Mahasiswa Didorong Berwirausaha, Tapi Siapa yang Menyiapkan Bekalnya?

Mahasiswa Program Studi Manajemen S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang
ยทwaktu baca 3 menit
Tulisan dari Ditari Nur Aeni tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pada Agustus 2026, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan pesan yang cukup tegas kepada mahasiswa di Universitas Sumatera Utara: ukuran keberhasilan lulusan seharusnya bukan lagi seberapa cepat mendapat pekerjaan, melainkan seberapa berani membangun bisnis sendiri. Sebagai mahasiswa Manajemen, saya ikut tergelitik. Pesannya menantang, dan saya percaya anak muda memang perlu berani memulai. Tetapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab dengan jelas: siapa yang menyiapkan bekalnya?
Negara Sedang Bersemangat Mencetak Wirausaha
Dorongan itu bukan sekadar ucapan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, dengan target rasio kewirausahaan 3,6 persen pada 2029 dan 8 persen pada 2045. Saat ini rasio itu baru sekitar 3,2 persen. Kementerian UMKM juga menargetkan 10 juta wirausaha baru hingga 2029 dan meluncurkan Bursa Wirausaha Unggulan yang diikuti sekitar 1.500 mahasiswa dari berbagai kampus. Wakil Menteri UMKM menyebut ada 757 lembaga inkubator di seluruh Indonesia yang bisa menjadi penghubung bagi calon wirausaha.
Semangat Saja Belum Cukup
Masalahnya, memulai usaha membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyebut tantangan UMKM mencakup akses keuangan, akses pasar, keterampilan, dan digitalisasi. Salah satu media bahkan mencatat problem klasik pelaku usaha pemula: pembinaan yang parsial, habis pelatihan lalu ditinggal. Pemerintah tampaknya menyadari hal itu. Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menyebut kementeriannya menyiapkan fasilitasi Nomor Induk Berusaha, pendampingan pencatatan keuangan, dan peningkatan literasi pembiayaan.
Dari sudut pandang mahasiswa Manajemen, saya melihat satu celah yang nyata. Kami terbiasa menyusun rencana bisnis, menghitung proyeksi, dan membuat analisis SWOT di atas kertas. Yang jarang kami alami adalah menjual produk pertama, menghitung harga pokok dengan benar, atau menghadapi pembeli yang menawar di bawah modal. Pengalaman seperti itu tidak bisa digantikan oleh presentasi di kelas.
Kampus Bisa Menjadi Tempat Berlatih yang Aman
Kampus punya posisi unik, ini bisa menjadi tempat berlatih dengan risiko yang lebih kecil. Karena itu, pernyataan Wakil Menteri bahwa inkubator di perguruan tinggi perlu dioptimalkan dan dihubungkan dalam satu jejaring terdengar masuk akal. Inkubator yang hidup bukan sekadar papan nama di gedung rektorat, melainkan tempat mahasiswa mendapat mentor, pelanggan pertama, dan ruang untuk gagal tanpa kehilangan segalanya. Kantin, koperasi, dan acara kampus, misalnya, bisa menjadi pasar awal bagi usaha mahasiswa. Mata kuliah pun bisa memberi ruang bagi proyek usaha nyata, tidak hanya tugas akhir semester.
Wirausaha Itu Pilihan, Bukan Pelarian
Satu hal lagi perlu diluruskan. Data UNDP yang dikutip Menteri menyebut 81 persen anak muda Indonesia berminat menjadi wirausaha. Minat setinggi itu menggembirakan, tetapi minat belum sama dengan kesiapan. Dengan 7,2 juta penganggur dan 57,8 persen penduduk bekerja di sektor informal, ada risiko wirausaha dijadikan pelarian dari sulitnya mencari kerja, lalu mahasiswa dibiarkan menanggung risikonya sendirian. Menjadi pengusaha seharusnya pilihan yang sadar dan dipersiapkan, bukan jalan terakhir.
Jadi, siapa yang menyiapkan bekalnya? Jawabannya tidak bisa hanya satu pihak. Pemerintah menyediakan payung kebijakan dan akses, kampus menyediakan ruang berlatih dan pendampingan yang berkelanjutan, sementara kami para mahasiswa perlu mau belajar dari praktik, bukan hanya dari teori. Kalau ketiganya berjalan bersama, dorongan berwirausaha tidak lagi berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi jalan yang benar-benar bisa dilalui.
