Urbanisasi di DKI Jakarta Berkembang Pesat, Berdampak Baik atau Buruk?

Lebih dari separuh populasi global kini tinggal di wilayah perkotaan. Pada tahun 2014, PBB memproyeksikan sekitar 66% dari penduduk bumi akan tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2050 mendatang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa urbanisasi meningkatkan potensi pembangunan ekonomi dan peluang investasi. Urbanisasi menawarkan peluang untuk pembangunan ekonomi, kesejahteraan, dan kualitas hidup yang akan memperkuat interaksi antar tempat. Akan tetapi, urbanisasi dapat menimbulkan konflik sosial, ekonomi, ekologi, dan tata kelola. Konflik tersebut timbul dari kesenjangan antara pusat kota dengan wilayah perkotaan yang diperluas. Pertumbuhan populasi perkotaan, khususnya di negara-negara berkembang, juga dikaitkan dengan permasalahan seperti pengangguran, kemiskinan, kesenjangan, infrastruktur, dan perumahan yang tidak memadai. Selain itu, perubahan demografi serta tata kelola dan infrastruktur merupakan faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit menular.

Pergerakan arus urbanisasi yang pesat telah dirasakan oleh banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Hal ini terlihat dari Kota Jakarta, selaku ibu kota Indonesia, menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan penduduk terpadat dalam satu dekade terakhir. Jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2022 mencapai 10,75 juta jiwa. Jakarta terus mengalami pertumbuhan dan menghadapi tantangan berbagai permasalahan yang cenderung meningkat seiring berjalannya waktu. Peningkatan risiko lingkungan hidup merupakan salah satu permasalahan paling kritis yang dihadapi. Permasalahan ini tak hanya dialami kota Jakarta, tetapi juga dialami wilayah sekitarnya. Akibat pesatnya ekspansi perkotaan yang dimulai pada pertengahan tahun 1990-an, pinggiran kota Jakarta dan wilayah sekitar kota Jakarta menjadi padat penduduk. Hal ini memicu berlanjutnya konversi lahan untuk keperluan perkotaan dan pembangunan perumahan skala besar. Pesatnya urbanisasi yang dialami Jakarta menyebabkan terjadinya ekspansi perkotaan dan munculnya urbanisasi di kawasan pinggiran kota. Hal ini menyebabkan lahan pertanian di wilayah Jabodetabek semakin sempit.

Pesatnya urbanisasi di Jakarta juga menimbulkan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Kesenjangan pendapatan diukur menggunakan rasio Gini (Gini ratio). Gambar 1 menunjukkan nilai rasio gini Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 (sebelum Covid-19) dan tahun 2020 hingga 2022 (saat Covid-19). Perhitungan Gini ratio hanya bisa menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara umum, tetapi tidak mampu menjelaskan seberapa besar porsi yang diterima oleh kelompok berpendapatan rendah/miskin dari keseluruhan pendapatan wilayah. Terlihat bahwa sebelum pandemi nilai rasio gini Provinsi DKI Jakarta lebih rendah dibandingkan saat pandemi yang nilainya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kesenjangan pendapatan pada saat pandemi semakin tinggi.

Gambar 1. Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2022

Tak hanya masalah kesenjangan pendapatan, urbanisasi yang semestinya membuka lebih banyak lapangan pekerjaan pada sektor formal, justru bergeser ke sektor informal. Dampak dari pandemi Covid-19 turut menyebabkan penurunan kesempatan bekerja di DKI Jakarta. Banyak tenaga kerja bergeser ke sektor informal yang menyebabkan proporsi lapangan kerja informal di Jakarta meningkat dibandingkan sebelum adanya pandemi. Hal ini dikarenakan sektor informal dianggap sebagai bentuk perluasan kesempatan kerja. Oleh karena itu, pemerintah mendorong masyarakat untuk masuk ke sektor informal guna meningkatkan sektor ekonomi, melakukan pemerataan pembangunan, dan meningkatkan produksi masyarakat khususnya di pedesaan. Contoh sektor informal yang paling sering ditemui adalah UMKM. UMKM memiliki peranan yang krusial bagi perekonomian Indonesia. Dilansir dari siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2022), peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha, dengan kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

Gambar 2. Proporsi Lapangan Kerja Informal Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2022

Selain perekonomian, lingkungan juga terimbas dengan adanya urbanisasi. Air dan udara merupakan komponen penting dalam meninjau kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. Maka dari itu, Gambar 3 menyajikan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) DKI Jakarta tahun 2019-2021. Terjadi peningkatan nilai IKA di Jakarta saat pandemi. Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, DKI Jakarta masuk sebagai 3 provinsi dengan kualitas air terburuk selama periode 2019-2021. Berbeda dengan kualitas air yang mengalami peningkatan saat pandemi, kualitas udara di DKI Jakarta terus menunjukan penurunan saat pandemi. Bahkan, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, DKI Jakarta tetap mempertahankan posisinya menjadi urutan pertama sebagai Provinsi dengan kualitas udara terburuk.

Gambar 3. Indeks Kualitas Air dan Udara Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2021

Buruknya kualitas air dan udara di DKI Jakarta tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah setempat. Maka dari itu, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah merancang strategi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, pengelolaan perkotaan berwawasan lingkungan, serta pengurangan dan pengelolaan risiko bencana. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga mengupayakan Kota Bebas Kumuh 2025 dengan cara membangun permukiman perdesaan melalui konsep agropolitan dan mengadakan program pembangunan infrastruktur perdesaan. Agropolitan, suatu desa yang memiliki infrastruktur yang baik, dapat menjadi katalisator ekonomi desa-desa di sekitarnya.