telah dipindahkan, dan sungai telah dibendung atau dialihkan alirannya. Ketidaktepatan akibat salah informasi geospasial berpotensi memicu terjadinya bencana. Kerja yang dilakukan secara serampangan, tanpa memperhatikan peruntukan lokasi maupun lahan yang digunakan, akan merusak ekosistem yang ada. Ilustrasi ketidaktepatan ini misalnya program kerja direncanakan pada lokasi yang harusnya merupakan wilayah hutan lindung tetapi direncanakan untuk dijadikan sebagai kawasan pemukiman, bahkan kawasan industri. Kategori hutan disebut sebagai hutan lindung, mengingat kondisi alamnya yang istimewa, memiliki fungsi spesifik maupun bentuk kontur yang rapuh. Manakala kawasan itu dimanfaatkan untuk kegiatan yang memerlukan pengelolaan yang intensif, maka fungsi keistimewaan maupun sifat kerapuhannya akan runtuh. Ini secara beruntun akan menimbulkan berbagai bentuk kerusakan, manfaat yang tak dapat diperoleh, bahkan pengaruhnya pada bencana ekosistem yang lebih luas. Semuanya, sebagaimana pada uraian pembuka, akan menyebabkan pemborosan dana, tenaga, maupun waktu. Alih-alih kesejahteraan yang direncanakan, tak bakal tercapai.

Dikaitkan dengan semangat desentralisasi, otonomi daerah merupakan perwujudannya. Lewat otonomi ini, tiap daerah berhak menyusun perencanaan wilayahnya. Namun demikian, itu bukan berarti tiap daerah lantas boleh menyusun perencanaan sekehendaknya. Mutlak adanya keterkaitan perencanaan daerah dengan pencapaian tujuan nasional. Untuk memenuhi itu komponen tematik, holistik dan syarat integrasi dengan wilayah lain, dengan mengandalkan data spasial, jadi pedoman penyusunan perencanaan yang jelas.

Antonius Bambang, 2022, menguraikan sentralnya peran data spasial dalam perencanaan kerja pemerintah. Ia menyebutkan, informasi geospasial mendorong semua jadi transparan. Pemerintahan yang dilandasi informasi geospasial memaksa pejabatnya berintegritas. Adanya data spasial menjadikan anggaran jelas : jumlah, lokasi perencanaan dengan tepat, semua bisa diketahui. Transparansi itu tercapai, manakala nama daerah dipasang di suatu tempat, seperti sekolah, gedung, rumah sakit, maka itu bisa dijadikan data spasial. Ini termasuk juga data keuangan, aset gedung, tanah. Dengan semua data-data itu maka transparansi tercapai. Terhadap adanya perbedaan data spasial, maka perlu dilakukan upaya perbaikan terus-menerus. Ini bertujuan agar yang ada di lapangan sama dengan data dukungnya. Ilustrasi yang mudah, ketika terdapat penyataan produksi jagung sejumlah tertentu per hektarnya, maka berarti data pembaginya akan betul. Data yang dipublikaskan akan jadi bagus dan dapat dijadikan acuan.

Adanya satu kegiatan yang didukung oleh berbagai macam tema, kemudian disajikan secara holistik dan terintegrasi, berikut data spasialnya, akan menghindarkan orang membangun irigasi di Gunungkidul, padahal lahan pertaniannya ada di tempat lain. Keadaan ini yang disebut sebagai, tak terintegrasi. Yang harus terjadi, antara kerja dengan manfaat jadi satu. Ini akan menyebabkan dampaknya nyata dirasakan masyarakat. Tuntutan spasial mengingat komponen tematik, holistik maupun integratif, datanya tetap harus dispasialkan. Kunci untuk jadi integratif, holistik, dan tematik adalah spasial. Untuk mencapai THI, itu harus ada S. Kalau tidak mungkin tercapai semuanya.

Komponen spasial dalam melakukan perencanaan pembangunan, merupakan kebutuhan untuk menjawab berbagai keraguan terhadap rencana pembangunan yang tak tepat sasaran. Ini juga digunakan untuk menepis isu-isu negatif lainnya. Akan terlihat secara jelas berbagai program pembangunan yang dilakukan di berbagai wilayah, di lokasi tertentu. Hal ini akan membuat potensi terjadinya tumpang-tindih pekerjaan, kelebihan anggaran, maupun ketidaksesuaian perencanaan, hingga jadwal pelaksanaannya, jadi transparan, terang benderang dan terukur oleh semua pihak. Akan jadi elok jika berbagai pekerjaan pembangunan yang dilakukan, baik yang masih berupa perencanaan ataupun juga yang sudah terealiasi, didasari oleh adanya data spasial yang dapat dipertanggungjawabkan. Laju pelaksanaan perencanaan dan kemajuan yang dicapai oleh tiap pelaksanaan pembangunan di suatu daerah, akan dapat disaksikan bersama. Tentu hal itu, bisa jadi penggugah dan pendorong minat masyarakat untuk ikut serta juga dalam proses pembangunan yang dilakukan.

Garis bawahnya, pemanfatan data spasial yang lebih intensif pada berbagai aspek pembangunan, di tingkat nasional ataupun daerah, bisa jadi alat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. Indikator tepat sasaran, tepat anggaran, dan tepat waktu pelaksanaannya, terlihat kasat mata. Kata akhir dari penulis, sajikan semuanya dalam peta, salam spasial…

Wallahu A'lam Bishawab...

(penulis adalah pranata humas di Badan Informasi Geospasial yang kesehariannya bertugas di bagian pelayanan produk)