Kejahatan Diskriminasi Muslim Uighur di China

Sumber foto : Canva

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki individu dan melekat sejak mereka lahir. Keberadaan hak asasi manusia adalah untuk melindungi hak-hak manusia seperti, hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan banyak lagi. Dengan lahirnya hak asasi manusia, seharusnya setiap individu dapat hidup dengan nyaman. Namun hal ini tidak berlaku bagi etnis Uighur di Xinjiang. Diketahui warga Uighur dipaksa masuk kamp dan kemudian diperlakukan seperti tahanan. Diberitakan bahwa pemerintah China juga telah melakukan tindakan pembunuhan, penyiksaan, pembakaran sekolah, tidak bebas beribadah, dan merusak tempat ibadah.

China dianggap telah mencederai kebebasan umat Islam secara umum bahkan mengancam eksistensi umat Islam dengan melarang pemakaian jilbab, membatasi etnis Uighur untuk berbicara dengan orang asing, dan aturan ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh umat Islam yang berusia di atas 40 tahun. Kejahatan terhadap Muslim Uighur ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah China, tetapi juga oleh kelompok etnis Han, seperti permusuhan, pelecehan, dan diskriminasi. Segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah China di kamp-kamp tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menghilangkan kepercayaan atau agama yang dianut oleh etnis Uighur.

Pemerintah China juga memisahkan anak-anak suku Uighur dari orang tua mereka. Catatan menunjukkan bahwa anak-anak tersebut tidak hanya kehilangan satu melainkan kedua orang tua mereka karena suatu bentuk pengasingan baik di kamp atau di penjara. Selain itu anak-anak Uighur juga mengalami penahanan secara sewenang-wenang oleh Pemerintah China di tempat yang disebut sebagai lembaga kesejahteraan anak dan sekolah asrama di Xinjiang. Anak-anak suku Uighur yang orang tuanya di tahan di dalam kamp tidak dapat menghubungi orang tua mereka dengan bebas karena Pemerintah China membatasi berbagai jenis alat maupun perangkat komunikasi. Hal ini tentu saja bertentangan dengan hak-hak dasar dan hak-hak anak lainnya yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak yang ditandatangani oleh China pada tanggal 29 Agustus 1990 dan diratifikasi pada tanggal 2 Maret 1992.

Etnis Uighur sendiri merupakan salah satu etnis yang ada di China. China memiliki berbagai macam etnis diantaranya etnis Han sebagai penduduk asli China, etnis Zhuang di China barat daya, etnis Hui, etnis Mongolia di Nei Mongolia (Mongolia Dalam), dan etnis Uighur yang merupakan kelompok etnis yang tinggal di Wilayah Xinjiang. Etnis Uighur adalah kelompok etnis Muslim yang merupakan keturunan dari Turki Uighur, Kazakh, dan Hui. Xinjiang sendiri merupakan kawasan dengan kekayaan jalur sutra yang terbentang dari Timur Tengah, Eropa, Asia Selatan, hingga Asia Timur. Kemudian perkembangan peradaban suku ini mengalami kemajuan yang cukup pesat karena letaknya yang strategis terutama untuk berperan sebagai perantara perdagangan antara China dengan negara lain.

Sejak pengambilalihan kekuasaan oleh pemerintah komunis pada tahun 1949, jumlah penduduk etnis Han sebagai penganut komunisme di Xinjiang cenderung meningkat. Situasi ini menyebabkan terjadinya perubahan pada semua kegiatan dan fungsi dari aspek politik di Wilayah Xinjiang. Dengan meningkatnya situasi etnis Han di Xinjiang, populasi etnis Uighur menjadi minoritas yang tinggal di wilayah tersebut. Diketahui pemerintah China berupaya menerapkan beberapa kebijakan pemerintah untuk mengasimilasi budaya Uighur dalam beberapa tren budaya, seperti pengurangan penggunaan bahasa daerah Uighur dalam kehidupan sehari-hari, pembatasan akses pendidikan bagi warga Uighur khususnya dalam aspek budaya dan agama, serta mengkampanyekan pendidikan nasionalisme, patriotik, dan China di lembaga atau forum masyarakat di bidang agama dan sekolah dasar hingga menengah untuk memperkuat rasa cinta dan kesetiaan individu minoritas kepada negara.

Mengapa China melakukan hal tersebut ?

Apa yang telah dilakukan China terhadap Uighur dapat dijelaskan oleh Konstruktivisme. Konstruktivisme meyakini bahwa identitas, budaya, dan norma merupakan elemen penting dalam politik internasional. Dalam kasus etnis Uighur, China percaya bahwa apa yang mereka cita-citakan dapat diwujudkan dari apa yang telah dilakukan negara mereka. China juga percaya bahwa identitas, budaya, dan norma merupakan elemen penting dalam politik internasional.

Oleh karena itu, China berusaha untuk mengasimilasi atau bahkan menyingkirkan etnis Uighur karena dianggap tidak memiliki identitas dan latar belakang budaya yang sama dengan etnis Han yang merupakan etnis mayoritas yang menggambarkan China yang nantinya akan menjadi hambatan dalam mencapai keamanan, tujuan ekonomi, atau kepentingan lain dari China sendiri. Penghapusan budaya dan identitas yang dilakukan China terhadap etnis Uighur juga dimaksudkan agar etnis Han sebagai etnis mayoritas di China tidak memiliki pesaing dimana etnis Han percaya bahwa identitas, budaya dan norma merupakan elemen penting dalam pergaulan politik internasional. Hal ini terlihat dari langkah-langkah yang diambil dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat itu, seperti menempatkan warga Uighur di kamp-kamp khusus, dan memanfaatkan fenomena teror yang terkait dengan warga Uighur.

Jika merujuk pada pengertian HAM yang disampaikan oleh dunia Barat, maka tentu saja apa yang dilakukan oleh pemerintah China merupakan tindakan yang melanggar HAM. Namun pada dasarnya pemahaman HAM yang diyakini oleh China berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Barat atau dalam hal ini Amerika Serikat, PBB, dan peraturan perundang-undangan lain yang menyertainya.

Pemahaman China tentang HAM berangkat dari konsep masyarakat, berbeda dengan Barat yang menitikberatkan pada individu. Oleh karena itu, China membantah semua laporan di media bahwa mereka menangkap, menahan, dan memaksa etnis Uighur untuk masuk ke kamp dan melakukan kejahatan terhadap etnis Uighur di kamp tersebut. Pemerintah China melihat bahwa Uighur adalah ancaman separatis dan teroris, sehingga kamp dibuat sebagai tempat rehabilitasi dan bekal bagi mantan pemberontak etnis Uighur agar mereka dapat kembali ke masyarakat. Pemerintah China bahkan menyebutkan bahwa kamp tersebut terbuka untuk umum dan siapa saja dapat mengikuti pendidikan di kamp tersebut.