Piala Dunia di Tengah Konflik Politik
Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Dimas Nurzakki Ramadhan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarLima Ratus Juta Tiket, Satu Ancaman Boikot, dan Satu Pertanyaan yang Belum Terjawab
Ketika Trump bicara soal Greenland, Eropa mempertimbangkan untuk tidak datang ke pesta terbesar di dunia. Apa yang sebenarnya terjadi?
Bayangkan hal ini: kamu sudah menabung tiga tahun, beli tiket, pesan hotel, dan siap merayakan momen empat-tahunan itu. Lalu tiba-tiba perjalanan impianmu bisa batal—bukan karena timmu kalah di babak penyisihan, melainkan karena seseorang di gedung pemerintahan memutuskan bahwa sepak bola harus jadi alat tekanan diplomatik. Bukan kamu yang salah. Bukan tim yang buruk. Hanya saja, dunia sedang tidak baik-baik saja.
Itulah bayangan yang sempat mengambang di awal 2025, ketika wacana boikot Piala Dunia 2026 muncul dari Jerman dan Spanyol. Bukan karena kualitas lapangannya buruk, bukan karena format turnamennya bermasalah, melainkan karena Donald Trump mengancam untuk mencaplok Greenland, wilayah otonom milik Denmark, anggota NATO, dan sekutu lama Amerika Serikat sendiri.
Dari Arktik ke Lapangan Hijau
Trump menargetkan delapan negara Eropa, termasuk Jerman, dengan tarif tinggi karena mereka menolak ambisinya atas Greenland. Di tengah ketegangan itu, Jürgen Hardt dari Partai CDU melontarkan ide yang terdengar gila, tapi cukup cerdik: boikot Piala Dunia 2026 sebagai "upaya terakhir agar Trump mau berpikir ulang."
Logikanya sederhana. Trump diketahui sangat bangga dengan turnamen ini, yang memang sebagian besar digelar di tanah Amerika. Jika negara-negara Eropa menarik diri secara massal, itu bukan sekadar kehilangan peserta. Itu tamparan simbolik yang menyentuh ego, sesuatu yang—bagi Trump—mungkin lebih menyakitkan dari sanksi ekonomi mana pun.
Ide ini kemudian mendapat dukungan tak terduga dari Oke Göttlich, Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Jerman sekaligus Presiden klub Bundesliga St. Pauli. Bahkan, ada sinyal dari pejabat pemerintah Spanyol bahwa tim juara Eropa mereka pun bisa mempertimbangkan langkah serupa. Wacana ini bukan lagi bisikan di koridor politik. Ia sudah masuk ke ruang publik.
Apa justifikasi boikot Olimpiade di tahun 1980-an? Ancaman saat ini jauh lebih besar.
Oke Göttlich, Wakil Presiden DFB & Presiden St. Pauli
Göttlich punya poin yang sulit dibantah. Di era Qatar 2022, banyak pihak berteriak lantang bahwa olahraga harus steril dari politik. Namun, ketika ancamannya kali ini menyentuh kepentingan Barat sendiri, tiba-tiba standar itu bergeser. Tiba-tiba olahraga bisa jadi senjata. Inkonsistensi semacam ini tidak hanya munafik. Ia berbahaya karena merusak kredibilitas semua argumen di kedua sisi.
Pemerintah Jerman akhirnya menegaskan sikapnya lewat juru bicara Steffen Meyer:
Boikot turnamen bukanlah pendekatan yang tepat. Perselisihan politik harus diselesaikan di tingkat politik.
DFB mengikuti. Timnas Jerman tetap ikut berlaga dan menyatakan ingin bersaing secara adil bersama tim-tim lain. Wacana panas itu padam sebelum benar-benar menyala.
Namun, sejarah mengingatkan kita bahwa kepanasan wacana tidak selalu sebanding dengan dampak nyatanya. Ketika AS memboikot Olimpiade Moskow 1980 dan Soviet membalasnya di Los Angeles 1984, yang paling hancur bukan hubungan diplomatik dua negara. Yang hancur adalah mimpi para atlet yang sudah berlatih empat tahun untuk satu momen. Politikus tetap berpolitik. Atlet menanggung kerugian—dalam diam.
Jajak pendapat BILD mencatat bahwa 47 persen rakyat Jerman mendukung boikot jika AS benar-benar mengambil alih Greenland, sementara hanya 35 persen yang menentang. Ini bukan sekadar wacana elite. Hampir separuh rakyat mempertimbangkannya dengan serius.
Dan ironinya, Jerman sendiri termasuk empat besar negara dengan permintaan tiket Piala Dunia terbanyak di dunia—dari total lebih dari 500 juta permintaan yang masuk ke FIFA. Antusiasme ada, tetapi kemarahan juga ada. Keduanya hidup berdampingan dalam masyarakat yang sama.
Siapa yang Sesungguhnya Kalah?
Kalau boikot benar-benar terjadi, jawabannya bukan Trump, bukan para diplomat, dan bukan pula para politisi yang menyerukan boikot dari kenyamanan kursi kantor mereka.
Yang kalah adalah pemain muda yang baru pertama kali lolos ke Piala Dunia setelah bertahun-tahun berjuang. Jutaan fans yang sudah menabung, merencanakan, dan bermimpi. Warga biasa yang tidak punya kuasa apa pun atas keputusan geopolitik pemimpinnya.
Olahraga memang tidak pernah benar-benar netral, dan kita harus jujur soal itu. Piala Dunia 1978 digelar saat junta militer berkuasa di Argentina. Olimpiade Berlin 1936 jadi panggung propaganda Nazi. Qatar 2022 penuh kontroversi hak asasi manusia yang nyata. Politik selalu hadir di balik pesta olahraga—sejak dulu—dan tidak akan berhenti.
Namun, terdapat perbedaan mendasar antara menggunakan olahraga sebagai ruang dialog, tempat di mana batas-batas identitas sementara lebur dan manusia bertemu sebagai manusia, serta menjadikan olahraga sebagai sandera politik, di mana rakyat biasa jadi korban konflik yang bukan mereka ciptakan dan bukan mereka pula yang harus menyelesaikan.
Piala Dunia 2026 dimulai 11 Juni. Wacana boikot sudah berlalu. Namun, pertanyaan yang ditinggalkannya tetap menggantung tanpa jawaban yang memuaskan: Sampai kapan kita bisa berpura-pura bahwa bola dan politik dapat benar-benar dipisahkan, dan kalau ternyata tidak bisa, siapa yang kita izinkan untuk memutuskan kapan olahraga boleh dijadikan senjata?