Suriah dan Harapan Rekonstruksi di Tengah Perebutan Pengaruh Asing

Ilustrasi kondisi Suriah (Pexels.com/Abd Alrhman Al Darra)

Suriah, sebagai salah satu negara yang telah menghadapi konflik berkepanjangan, kini dihadapkan pada persoalan baru. Di bawah pemerintahan baru presiden Ahmed al-Sharaa, Suriah dihadapkan pada tantangan besar untuk memulihkan stabilitas politik, membangun kembali perekonomian, serta membangun ulang infrastruktur yang hancur akibat perang saudara.

Di tengah upaya rekonstruksi tersebut, Suriah kembali menjadi perhatian berbagai negara yang melihat potensi strategis dari posisi geografisnya, terutama sebagai penghubung jalur perdagangan dan energi antara kawasan Teluk Persia, Turki, dan Laut Mediterania. Kondisi ini membuka peluang bagi masuknya investasi dan kerja sama internasional, Namun di waktu yang sama juga menghadirkan persaingan kepentingan asing yang berpotensi memengaruhi arah rekonstruksi dan masa depan kedaulatan Suriah.

Lantas bagaimana sebenarnya kondisi yang kian hari harus dihadapi oleh Suriah? Simak pembahasannya berikut ini.

Suriah Pasca-Assad: Membangun Kembali Negara Setelah Konflik Berkepanjangan

Setelah hampir 2 tahun pasca runtuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024, yang menandai berakhirnya kekuasaan Partai Ba'ath yang telah berlangsung selama lebih dari lima dekade, membuka perjalanan politik baru bagi Suriah. Pemerintahan transisi di bawah kepemimpinan Ahmed al-Sharaa kini dihadapkan pada tantangan di politik domestik, untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan membangun kembali institusi negara yang selama bertahun-tahun mengalami fragmentasi.

Philip Loft (2026), dalam laporan Syria in 2026: Interim Government and Kurdish Integration, menjelaskan bahwa proses transisi politik Suriah masih diwarnai persoalan integrasi kelompok bersenjata, khususnya di tubuh Syrian Democratic Forces (SDF) yang akan dilebur ke dalam Syrian Arab Army selaku matra angkatan darat, serta ketegangan dengan sejumlah kelompok etnis, seperti konflik dengan kelompok Kurdi.

Persoalan politik tersebut berjalan beriringan dengan kemunduran ekonomi yang membutuhkan waktu dan sumber daya besar untuk dipulihkan. Selama lebih dari satu dekade konflik, Suriah mengalami kerusakan infrastruktur, penurunan kapasitas produksi pertanian dan pangan, melemahnya sektor industri manufaktur, serta meningkatnya kemiskinan dan pengangguran.

World Bank (2025), dalam laporan Syria's Post-Conflict Reconstruction Costs Estimated at $216 Billion, memperkirakan bahwa kerusakan fisik infrastruktur dan bangunan mencapai US$108 miliar, sementara kebutuhan biaya rekonstruksi secara keseluruhan diperkirakan mencapai US$216 miliar. Bahkan, sekitar seperempat penduduk Suriah diperkirakan hidup dalam kemiskinan ekstrem dan sekitar dua pertiga berada di bawah garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke bawah.

Meskipun demikian, terdapat tanda-tanda pemulihan ekonomi setelah perubahan politik tersebut. Dalam data World Bank (2026) Macro Poverty Outlook for Syria: Annual Meetings 2026, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Suriah dapat mencapai 8–10 persen sepanjang 2026, didorong oleh aktivitas rekonstruksi, peningkatan konektivitas, serta pulihnya produksi pertanian dan minyak. Meski demikian, proyeksi tersebut masih dibayangi ketidakpastian keamanan dan kondisi ekonomi regional.

Perebutan Koridor Energi dan Logistik

Letak geografis Suriah menjadi salah satu faktor strategis yang dimiliki dalam dinamika geopolitik Asia Barat. Hal ini, karena Suriah berbatasan langsung dengan Turki, Irak, Yordania, Lebanon, serta memiliki akses langsung ke Laut Mediterania. Suriah berpotensi menjadi penghubung perdagangan antara kawasan Teluk Persia, Asia Barat, dan pasar Eropa. Posisi ini kemudian mendorong munculnya gagasan Four Seas Initiative, yakni ambisi untuk menghubungkan kawasan Teluk Persia, Laut Kaspia, Laut Hitam, dan Laut Mediterania melalui jaringan transportasi dan energi yang melintasi Suriah.

Laury Haytayan (2026), dalam artikel Syria at the Crossroads: Energy Geopolitics, Corridor Competition, and Strategic Connectivity in the Eastern Mediterranean, menjelaskan bahwa posisi geografis dari Suriah, mampu memikat minat negara tetangga sebagai mitra strategis dalam konektivitas energi regional, khususnya melalui pengembangan jaringan minyak, gas, listrik, dan infrastruktur transportasi.

Salah satu proyek yang mencerminkan kepentingan tersebut adalah rencana penghidupan kembali jalur pipa minyak Kirkuk–Baniyas yang menghubungkan ladang minyak Irak dengan pelabuhan Baniyas di pesisir Mediterania Suriah. Proyek ini memiliki peran strategis bagi Irak karena dapat menyediakan alternatif jalur ekspor minyak di luar Selat Hormuz, yang selama ini menjadi salah satu jalur utama pengiriman minyak negara tersebut.

Pada 28 Oktober 2026, presiden Ahmed al-Sharaa dan perdana menteri Irak Ali al-Zaidi kembali membahas rencana ekspor minyak Irak melalui jalur Baniyas dengan kapasitas yang diusulkan mencapai dua juta barel per hari. Renad Mansour (2026), dalam artikel New Energy and Trade Routes Could Bypass Hormuz and Change the Middle East: But Major Challenges Remain, menjelaskan bahwa pengembangan koridor ini berpotensi menghubungkan ladang minyak Irak bagian utara dan selatan melalui pusat distribusi di Haditha, sebelum dialirkan menuju Baniyas dan Laut Mediterania.

Walaupun begitu, proyek tersebut masih membutuhkan pembangunan infrastruktur baru dengan biaya sedikitnya US$15 miliar dan waktu pengerjaan sekitar empat tahun. Artinya, pengembangan jalur ini belum dapat dipandang sebagai proyek yang siap beroperasi, melainkan sebagai bagian dari upaya jangka panjang Irak dan Suriah untuk memperluas alternatif distribusi energi regional.

Selain jalur energi, persaingan kepentingan juga terlihat dalam pengembangan pelabuhan dan infrastruktur logistik Suriah. Pelabuhan Tartus di barat dan Latakia di pesisir utara memiliki posisi penting karena dapat menjadi pintu masuk bagi arus perdagangan kawasan teluk dan Irak menuju pasar Mediterania.

Chloe Domat (2026), dalam artikel Gulf Aims to Revive Syrian Trade Corridor to North Africa, menguraikan meningkatnya keterlibatan investor asing dalam pengembangan infrastruktur pesisir Suriah, termasuk komitmen investasi DP World asal Uni Emirat Arab senilai US$800 juta untuk pengembangan pelabuhan Tartus melalui konsesi selama 30 tahun. Sementara itu, perusahaan pelayaran Prancis CMA CGM juga terlibat dalam pengelolaan dan modernisasi pelabuhan Latakia, dengan rencana investasi tambahan sebesar €200 juta untuk meningkatkan kapasitas terminal peti kemas serta menghubungkannya dengan jaringan jalan dan kereta api.

Perkembangan ini memperlihatkan bahwa pelabuhan Suriah mulai kembali diperhitungkan dalam jaringan logistik regional, sekaligus menunjukkan semakin besarnya keterlibatan aktor asing dalam pengelolaan infrastruktur strategisnya. Dengan demikian, persaingan koridor energi dan logistik tidak hanya berkaitan dengan siapa yang memperoleh akses terhadap jalur perdagangan, tetapi juga siapa yang memiliki pengaruh terhadap pengelolaan infrastruktur dan konektivitas ekonomi Suriah di masa mendatang.

Rekonstruksi atau Ketergantungan? Masa Depan Kedaulatan Suriah

Dapat disimpulkan bahwa masa depan Suriah tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar investasi asing yang berhasil diperoleh atau seberapa cepat infrastruktur yang rusak dapat dibangun kembali, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan menentukan arah pembangunan nasionalnya sendiri. Keterlibatan Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab dapat menjadi peluang untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mengembalikan posisi Suriah dalam konektivitas regional. Namun, di tengah beragam kepentingan tersebut, pemerintah Suriah dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa kerja sama internasional tidak berkembang menjadi ketergantungan politik maupun ekonomi terhadap kekuatan eksternal.

Oleh karenanya, harapan rekonstruksi Suriah seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemulihan negara dari kehancuran perang, tetapi juga pada pembentukan negara yang memiliki kapasitas, kemandirian, dan otonomi strategis dalam menentukan masa depannya sendiri. Sebab, keberhasilan rekonstruksi sejatinya bukan sekadar tentang membangun kembali Suriah, melainkan memastikan bahwa Suriah tetap memiliki kendali atas arah kebangkitannya.