Hukum, Politik, dan Tragedi Runtuhnya Rule of Law

Ilustrasi Hukum. Foto: Alexander Supertramp/Shutterstock

Dalam panggung ketatanegaraan Indonesia hari ini, kita tengah menyaksikan sebuah anomali yang tragis: hukum perlahan kehilangan marwahnya dan bertekuk lutut di bawah orkestrasi politik. Alih-alih menjadi panglima yang memandu jalannya republik, instrumen hukum kerap direduksi menjadi sekadar pelayan bagi hasrat kekuasaan.

Secara empiris, intervensi politik terhadap hukum tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan dipertontonkan secara vulgar. Fakta ini tercermin dari preseden legislasi dan yurisprudensi kita dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari kilatnya revisi undang-undang yang berkaitan dengan hajat hidup elite (seperti UU KPK dan UU Mahkamah Konstitusi), hingga yang paling telanjang: upaya institusi politik (DPR) untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat, seperti yang terjadi pada dinamika RUU Pilkada beberapa waktu lalu. Fakta-fakta ini membuktikan satu hal: ketika hukum menghalangi kepentingan politik, maka hukumlah yang akan dibengkokkan, direvisi, atau disingkirkan.

Untuk memahami anomali ini, kita perlu membenturkan dua kutub pemikiran besar dalam diskursus filsafat hukum dan politik: Hans Kelsen dan Niccolò Machiavelli.

Dalam bukunya Reine Rechtslehre (Teori Hukum Murni), Hans Kelsen mengonstruksikan hukum dalam ruang yang steril. Bagi Kelsen, hukum adalah entitas normatif yang berada di ranah Das Sollen, tentang apa yang seharusnya terjadi. Hukum mengatur moralitas ideal, keadilan, dan tata tertib yang mengikat semua pihak tanpa pandang bulu. Kelsen meyakini bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non-hukum, termasuk intrik politik, sosiologis, maupun psikologis. Hukum adalah panglima tertinggi yang berdiri di atas dogma objektivitas.

Namun, utopia Kelsen ini seolah ditampar keras oleh realisme politik Niccolò Machiavelli. Dalam Il Principe (Sang Pangeran), Machiavelli menelanjangi wajah asli kekuasaan. Baginya, politik bukanlah tentang apa yang seharusnya (ideal), melainkan tentang apa yang secara faktual terjadi (Das Sein). Politik adalah panggung perebutan dan upaya mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Dalam kacamata Machiavellian, moralitas dan norma hukum hanyalah alat yang bisa digunakan kapan saja, dan bisa disingkirkan ketika tak lagi menguntungkan penguasa.

Ketika Das Sollen ala Kelsen dibenturkan dengan Das Sein ala Machiavelli di Indonesia, realitas menunjukkan bahwa Machiavelli-lah yang sering kali keluar sebagai pemenang. Idealisme hukum yang seharusnya menata negara, hancur oleh pragmatisme politik yang menghalalkan segala cara.

Bahkan, meminjam analisis ilmuwan politik Javier Corrales, intervensi politik hari ini telah berevolusi menjadi Autocratic Legalism (legalisme otokratis). Elite politik tidak lagi perlu melanggar hukum secara konvensional, tetapi mereka menggunakan institusi hukum itu sendiri untuk melegalkan tindakan politik mereka. Hukum diproduksi, diubah, dan ditafsirkan semata-mata untuk memberikan karpet merah bagi oligarki. Hukum bergeser dari Rule of Law (pemerintahan berdasarkan hukum) menjadi sekadar Rule by Law (pemerintahan yang menggunakan hukum sebagai alat penindas).

Di titik persimpangan yang krusial inilah, tesis politik hukum dari Prof. Mahfud MD menemukan relevansinya. Mahfud secara realistis mengakui bahwa "hukum adalah produk politik". Mengingat lembaga legislatif diisi oleh politisi, tidak dapat dimungkiri bahwa setiap pasal dalam undang-undang lahir dari rahim kompromi, lobi, dan kepentingan partai politik.

Namun, Mahfud MD memberikan garis demarkasi yang sangat tegas: meskipun hukum dibuat oleh elite dan partai politik, begitu hukum tersebut disahkan, maka seluruh entitas politik—tanpa terkecuali—harus tunduk mutlak pada hukum tersebut. Inilah esensi dari Nomokrasi (kedaulatan hukum) yang berpasangan dengan Demokrasi (kedaulatan rakyat).

Dalam negara hukum (rechtsstaat), pembuat undang-undang harus bersedia dibelenggu oleh undang-undang yang ia buat sendiri. Politik memang memiliki otonomi di ruang pembentukan konstitusi dan regulasi, tetapi begitu palu diketuk, supremasi hukum mengambil alih komando. Politik tidak boleh mendikte proses peradilan, tidak boleh mengintervensi independensi hakim, dan tidak boleh mengakali putusan konstitusional melalui akrobat legislasi.

Membiarkan politik terus-menerus mengangkangi hukum sama halnya dengan meruntuhkan tiang penyangga Republik ini. Jika kebenaran hukum terus dipaksa mengalah pada kalkulasi untung-rugi elite politik, maka keadilan di negeri ini hanya akan menjadi ilusi. Sudah saatnya kita menuntut kembalinya supremasi hukum. Elite politik harus disadarkan bahwa kekuasaan sebesar apa pun tetap memiliki batas, dan batas yang paling absolut di sebuah negara beradab adalah hukum itu sendiri.