Memandang Tionghoa Indonesia dari Pena Pramoedya

"Hoakiau di Indonesia", karya Pramoedya Ananta Toer. Foto: Dian Purba

Mengabaikan atau menghapus peran Tionghoa dalam narasi kebangsaan, bagi Pram, adalah sebuah tindakan amputasi sejarah yang hanya akan menghasilkan identitas nasional yang cacat, rapuh, dan kehilangan kebenarannya.

Pada peringatan Imlek tahun ini, saya kembali membaca Pramoedya Ananta Toer. Di tengah riuh lampion dan ornamen merah yang menghiasi ruang publik, pikiran saya melayang pada sebuah sore yang gerah di tahun 1960. Saat itu, Pramoedya mengambil pena dengan kemarahan yang dingin. Di luar sana, genderang rasialisme sedang ditabuh kencang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1959 yang melarang etnis Tionghoa berdagang di pedesaan. Bagi penguasa, mereka adalah kambing hitam yang sempurna; bagi Pram, kebijakan itu adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan yang baru saja merdeka.

Bagi Pram—sapaan akrab Pramoedya—rasisme bukan sekadar kebencian antarwarna kulit, melainkan 'penyakit' warisan kolonial yang sengaja dipelihara untuk melanggengkan kebodohan bangsa. Ia melihat dengan jernih bagaimana stigma 'orang asing' sengaja dilekatkan pada etnis Tionghoa untuk menutupi ketidakmampuan birokrasi dalam mengelola keadilan sosial. Dengan membela mereka, Pram sesungguhnya tidak sedang membela satu golongan saja, melainkan sedang mempertahankan kehormatan Indonesia sebagai bangsa yang ia cita-citakan: sebuah rumah besar yang berdiri di atas fondasi kemanusiaan yang universal, bukan di atas tumpukan prasangka rasial yang rapuh.

Ketajaman pena itu melahirkan Hoakiau di Indonesia, sebuah manifesto pembelaan yang membuatnya harus mendekam di penjara militer selama setahun. Namun, bagi Pram: penjara hanyalah ruang ganti bagi gagasan yang lebih besar. Melalui karya-karyanya, terutama dari balik jeruji Pulau Buru, ia menyusun sebuah narasi besar: bahwa Tionghoa bukanlah "penumpang" di tanah ini, melainkan salah satu tiang penyangga yang mendirikan rumah bernama Indonesia.

Simpul yang Sengaja Diurai

Jika kita menelusuri lorong-lorong pikiran Pram dalam Tetralogi Buru, kita akan menemukan bahwa rasisme di Indonesia bukanlah kutukan alamiah, melainkan sebuah rekayasa laboratorium kolonial. Dalam Bumi Manusia hingga Rumah Kaca, Pram memperlihatkan dengan sangat benderang bagaimana pemerintah kolonial Belanda menciptakan stratifikasi sosial yang licik.

Warga Tionghoa diletakkan pada posisi "antara": kelas Timur Asing (Vreemde Oosterlingen) yang diletakkan di atas pribumi namun di bawah kulit putih. Pram melihat ini sebagai strategi divide et impera yang paling purba. Dengan menempatkan Tionghoa sebagai pemungut pajak (pachter) dan perantara dagang, kolonialisme berhasil membelokkan amarah rakyat pribumi. Alih-alih marah pada gubernur jenderal di Istana Bogor, rakyat justru membenci pedagang kelontong di pasar.

Pram membongkar bahwa struktur ini sengaja diciptakan untuk mematikan potensi persatuan nasional. Dalam Hoakiau di Indonesia, ia menjelaskan bahwa Belanda sangat takut jika "kecakapan ekonomi" Tionghoa bersatu dengan "kekuatan massa" Pribumi. Untuk mencegah ledakan revolusi, kolonialisme memberikan hak-hak istimewa yang semu kepada etnis Tionghoa—seperti kebebasan berdagang yang terbatas—hanya agar mereka merasa memiliki kepentingan yang berbeda dengan penduduk setempat. Stigma "eksklusivitas" yang sering dituduhkan kepada Tionghoa, bagi Pram, sebenarnya adalah tembok yang dibangun oleh hukum kolonial melalui sistem pemukiman (wijkenstelsel) dan aturan perjalanan (passentelsel) yang ketat.

Lebih jauh lagi, Pram menggugat narasi ini sebagai sebuah jebakan sejarah yang ironis. Ia menunjukkan bahwa di bawah lapisan pedagang yang makmur, terdapat ribuan kuli, buruh tambang di Bangka-Belitung, dan petani Tionghoa di pedalaman Kalimantan yang nasibnya tidak lebih baik dari rakyat jelata di Jawa atau Sumatera. Dalam Anak Semua Bangsa, melalui dialog-dialog Minke, kita disadarkan bahwa penderitaan tidak mengenal ras; seorang kuli Tionghoa yang dihisap tenaganya oleh perusahaan kolonial memikul beban yang sama beratnya dengan seorang petani Jawa yang tanahnya dirampas. Mereka semua adalah korban dari mesin penghisap yang sama, namun mata mereka ditutupi oleh tirai prasangka agar tidak saling mengenal sebagai sesama manusia yang tertindas.

Pram juga menyoroti bagaimana diskriminasi ini terus dipelihara oleh elit penguasa pascakolonial melalui mentalitas "anti-asing" yang dangkal. Baginya, jika penguasa nasional mengadopsi pola pikir rasial Belanda untuk menindas etnis Tionghoa, maka sesungguhnya mereka hanya sedang melanjutkan kerja kolonial dengan menggunakan seragam yang berbeda. Dalam pandangan Pram yang sangat tajam, seorang nasionalis sejati seharusnya merangkul setiap elemen yang telah memberikan kontribusi bagi tanah air, tanpa mempedulikan asal-usul nenek moyang mereka. Ketajaman analisis ini mempertegas bahwa perjuangan melawan rasisme di Indonesia adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan melawan sisa-sisa mentalitas penjajah yang masih bercokol dalam tubuh birokrasi dan masyarakat kita.

Ang San Mei dan Nafas Revolusi

Pandangan Pram mencapai puncak estetikanya melalui tokoh Ang San Mei dalam Jejak Langkah. Melalui Mei, seorang aktivis revolusioner Tiongkok yang menjadi istri Minke, Pram meruntuhkan sekat-sekat etnosentrisme. Mei bukan sekadar bumbu romantis; ia adalah representasi dari "modernitas Asia" yang bergerak lincah di tengah kekakuan feodalisme Hindia.

Mei membawa ide-ide pengorganisasian modern, semangat Sun Yat-sen, dan kegigihan yang melampaui batas geografis. Pernikahan Minke dan Mei adalah alegori yang sangat kuat dari Pram: bahwa kebangkitan nasional Indonesia tidak lahir di ruang hampa, melainkan berdenyut dalam ritme yang sama dengan kebangkitan bangsa-bangsa Asia lainnya, termasuk Tiongkok. Pram menggunakan sosok Mei untuk menegaskan bahwa "bangsa" adalah sebuah gagasan yang diperjuangkan, bukan sekadar warisan darah. Mei adalah guru pertama Minke dalam memahami kekuatan organisasi massa: sebuah pelajaran yang nantinya menjadi fondasi bagi berdirinya Syarikat Islam dan pergerakan nasional lainnya.

Lebih dari sekadar aktivis, Mei dalam narasi Pram adalah jembatan intelektual yang menghubungkan kesadaran Minke dengan arus global. Melalui surat-surat dan dialognya, Mei membukakan mata Minke bahwa penindasan di Hindia adalah bagian dari skema besar imperialisme dunia. Pram melukiskan Mei sebagai sosok yang rapuh secara fisik namun baja dalam prinsip, menunjukkan bahwa komitmen terhadap kemanusiaan mampu melampaui identitas rasial dan batas negara. Kematian Mei yang tragis akibat sakit di tengah pelarian politiknya bukan sekadar akhir sebuah romansa, melainkan pengorbanan martir bagi sebuah gagasan besar tentang pembebasan Asia.

Tokoh lain, Khouw Ah Soe dalam Anak Semua Bangsa, melengkapi potret ini dengan dimensi yang lebih kelam namun heroik. Ia adalah pemuda yang rela mati demi membangun kesadaran bangsanya di tengah ancaman masyarakat rahasia Tionghoa yang konservatif dan korup. Pram menampilkan Ah Soe sebagai antitesis dari stereotip Tionghoa yang hanya peduli pada laba. Ah Soe adalah martir ideologis yang percaya bahwa pendidikan dan organisasi adalah satu-satunya jalan keluar dari kegelapan kolonial. Pertemuannya dengan Minke menjadi titik balik di mana narasi pergerakan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan menjadi sebuah solidaritas kemanusiaan yang meluas.

Pram mempertegas bahwa kehadiran para intelektual Tionghoa ini bukan hanya pelengkap, melainkan katalisator. Melalui tokoh-tokoh ini, Pram ingin berkata kepada pembacanya: "Lihatlah, mereka adalah guru-guru kemajuan kita." Ia menunjukkan bahwa tanpa pengaruh gerakan pembaruan Tiongkok yang dibawa oleh sosok-sosok seperti Mei dan Ah Soe, kesadaran modern di Hindia mungkin akan terlambat bangun bertahun-tahun.

Pram tidak melihat Tionghoa sebagai ancaman, melainkan sebagai kawan seperjalanan dalam sebuah gerak sejarah yang ia sebut sebagai "arus balik" melawan dominasi Barat. Baginya, Tionghoa Indonesia adalah bagian dari energi kreatif bangsa yang harus diintegrasikan, bukan dikucilkan. Di tangan Pram, sejarah Tionghoa di Indonesia dipulihkan martabatnya: dari sekadar pedagang di pinggiran menjadi arsitek kesadaran bangsa yang gagah berani di garis depan revolusi.

Bahasa dan Pers: Akar yang Dilupakan

Salah satu sumbangan pemikiran Pram yang paling detail adalah pengakuannya terhadap peran etnis Tionghoa dalam melahirkan bahasa Indonesia. Dalam banyak esainya, ia menegaskan bahwa sebelum Bahasa Indonesia diresmikan di Sumpah Pemuda, bahasa itu telah lama hidup dan berdenyut di tangan para penulis dan penerbit Tionghoa.

Bahasa "Melayu Rendah" yang digunakan di pers-pers Tionghoa adalah bahasa yang demokratis. Ia tidak mengenal tingkatan kasta seperti bahasa Jawa. Pram menghormati tokoh-tokoh seperti Lie Kim Hok yang ia sebut sebagai "Bapak Melayu Tionghoa". Tanpa keberanian modal dan intelektual warga Tionghoa dalam industri percetakan di awal abad ke-20, Pram yakin bahwa imajinasi tentang kebangsaan Indonesia akan terlambat lahir. Baginya, mereka adalah bidan yang membantu kelahiran bayi bernama Indonesia melalui tinta dan kertas.

Pram menyoroti bagaimana bahasa Melayu-Tionghoa ini mendobrak kekakuan feodalisme yang selama berabad-abad membelenggu pikiran rakyat. Dalam pandangannya, bahasa Jawa yang penuh krama dan hirarki cenderung melanggengkan ketundukan, sementara Melayu-Tionghoa adalah bahasa pasar yang lugas, egaliter, dan siap menampung konsep-konsep modernitas dari luar. Melalui surat kabar seperti Sin Po dan Kwee Tek Hoay, gagasan tentang hak asasi, keadilan, dan kemajuan disebarkan ke khalayak luas sebelum elit pribumi sendiri siap melakukannya.

Lebih jauh lagi, Pram melihat dunia penerbitan Tionghoa sebagai laboratorium pertama nasionalisme Indonesia. Dalam bukunya Sang Pemula, ia mencatat bahwa modal ekonomi Tionghoa-lah yang memungkinkan gagasan-gagasan radikal bisa dicetak dan didistribusikan secara massal. Tanpa infrastruktur percetakan yang dibangun oleh komunitas ini, suara-suara perlawanan akan tetap terisolasi dalam diskusi mulut ke mulut yang terbatas. Mereka menyediakan panggung fisik bagi imajinasi kolektif sebuah bangsa yang bahkan namanya pun belum disepakati saat itu.

Ia juga mengecam upaya sejarah resmi yang mencoba menghapus peran literatur Melayu-Tionghoa dari silsilah sastra Indonesia. Pram berargumen bahwa pengabaian terhadap karya-karya "Sastra Lingua Franca" ini adalah bentuk amputasi sejarah yang disengaja oleh kolonial dan diteruskan oleh para sarjana konservatif hanya karena bahasa tersebut dianggap "kurang murni" atau "rendah". Bagi Pram, justru kemurnian bukanlah tujuan; kegunaan bahasa sebagai alat pembebasan rakyatlah yang utama, dan dalam hal ini, penulis Tionghoa adalah pionirnya.

Pada akhirnya, Pram menegaskan bahwa identitas Indonesia adalah sebuah bangunan yang materialnya disumbangkan oleh banyak tangan, dan tangan-tangan Tionghoa ada di sana sejak peletakan batu pertama. Dengan mengakui akar pers dan bahasa ini, ia mengajak kita untuk melihat bahwa Indonesia bukan sekadar entitas etnis, melainkan sebuah proyek peradaban yang berhutang budi pada keberanian intelektual komunitas Tionghoa. Penghapusan peran mereka dalam sejarah literatur, bagi Pram, adalah pengkhianatan terhadap asal-usul kecerdasan bangsa itu sendiri.

Ujian Kemanusiaan: Meruntuhkan Rumah Kaca

Membaca Pramoedya bukan sekadar menengok masa lalu, melainkan membaca sebuah peringatan yang terus bergema. Pandangannya tentang Tionghoa Indonesia bukan sekadar soal pembelaan kelompok minoritas atau politik keberpihakan, melainkan soal konsistensi kita sebagai sebuah bangsa terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dalam memoarnya, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, Pram menuliskan dengan pedih betapa rendahnya peradaban suatu bangsa jika ia masih memelihara permusuhan hanya karena perbedaan warna kulit atau bentuk mata. Ia menangkap sebuah pola yang berulang: setiap kali Indonesia dilanda krisis, sentimen anti-Tionghoa selalu dipompa sebagai "obat penenang" palsu untuk mengalihkan rakyat dari akar persoalan yang sesungguhnya.

Bagi Pram, menjadi Indonesia berarti memiliki keberanian eksistensial untuk menjadi "Anak Semua Bangsa". Ini adalah sebuah undangan untuk mengakui bahwa darah, keringat, modal, dan pemikiran etnis Tionghoa telah mengalir jauh ke dalam sumsum sejarah kita: sejak era pelayaran niaga kuno, kebangkitan pers Melayu Rendah, hingga garis depan revolusi. Mengabaikan atau menghapus peran Tionghoa dalam narasi kebangsaan, bagi Pram, adalah sebuah tindakan amputasi sejarah yang hanya akan menghasilkan identitas nasional yang cacat, rapuh, dan kehilangan kebenarannya.

Pramoedya Ananta Toer telah tiada, namun kegelisahannya tetap tinggal sebagai kompas moral. Ia ingin kita benar-benar keluar dari "Rumah Kaca": metafora tentang kekuasaan kolonial yang memperlakukan rakyat sebagai objek pengamatan yang harus dikotak-kotakkan dan dipecah belah demi kemudahan kontrol. Ia mengajarkan bahwa Tionghoa Indonesia bukanlah "Yang Lain" atau tamu yang sewaktu-waktu bisa diusir, melainkan bagian integral dari "Kita" yang telah lama dijauhkan oleh politik rasial kolonial dan dipelihara oleh prasangka orde-orde setelahnya.

Karya-karya Pram adalah undangan terbuka untuk pulang ke rumah kemanusiaan, sebuah ruang di mana setiap orang dinilai dari bobot perbuatannya, bukan dari garis matanya atau asal-usul leluhurnya. Menuntaskan visi Pram berarti meruntuhkan tembok-tembok Rumah Kaca itu dalam benak kita sendiri. Sebab, seperti pesan abadi yang ia titipkan: "Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan." Keadilan itu dimulai dengan satu langkah radikal: menghapus garis tebal pemisah antara pribumi dan non-pribumi, dan mulai memandang wajah sejarah kita sebagai satu kesatuan manusia yang utuh.