Pengangguran Gen Z: Jembatan yang Belum Selesai Dibangun
Mahasiswa di Universitas Pamulang Program Studi Manajemen
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Dini Anugrah Ramadan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Gen Z Indonesia menghadapi tantangan pengangguran di tengah kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja.
Angka itu terus muncul di berbagai forum ketenagakerjaan sepanjang tahun ini: mayoritas pengangguran di Indonesia adalah anak muda. Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, bahkan menyebut Gen Z menyumbang sekitar 67 persen dari total pengangguran nasional. Angka ini janggal jika diletakkan dalam konteks yang lebih besar, sebab kelompok usia ini justru sedang berada di puncak usia produktif, yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi, bukan beban statistik.
Data resmi pun sejalan dengan pernyataan tersebut. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025 mencatat tingkat pengangguran kelompok usia 15–24 tahun mencapai 16,16 persen, jauh di atas kelompok usia 25–29 tahun yang hanya sekitar 3 persen. Kesenjangan sebesar itu sulit dijelaskan hanya sebagai fluktuasi ekonomi musiman. Ada sesuatu yang lebih struktural sedang terjadi pada generasi yang baru saja lulus sekolah atau kuliah.
Salah satu akar masalahnya cukup sering disebut, tapi jarang benar-benar dibenahi: ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, atau yang biasa disebut skills mismatch. Kajian Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan banyak lulusan baru bahkan kesulitan menilai kemampuan mereka sendiri, sehingga tidak tahu pekerjaan seperti apa yang sebenarnya cocok untuk dilamar. Ini bukan salah anak muda semata. Ini juga soal kurikulum pendidikan, terutama di jenjang vokasi, yang selama bertahun-tahun berjalan sendiri tanpa cukup mendengar apa yang sebenarnya dibutuhkan industri.
Masalah ini juga terasa dari sisi waktu. Sakernas Agustus 2025 mencatat penduduk usia 20–25 tahun rata-rata butuh sembilan sampai tiga belas bulan untuk mendapat pekerjaan pertama. Yang usia 26–29 tahun malah lebih lama lagi, sebelas sampai enam belas bulan. Bayangkan menunggu lebih dari setahun setelah wisuda, sambil tabungan menipis dan pertanyaan keluarga soal "kapan kerja" terus berdatangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu memang tercatat di atas 5 persen, tapi angka itu jelas belum banyak dirasakan oleh mereka yang justru paling membutuhkan kesempatan kerja pertamanya.
Persoalan ini juga tidak netral gender. Laporan Women in Work 2026 dari PwC menemukan perempuan muda menghadapi risiko menjadi kelompok NEET, yaitu tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak mengikuti pelatihan apa pun, hingga empat kali lebih besar dibanding rata-rata. Kehadiran AI turut memperlebar jarak ini karena sejumlah pekerjaan yang selama ini banyak diisi perempuan mulai tergantikan otomatisasi. Kalau perencanaan tenaga kerja ke depan tidak secara sadar memperhitungkan kerentanan kelompok tertentu, kesenjangan semacam ini hanya akan makin lebar.
Tentu saja, akan tidak adil kalau semua ini ditimpakan begitu saja ke sistem, seolah generasi muda tidak punya andil sama sekali. Sebagian pengamat menilai Gen Z punya cara pandang yang cukup berbeda soal kerja, lebih mengutamakan keseimbangan hidup dan kejelasan jenjang karier sejak hari pertama, sesuatu yang kadang berbenturan dengan ekspektasi perusahaan terhadap pekerja baru. Tapi justru di titik inilah dibutuhkan jembatan, bukan saling menyalahkan. Perusahaan perlu lebih terbuka pada cara kerja generasi baru, dan generasi baru pun perlu memahami bahwa posisi entry level memang butuh proses.
Pemerintah sebenarnya sudah punya niat baik lewat Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022, yang secara khusus ditujukan untuk mengurangi skills mismatch melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Sayangnya, tiga tahun berjalan, angka pengangguran muda belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Ini pertanda kebijakan di atas kertas belum cukup menyentuh persoalan di lapangan, entah karena implementasinya lambat, entah karena dunia usaha belum sepenuhnya dilibatkan sejak proses perancangan kurikulum.
Pada akhirnya, tingginya pengangguran Gen Z bukan sekadar statistik yang bisa dilupakan begitu saja setelah ramai diberitakan. Ini sinyal bahwa jembatan antara bangku sekolah dan dunia kerja masih rapuh, dan sudah cukup lama dibiarkan begitu. Kalau tidak segera dibenahi secara serius dan lintas sektor, bonus demografi yang selama ini digadang-gadang jadi keunggulan Indonesia bisa berbalik arah menjadi beban, karena justru generasi yang seharusnya paling produktif malah terjebak dalam ketidakpastian mencari pekerjaan pertama mereka.
Pengangguran Gen Z bukan sekadar statistik. Di balik angka 67% itu ada teman kita yang sudah kirim 100 lamaran, ada adik kita yang bingung antara idealisme dan tagihan kos.
Tugas kita bukan menghakimi, tapi menyelesaikan pembangunan jembatan itu bersama. Kampus perlu lebih mendengar pasar, perusahaan perlu lebih sabar membina, dan pemerintah perlu memastikan jembatannya tidak korupsi di tengah jalan. Karena jika jembatan ini selesai, bonus demografi bukan lagi ancaman, melainkan mesin pertumbuhan yang sesungguhnya.