Millenialnomic dan Tantangannya

Milenial. (Foto: flickr/@StateFarm)

Jika ditilik kembali ke belakang, sekira 18 tahun lalu misalnya, Google yang sekarang bernilai sekitar US$ 560 miliar adalah perusahaan startup alias perusahaan kecil yang mulai merintis jalan menuju hari ini. Demikian juga dengan Facebook yang sekarang bernilai US$ 360 miliar, pada 12 tahun yang lalu hanya sebuah usaha rintisan berbasis hobby untuk mendigitalisasi pertemanan di sebuah kampus ternama Amerika.

Keajaiban bisnis digital memang begitu luar biasa. Bisnis-bisnis konvensional butuh waktu yang cukup lama untuk berhasil. Sebut saja misalnya Coca-Cola yang sekarang bernilai US$ 192 miliar, sudah berdiri 124 tahun lalu, Toyota Motor yang bernilai US$ 177 miliar berdiri 79 tahun lalu. Jadi wajar jika tak sedikit para pelaku bisnis pemula yang ngiler dan bermimpi bisa menjadi miliarder kelas dunia hanya dalam waktu singkat.

Memang perlu diingat bahwa tingkat keberhasilan sebuah perusahaan, artinya bisnis perusahaan bisa terus berkesinambungan dan tumbuh, hanya 20%. Itu pun kalkulasi standard untuk perusahaan konvensional. Tentu untuk perusahaan startup tingkat keberhasilannya bisa jauh berada di bawah angka itu, hanya sekira 5-10%. Bahkan menurut pengalaman beberapa venture, tingkat keberhasilan startup mungkin hanya sekira 5% saja, tak lebih.

Sekalipun demikian, saat ini kita sedang berada tengah pusaran revolusi teknologi. Menurut riset Accenture di tahun 2015, 22% perekonomian dunia sudah masuk dalam kategori ekonomi digital dan diproyeksikan angka tersebut akan naik menjadi 25% di tahun 2020.

Dengan kondisi itu, tak heran kiranya kalau survey The Economist Intelligence Unit menunjukkan 77% pemimpin perusahaan dari berbagai jenis industri di dunia, menjadikan transformasi digital sebagai prioritas utama dalam strategi bisnis mereka. Lebih jauh lagi, masih berdasar survey yang sama, 93% dari para responden melihat transformasi digital adalah perjalanan yang masih akan terus berlangsung.

Lalu bagaimana dengan kawasan Asia tenggara dan Indonesia? Dari data yang ada, Asia Tenggara adalah pasar internet ke-4 terbesar di dunia. Progresnya, 3,8 juta orang menjadi pengguna internet baru setiap bulan (2015: 260 juta pengguna internet, 2020: 480 juta pengguna internet). Sehingga, ke depannya ada tambahan 6,5 kali lipat peluang bisnis internet untuk menjadi US$ 200 miliar (2015: 31miliar, 2025 diproyeksikan menjadi US$ 197 miliar)

Sementara itu, peluang pertumbuhan startup di Indonesia juga tak kalah serunya. Lihat saja datanya, pengguna internet bertumbuh 19% setiap tahun (2015: 92 juta, 2020 diproyeksikan menjadi 215 juta). Sehingga pasar bisnis internet tercatat tumbuh 26% setiap tahun (2025 US$ 81 miliar). Walhasil, pembeli online pun menbukukan pertumbuhan sekira 21% per tahun (2015: 18 juta, 2025: 119 juta)

Detailnya, E-commerce tercatat tumbuh 39% per tahun (2015: US$ 1,7 miliar, 2025 diproyeksikan akan menjadi US$ 46 miliar). Sementara itu, pada 2015 tercatat Indonesia menyumbang porsi pertumbuhan 31% di Asia Tenggara, tahun 2025, Indonesia diproyeksikan akan menyumbang porsi 52% di Asia Tenggara.

Lalu Online travel tercatat tumbuh 17% per tahun. Pada 2015 nilainya US$ 5 miliar, sementara itu pada 2025 nanti diproyeksikan akan mencatatkan nilai sekira US$ 24,5 miliar dan transportasi online tercatat tumbuh 22% per tahun. Pada tahun 2015 nilanya US$ 800 juta, sementara untuk tahun 2025 diperkirakan akan menjadi US$ 5,6 miliar.

Saat ini ada sekitar 7.000 startup di Asia Tenggara, 80% ada di Indonesia, Singapura, dan Vietnam. 4 Unicorn berasal dari Singapura (Garena, Grab Taxi, Lazada, dan Razer). Di Indonesia sendiri, jumlah startup terbilang tak sedikit jika dibanding negara-negara di ASEAN--yakni sekitar 2.000. Sekalipun begitu, tentu belum ada jaminan mereka akan terus eksis jika tak memperoleh keberpihakan, terutama dari otoritas terkait.

Bahkan berdasarkan proyeksi Frost & Sullivan, pasar e-commerce Indonesia saja diperkirakan akan tumbuh pesat 31% per tahun, menembus US$ 3,8 miliar pada tahun 2019 nanti. Jika dikomparasikan dengan negara-negara lain di Asean, laju pertumbuhan e-commerce Indonesia jauh di atas pasar e-commerce Asia Pasifik yang diperkirakan rata-rata hanya 26% per tahun atau mencapai US$ 79 miliar pada 2020.

Saya sendiri berkeyakinan dan sangat optimistis, dalam lima tahun ke depan, industri e-commerce Indonesia akan tumbuh dengan nilai ekonomi sekitar US$ 15 miliar dan pada 2025 bisa menembus US$ 80 miliar. Jadi sangat tidak mengherankan jika saat ini perusahaan-perusahaan e-commerce gencar menebar iklan dan menawarkan berbagai promosi maupun diskon besar-besaran di Tanah Air.

Lihat saja yang dilakukan Lazada.com dari Singapura misalnya, yang sahamnya dibeli oleh e-commerce terbesar Tiongkok, Alibaba Group Holding, senilai US$ 1 miliar. Alibaba sangat berambisi untuk membuktikan bahwa mereka tak hanya jago kandang di Tiongkok, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara yang dihuni 600 juta jiwa lengkap dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif masih bagus, yakni di atas rata-rata dunia.

Pendek kata, dengan proyeksi yang sangat menggiurkan tersebut, pemerintah memang harus hati-hati menyikapi berbagai disrupsi yang disebabkan oleh munculnya startup-startup berbasiskan teknologi tinggi dan yang sedang berjuang membangun ekosistem ekonomi digital nasional. Termasuk soal rencana pengenaan pajak oleh Kementerian Keuangan.

Jika tak hati-hati, salah penyikapan, memberatkan, membebani pertumbuhannya, maka ribuan startup yang sudah eksis bisa menyusut, punah, dan ekosistem ekonomi digital nasional akan berantakan. Semoga ke depan, kita akan menyaksikan lahirnya Traveloka baru, Gojek baru, bukalapak baru, dalam bidang, model bisnis, dan segmen yang baru pula.

Masalah yang perlu segera diatasi oleh pemerintah, meskipun perilaku digital masyarakat Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat adalah adanya fakta infrastruktur telekomunikasi di Indonesia yang tidak merata. Pembangunan infrastruktur yang masif hanya terlihat di kawasan Jawa dan Sumatera, sedangkan di kawasan timur Indonesia infrastruktur telekomunikasi yang ada masih jauh dari memadai.

Akibatnya, kesenjangan digital terasa sangat kentara. APJII mencatat bahwa 70 juta pengguna internet Indonesia berpusat di pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Sedangkan total semua pengguna internet di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua hanya sebesar 5.9 juta. Fakta semacam itu juga terlihat dari posisi Indonesia di sejumlah index yang dikeluarkan berbagai lembaga, seperti Networked Readiness Index (NRI) dan GSMA Mobile Connectivity Index. Posisi Indonesia masih kalah jauh bahkan bila dibandingkan oleh negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand.

Nah, dilihat dari peta isu pemerintah terkait ekonomi digital, hal tersebut memang sudah menjadi salah satu perhatian Pemerintah lewat peluncuran rencana pitalebar Indonesia 2014-2019 dan penyelesaian pembangunan Palapa Ring di kawasan Indonesia Timur. Rencananya, proyek tersebut akan selesai pada 2019 sehingga diharapkan akses ke jaringan telekomunikasi akan semakin baik.

Kedua adalah masalah SDM. Walaupun startup digital mengalami pertumbuhan yang masif, tetapi kebanyakan dari mereka mengalami kesulitan dalam menemukan talenta yang berkualitas alias talenta yang sesuai kebutuhan industri. Akibatnya, sering terjadi talent war antar startup dimana seseorang dengan talenta berkualitas menjadi rebutan berbagai startup. Salah satu yang menjadi akar permasalahannya adalah sektor pendidikan tinggi Indonesia yang belum dapat menghasilkan SDM yang sesuai kebutuhan industri.

Jadi wajar kiranya mengapa Jokowi sampai harus mengusulkan berbagai jurusan baru di perguruan tinggi terkait dengan ekonomi digital. Nah, mengingat pentingnya SDM sebagai kunci peningkatan daya saing startup Indonesia di kancah internasional, kolaborasi sektor bisnis dan akademik perlu ditingkatkan kembali agar tidak terjadi mismatch antara kedua sektor ini.

Ketiga adalah masalah regulasi. Memang, regulasi selalu menjadi isu utama jika kita bicara tentang startup dan disruptive innovation. Faktanya, regulasi memang selalu tertinggal dibandingkan dinamika pertumbuhan teknologi yang sangat pesat. Namun, perlu dipastikan adalah bagaimana pemerintah bersama pihak-pihak terkait dapat menyusun regulasi yang adaptif dan tidak mematikan inovasi digital.