Media dan Jarum Opini Publik: Ketika Sorotan Jadi Kekuasaan

Ilustrasi By iStock

Media punya peran besar dalam menentukan apa yang jadi perhatian kita sehari-hari. Pernah nggak kamu merasa heran kenapa satu topik bisa tiba-tiba ramai di mana-mana mulai dari status WhatsApp keluarga, Instagram story teman, sampai jadi bahan obrolan di warung kopi? Sementara di saat yang sama, ada isu lain yang juga penting, tapi sepi tanpa banyak dibahas. Fenomena ini bukan semata-mata karena algoritma atau kebetulan. Ini bisa dijelaskan lewat teori agenda setting, yang pertama kali dikenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw pada tahun 1972. Teori ini menjelaskan bahwa media tidak memberi tahu kita apa yang harus dipikirkan, tapi media membantu menentukan isu apa yang perlu kita pikirkan lebih dulu. Jadi, ketika media terus-menerus mengangkat satu isu, lama-kelamaan kita akan menganggapnya penting meskipun ada banyak isu lain yang mungkin lebih berdampak, tapi tidak mendapatkan sorotan yang sama.

Inti dari teori ini sebenarnya cukup masuk akal. Manusia punya keterbatasan dalam menyerap semua informasi yang ada, sementara setiap hari selalu ada banyak kejadian. Nah, media membantu kita “memilih” isu mana yang harus dipikirkan lebih dulu. Caranya? Dengan memberitakan topik tertentu secara berulang-ulang, menampilkannya di halaman depan, atau menyorotnya lewat breaking news. Lama-kelamaan, tanpa kita sadari, isu itu akan dianggap penting karena sering kita lihat dan dengar.

Selain seberapa sering isu itu diangkat, cara penyampaian berita juga memengaruhi persepsi kita. Di sinilah konsep framing atau pembingkaian berperan. Dua media bisa bahas isu yang sama, tapi sudut pandang dan gaya penyajiannya bisa sangat berbeda. Bisa lewat pilihan kata, foto, narasumber, atau judul yang provokatif. Semua itu membentuk cara kita memahami isu tersebut siapa yang dianggap benar, siapa yang salah, dan bagaimana sikap kita terhadapnya.

Di era digital seperti sekarang, pengaruh agenda setting jadi makin kuat. Bukan cuma redaksi media yang menentukan apa yang penting, tapi juga algoritma media sosial yang menyusun feed kita. Semakin banyak interaksi atau emosi yang ditimbulkan dari suatu topik (kayak marah, takut, atau kagum), makin besar kemungkinan topik itu muncul terus di layar kita. Akibatnya, topik-topik yang memicu emosi seperti konflik atau skandal sering kali jadi sorotan utama, walau belum tentu yang paling relevan untuk dibahas.

Tapi agenda setting ini bukan kerja satu orang atau satu keputusan redaksi saja. Dalam prosesnya, ada banyak faktor yang memengaruhi mulai dari nilai berita (news value), minat audiens, kepentingan perusahaan media, bahkan tekanan dari pemilik modal. Jadi, kalau ada isu yang terus muncul, sementara isu lain jarang diberitakan, itu bisa jadi karena hasil dari proses panjang yang melibatkan kepentingan redaksi dan juga bisnis.

Contoh nyata dari praktik agenda setting bisa kita lihat dalam kasus Sindonews.com yang memuat berita berjudul “Layangkan Surat Peringatan Kembali, Moeldoko Beri Kesempatan Terakhir ICW” pada 20 Agustus 2021. Media ini memberi banyak ruang pada konflik antara Kepala Staf Kepresidenan dan lembaga antikorupsi ICW. Dengan menempatkannya di rubrik hukum dan memberitakannya secara berulang, Sindonews.com secara tidak langsung mengarahkan publik untuk fokus pada konflik ini.

Masalahnya, berita tersebut menyimpan pelanggaran etika. Sindonews menggunakan foto dramatis tanpa mencantumkan sumber asli. Hal ini melanggar Pasal 2 dan 12 Kode Etik Jurnalistik 2008. Secara teori agenda setting, penggunaan foto semacam ini bisa memperkuat kesan bahwa konflik yang terjadi begitu serius dan menegangkan. Tapi saat publik tahu bahwa media tidak jujur soal sumber foto, kepercayaan bisa langsung jatuh. Agenda yang dibangun bisa jadi malah merugikan media itu sendiri.

Dampaknya tentu nggak kecil. Kepercayaan adalah aset penting media. Sekali rusak, pembaca bisa beralih ke media lain yang dianggap lebih kredibel. Dalam konteks agenda setting, hilangnya kepercayaan ini bisa melemahkan kemampuan media untuk memengaruhi fokus publik. Alih-alih membentuk opini yang kuat, media justru dicurigai punya agenda tersembunyi. Kalau sudah begitu, publik bisa kehilangan minat bahkan terhadap isu penting sekalipun.

Jadi jelas, kekuatan agenda setting harus dibarengi dengan tanggung jawab dan etika. Media tidak hanya dituntut untuk menyajikan informasi secara cepat dan menarik, tapi juga akurat dan jujur. Hal seperti menyebutkan sumber, memverifikasi data, dan menjaga independensi harus jadi prinsip utama dalam kerja jurnalistik. Tanpa etika, media bisa kehilangan fungsinya sebagai pembentuk opini yang sehat dan objektif.

Pada akhirnya, media memang bisa mengarahkan perhatian publik, tapi tetap kita sendiri yang menentukan apa yang mau kita percaya dan pikirkan lebih dalam. Jadi, jadi konsumen berita yang kritis itu penting banget membandingkan sumber, melihat siapa yang menulis, dan memperhatikan bagaimana berita disajikan. Jika media bekerja dengan etika dan publik bersikap lebih cermat, kita bisa menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat dan berimbang.