Transformasi Kampanye: Dari Politik Uang Menuju Politik Gagasan

Ilustrasi kampanye dan politik uang. Foto: OpenClipart-Vectors/Pixabay

Setiap kontestan politik berlomba-lomba mengumpulkan suara rakyat untuk bisa memenangkan kontestasi pemilu. Pesta demokrasi yang berlangsung setiap 5 tahun sekali selalu menjadi momen yang penuh kontroversi.

Beragam cara dilakukan untuk bisa mendulang suara terbanyak. Sudah bukan rahasia umum lagi jika para peserta pemilu selalu menggunakan cara sama setiap maju dalam kontestasi pemilu. Mereka berusaha merebut hati masyarakat dengan maksud agar masyarakat mau memberikan suaranya dengan iming-iming uang, kaos, atau sembako.

Dapat dikatakan ini adalah strategi kampanye yang sudah "kuno" serta memiliki dampak yang cukup serius ke depannya. Betapa tidak jika para peserta pemilu menggelontorkan miliaran uangnya untuk melakukan money politic, maka besar kemungkinan ke depannya mereka akan mengambil kembali modal kampanye itu dengan cara melakukan korupsi.

Dikutip dari Databoks, sepanjang tahun 2004 sampai 2022 terdapat sebanyak 176 pejabat daerah terjerat korupsi. Dengan rincian, sebanyak 22 gubernur dan 154 walikota/bupati dan wakil berurusan dengan KPK.

Tentu ini sangat merugikan. Akhirnya, semua masyarakat akan merasakan dampaknya selama 5 tahun ke depan. Masih banyaknya masyarakat miskin dan menengah ke bawah menjadi celah bagi peserta pemilu untuk memanfaatkan peluang ini. Bagi masyarakat yang ekonominya menengah dan menengah ke bawah tentu mereka tidak keberatan untuk menerima sejumlah uang dari peserta pemilu karenan tertekan kondisi ekonomi.

Kampanye Desak Anies. Foto: Ubah Bareng/YouTube

Namun, pada kontestasi pemilu tahun ini pasangan capres-cawapres nomor urut 01 menggeser paradigma kampanye dari politik uang menuju politik gagasan dengan dilaksanakannya sebuah program kampanye yang diberi nama "Desak Anies" dan "Slepet Imin". Kampanye yang dilakukan pasangan capres nomor 01 memberikan kesempatan secara terbuka bagi siapa saja yang ingin menyampaikan aspirasi, menanyakan solusi permasalahan nasional, hingga "mengkuliti" pikiran paslon tersebut.

Sebuah gebrakan yang diharapkan dapat diikuti oleh peserta pemilu yang lain, baik dari pusat maupun daerah. Karena dinilai efektif untuk bisa mengetahui secara langsung keluhan masyarakat serta masyarakat pun bisa secara langsung memberikan pertanyaan kepada kontestan pemilu.

Ini tentu lebih dapat memperkuat kepekaan calon pemimpin terhadap masyarakat. Dan juga masyarakat dapat menilai secara objektif terkait kapasitas dan gagasan dari calon pemimpinnya. Sehingga hal ini bisa jadi pertimbangan masyarakat untuk memilih calon pemimpin terbaik yang dapat membawa kehidupan masyarakat adil dan makmur.