Panen Penolakan Ideologis: Strategi Transformasi Bangsa Jeffrey Sachs & Prabowo
Special Assistant to President Prabowo. Indonesia evangelist. University of Oxford & University of Melbourne alumnus. Co-founder Akademi Kader Bangsa IB schools network.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Dirgayuza Setiawan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Perbesar19 Oktober 2022.
Saya tidak akan pernah lupa tanggal ini. Tanggal sebuah e-mail masuk ke alamat e-mail saya dengan pesan sederhana:
“Jeffrey Sachs is inviting you to a scheduled Zoom meeting.”
Hari itu, kotak e-mail saya menjadi penghubung pertemuan virtual pertama Prof. Jeffrey Sachs dan Prabowo Subianto. Dalam pertemuan daring itu, kedua tokoh membahas banyak gagasan besar dan bersepakat untuk bertemu secara luring di Bali, ketika Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20.
Di November 2022, saya mengirimkan follow up e-mail ke Regina, staf Prof. Sachs.
“Gen. Prabowo prefers an in-person meeting. He does not mind travelling to where Prof. Sachs will be.”
Ia membalas:
“Prof. Sachs is so very busy during his time in Bali. Is General Prabowo attending the G20 dinner? If so, this may be quite an auspicious time for them to meet.”
Pertemuan di G20 Bali akhirnya jadi lebih dari sekadar pertemuan pertama mereka. Dari sanalah tumbuh sebuah persahabatan intelektual yang berlanjut hingga hari ini.
Dalam 4 tahun terakhir, Presiden Prabowo dan Prof. Sachs kembali bertemu dalam berbagai kesempatan. Mereka beberapa kali berdiskusi di Hambalang, rumah pribadi Presiden.
Mereka juga kembali berjumpa ketika sama-sama menghadiri berbagai forum internasional, seperti KTT ASEAN, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN General Assembly), dan sejumlah kesempatan lainnya.
Saya beberapa kali ikut pertemuan-pertemuan mereka. Yang selalu menarik bagi saya, hampir setiap kali mereka bertemu, yang dibicarakan hanya:
Bagaimana mengakhiri kemiskinan?
Bagaimana menghapus kelaparan?
Bagaimana negara dapat mempercepat kesejahteraan rakyat?
Jeffrey Sachs sering disebut sebagai ekonom pembangunan. Saya juga melihatnya sebagai seorang problem solver. Ia tidak memulai dari teori. Selalu mulai bicara dengan pertanyaan sederhana.
Mengapa masih ada manusia yang lapar?
Mengapa masih ada anak yang tidak sekolah?
Mengapa kemiskinan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang melahirkan buku-buku pentingnya.
Dalam The End of Poverty, ia menulis bahwa kemiskinan ekstrem bukan takdir, melainkan persoalan yang dapat diakhiri apabila negara berinvestasi pada manusia.
Dalam The Price of Civilization, ia mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan negara yang mampu menyediakan barang publik berkualitas (high quality public goods).
Dalam The Ages of Globalization dan Common Wealth, ia menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa selalu lahir dari perpaduan geografi, teknologi, institusi, dan kerja sama antarbangsa.
Mungkin kutipan Jeffrey Sachs yang paling menggambarkan gagasannya adalah:
The end of poverty is within our generation.”
Bagi Sachs, kemiskinan bukan sesuatu yang harus diterima. Kemiskinan adalah masalah yang bisa diselesaikan. Keyakinan Sachs inilah yang juga diyakini oleh Presiden Prabowo. Yang diupayakan dalam SGDs, terutama di dua SDGs pertama:
SDG 1: No Poverty.
SDG 2: Zero Hunger.
Dua tujuan yang menjadi fondasi seluruh agenda pembangunan dunia. SDGs bukan sekadar dokumen PBB. Indonesia mengadopsinya ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Terintegrasi di RPJPN dan RPJMN kita.
Jika kemiskinan berkurang, produktivitas meningkat.
Jika kelaparan hilang, kualitas sumber daya manusia ikut naik.
Tentu saja, gagasan apa pun tidak pernah bebas dari kritik dan perdebatan. Perdebatan yang jauh lebih tua daripada usia Jeffrey Sachs dan Presiden Prabowo. Perdebatan ini telah berlangsung selama lebih dari dua abad dalam sejarah pemikiran ekonomi. Intinya:
Seberapa besar negara harus ikut campur untuk mempercepat pembangunan?
Di satu sisi berdiri para pemikir seperti Alexander Hamilton, John Maynard Keynes, Jeffrey Sachs, hingga Ha-Joon Chang dan Presiden Prabowo. Mereka percaya bahwa pada tahap-tahap tertentu pembangunan, negara tidak cukup hanya menjadi wasit.
Negara harus berani melakukan strategi big push — dorongan besar — melalui investasi pada manusia, pembangunan infrastruktur, penguatan industri nasional, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai barang publik yang tidak selalu mampu disediakan pasar.
Di sisi lain berdiri para pendukung pasar bebas seperti Friedrich Hayek, Milton Friedman, dan William Easterly. Mereka meyakini negara membatasi intervensinya.
Menurut mereka, mekanisme pasar, inovasi masyarakat, dan kewirausahaan adalah mesin utama pertumbuhan. Karena itu, tidak mengherankan apabila Jeffrey Sachs menjadi salah satu ekonom yang paling sering diperdebatkan.
William Easterly secara khusus mengkritik pendekatan big push Sachs sebagai terlalu bertumpu pada perencanaan dari atas (top-down planning) dan kurang memberi ruang bagi inisiatif lokal.
Sounds familiar?
Begitu pula narasi para penentang Presiden Prabowo.
Program Makan Bergizi Gratis, pompanisasi, hilirisasi industri, Danantara, koperasi desa, pembangunan rumah rakyat, hingga berbagai kebijakan ketahanan pangan pada dasarnya lahir dari keyakinan yang sama: bahwa negara perlu bertindak aktif ketika persoalan-persoalan mendasar bangsa tidak dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar semata.
Karena berpijak pada filosofi tersebut, kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo pun secara alami “panen penolakan” dari kalangan yang lebih percaya paham neoliberal pasar bebas.
Catatan Dirgayuza, 25 Juni 2026 - jelang Sarasehan Kebangsaan: Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia 26-28 Juni 2026.