Tuhan, "Terimakasih" Karena Aku WNI

Pagi kembali datang dengan tergesa-gesa. Jutaan manusia kembali beradu dengan asap kendaraan, mentari pagi, dan juga kemacetan. Mereka berlomba dengan waktu agar bisa sampai kantor tepat waktu. Jutaan manusia itu biasa kita kenal dengan "buruh". Di sisi lain, ada segelintir manusia yang tidak perlu beradu dengan asap kendaraan dan mentari pagi. Bahkan sengatan matahari tidak akan menembus kulit mereka. Segelintir manusia itu biasa kita kenal dengan "pejabat". Itulah realita kehidupan di pagi hari. Dimana jutaan manusia harus kerja keras memulai pagi, sementara segelintir lainnya duduk nyaman dengan sopir dan Mercy.

Pada awal April 2025 Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan bahwa lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan di tahun 2024 . Saat kita melihat pedagang asongan yang berjuang demi menahan bunyi genderang perutnya di atas trotoar diusir oleh aparat, billboard yang terpampang di gedung tinggi seringkali menampilkan senyum palsu para pejabat yang katanya "merakyat".

Diantara pemandangan hiruk-pikuk Stasiun Manggarai hingga kemacetan Jalan T.B. Simatupang, keadaan diperparah ketika Transparency International menyebut skor CPI (Corruption Perceptions Index) Indonesia pada tahun 2024 adalah 37/100. Hal itu berarti menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 180 negara dalam bidang korupsi di sektor publik. Sebuah ironi di negeri yang mencantumkan kalimat "Memajukan Kesejahteraan Umum" di alinea keempat pembukaan UUD 1945.

Kalau politik adalah panggung, maka pejabat kita adalah aktor yang paling ulung. Dengan menampilkan wajah manis penuh senyuman dan pidato penuh semangat, mereka seringkali menyampaikan tentang keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Namun dibalik itu semua, mereka lebih sibuk memikirkan dan menyusun strategi agar bisa duduk di kursi yang dibeli menggunakan pajak rakyat lima tahun lagi. Bahkan lebih parahnya, kalau bisa sekalian diwariskan. Bagi mereka rakyat tidak lebih dari sekedar angka statistik. Rakyat diingat hanya menjelang ajang pertarungan tiap lima tahun.

Di sektor pendidikan lebih dari 4 juta anak tidak memiliki akses terhadap pendidikan menurut data Susenas yang diolah Bapenas tahun 2022. Merambah ke sektor pertanian, berdasarkan data Sensus Pertanian 2023 terdapat sekitar 1,136 juta petani yang tidak memiliki lahan pertanian. Sementara itu dalam hal perburuhan berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada semester I tahun 2025, terdapat 42.385 pekerja di Indonesia yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Lapangan kerja? kaya relasi, miskin transparansi.

Diantara semua kesedihan itu, akan ada kenaikan anggaran pengadaan mobil dinas untuk pejabat eselon I pada tahun depan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025, biaya pengadaan mobil dinas eselon I ditetapkan sebesar Rp 931.648.000, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 878.913.000. Kenaikan tersebut mencapai angka sekitar Rp 54.735.000. Sementara itu rakyat harus menerima nasib dengan kenaikan upah tahun ini yang hanya sekitar 6,5% saja, merujuk pada peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024.

Oh Tuhan, "terimakasih" karena aku WNI. Di kemudian hari, segala luka ini akan tumbuh menjadi sebuah keberanian. Bahwa dari ketidakadilan ini, akan melahirkan generasi yang menolak tunduk dan diam. Suara-suara itu akan terus digaungkan di persimpangan jalan. Menagih apa yang menjadi hak kami, para petani, guru honorer, buruh pabrik, nelayan, dan semua rakyat tertindas.