Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Konten dari Pengguna
Aksi Penolakan PPN 12%: Suara Rakyat Melawan Beban Baru
29 Desember 2024 15:41 WIB
·
waktu baca 2 menitTulisan dari Dimas Agustian tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat terutama BEM dari seluruh Indonesia turun ke jalan pada Sabtu, 28 Desember 2024, di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Mereka menolak keras rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 12%. Demo ini digelar karena kebijakan tersebut dinilai akan semakin memberatkan rakyat kecil di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Organisasi buruh, pedagang kecil, hingga mahasiswa bersatu menyuarakan tuntutan mereka dengan orasi lantang dan aksi teatrikal yang menggambarkan beban hidup rakyat akibat pajak tinggi.
Kenaikan PPN dianggap berpotensi memicu lonjakan harga barang kebutuhan pokok. “Kebijakan ini tidak adil bagi kami yang hidup pas-pasan,” ujar Siti, seorang pedagang kecil yang ikut dalam aksi. Para demonstran juga menyerukan pemerintah untuk mencari solusi lain, seperti efisiensi anggaran negara atau memperbaiki sistem perpajakan tanpa harus membebani rakyat.
ADVERTISEMENT
Aksi berlangsung damai meskipun jalanan ibu kota dipenuhi ribuan massa yang membawa spanduk bertuliskan, “PPN 12% Menindas Rakyat Kecil!” dan “Stop Kebijakan Tidak Pro Rakyat!”. Demonstrasi ini mendapat perhatian luas, baik dari media nasional maupun internasional, karena mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Para pengamat ekonomi turut mengkritisi kebijakan tersebut. Menurut mereka, menaikkan PPN tanpa perbaikan distribusi pendapatan hanya akan memperdalam ketimpangan ekonomi. Mereka menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada peningkatan efisiensi belanja negara dan mengoptimalkan pajak dari sektor korporasi besar.
Demonstran berharap suara mereka didengar oleh pemerintah. Jika tuntutan mereka diabaikan, aksi susulan yang lebih besar sudah direncanakan untuk awal tahun depan. Gelombang protes ini menjadi pengingat penting bahwa kebijakan ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar angka-angka di atas kertas.
ADVERTISEMENT