Memahami Kesalahpahaman Kasus Agnez Monica Vs Ari Bias (1)

Musisi sekaligus anggota DPR Ahmad Dhani bersama musisi Piyu Padi dan pengacara Minila Sebayang saat konferensi pers penyataan sikap terkait putusan pengadilan Ari Bias dengan Agnez Mo di Istana Al Barat, Cipete, Jakarta, Senin, (17/2/2025). Foto: Agus Apriyanto

Pendahuluan

Banyak diberitakan di media sosial mengenai kasus Agnes Monica Muljoto (Agnes Monica) versus Arie Sapta Hernawan (Ari Bias). Dari hebohnya perdebatan tersebut sehingga berhasil membelah komunitas pencipta lagu dengan artis penyanyi, bahkan di antara akademisi juga pemerhati artis, musisi dan pencipta lagu. Perdebatan tersebut sempat dibawa ke pengadilan dan diberikan putusan oleh lembaga peradilan itu. Sekalipun sudah diputus oleh pengadilan di mana diperoleh informasi pihak Agnes Monica dihukum untuk membayar sejumlah uang, akan tetapi terinformasi juga Agnes Monica menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan perdebatan di masyarakat hingga tulisan ini dibuat masih terjadi.

Agar perdebatan ini bermanfaat sebaiknya membaca dengan pemahaman yang lebih bijaksana, baik terhadap peraturan-perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang ada, juga terkait dengan etika.

Pemahaman penulis terhadap kedua variabel di atas yang ada di dalam hak cipta (peraturan perundang-undangan terkait dengan etika) tidak bisa dipisahkan. Untuk itu perlu dikaji variabel tersebut.

a. Aspek peraturan perundang-undangan

- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta);

- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK (PP No.56/2021).

- PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Nomor 20 Tahun 2021 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK (PERMENKUMHAM No.20/21).

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, tentang Pengesahan Tarif Royalty Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu (Kepmenkumham No.HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016).

b. Aspek etika

Karena hak cipta itu merupakan hak ekslusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi (Pasal 4 UU Hak Cipta), maka perlu difahami juga hak moral di sini yang dimaksud adalah etika yang juga merupakan norma dan mengatur tentang nilai serta prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku manusia.

Sebelumnya perlu digambarkan kasus posisi permasalahan yang ada, diambil dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. (bisa diakses melalui situs web Pengadilan tersebut).

Dalam kasus tersebut didalilkan oleh Ari Bias (Penggugat) pada intinya:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Komposer atau Pencipta lagu di Indonesia yang salah satu lagu ciptaannya berjudul “Bilang Saja” yang diciptakan Penggugat tahun 2003 dan masuk sebagai salah satu lagu list album Tergugat yang dirilis pada tahun yang sama pada album And The Stories Goes, dan di kalangan para musisi Penggugat juga dikenal dengan nama Ari Bias.

2. Bahwa Tergugat adalah Artis dan atau Pelaku Pertunjukan (Penyanyi) yang menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan yaitu lagu ciptaan Penggugat yang berjudul “Bilang Saja” yang telah dibawakan secara tanpa izin dari Penggugat pada tiga konser di Jakarta, Bandung, dan Surabaya yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat.

3. Bahwa PT Aneka Bintang Gading (Turut Tergugat) adalah kelompok usaha dengan fokus bisnis yang bergerak di bidang gaya hidup (lifestyle) dan memiliki jaringan usaha yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia dan Bisnis hiburannya melingkupi restoran, pub, kelab malam, hingga acara musik. Kelompok usaha dengan fokus bisnis yang bergerak di bidang lifestyle dan sebagai penyelenggara konser yang telah diselenggarakan di Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

4. Penggugat telah mendapati lagu ciptaannya yang berjudul “Bilang Saja” telah digunakan secara komersil oleh Tergugat tanpa izin pada pertunjukan (konser) tanggal 25 Mei 2023 di W Superclub Surabaya, tanggal 26 Mei 2023 di The H Club Jakarta, dan tanggal 27 Mei 2023 di W Superclub Bandung di mana Turut Tergugat adalah sebagai penyelenggara konser-konser tersebut.

5. Mengetahui lagu ciptaannya telah digunakan secara komersil secara tanpa izin, Penggugat sebagai pencipta lagu “Bilang Saja” menghubungi manager Tergugat tanggal 21 Juni 2023 dan bertanya melalui pesan Whatsapp apakah untuk membawakan lagu “Bilang Saja” tersebut Tergugat telah mendapatkan izin (lisensi) dari Penggugat sekaligus mempertegas jika Penggugat telah menerapkan system direct lisensi meminta izin kepada (Penggugat langsung) sebagai pencipta dalam menggunakan lagu ciptaan secara komersil dalam pertunjukan langsung (konser), dan pada tanggal 30 Juni 2023 Penggugat juga mengirimkan surat kepada manager Tergugat perihal Surat Pemberitahuan tentang Lisensi lagu terhadap lagu-lagu yang telah digunakan secara komersil oleh Tergugat pada konser tersebut.

6. Bahwa selain yang Penggugat sampaikan tersebut telah pula diatur dalam undang-undang Hak Cipta, bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu sehingga pelaku pertunjukan dapat menggunakan lagu dari pencipta secara komersil, namun Tergugat sebagai pelaku pertunjukan tidak mendapatkan lisensi dari Pemegang Hak Cipta untuk menyanyikan lagu lagunya secara komersil pada konser tersebut. Oleh karena itu, Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran Hak Cipta karena telah menyanyikan lagu ciptaan Penggugat tanpa izin secara komersil pada konser tersebut sesuai ketentuan pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Hak Cipta nomor 28 Tahun 2014.

7. Bagi pelaku pertunjukan yang menyanyikan lagu ciptaan dari seorang pencipta lagu secara komersil, harus meminta izin terlebih dulu kepada pencipta lagu agar pencipta lagu yang memiliki hak ekonomi tidak kehilangan haknya.

8. Ternyata diketahui bahwa Tergugat juga tidak mendapatkan izin dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) selaku institusi yang mengelola hak ekonomi pencipta.

9. Karenanya Penggugat menganggap Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta atas lagu “Bilang Saja”, Penggugat mensomasi Tergugat dan Turut Tergugat (PT Aneka Bintang Gading). Di mana menurut Turut Tergugat semua pembayaran dan termasuk penggunaan lisensi atau meminta izin Penggugat ciptaan secara komersil dalam ketiga pertunjukan tersebut telah diserahkan kepada Tergugat.

10. Akibat kejadian tersebut Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat.

Dari dalil-dalil yang disampaikan Ari Bias (Penggugat), Agnes Monica (Tergugat) menanggapi yang pada intinya:

1. Agnes Monica (Tergugat) menolak dengan tegas dalil Gugatan Ari Bias (Penggugat).

2. Tergugat menegaskan tidak pernah menggunakan lagu ciptaan Penggugat secara komersial, karena yang melakukan Penggunaan Secara Komersial adalah PT Aneka Bintang Gading (Turut Tergugat) yang menjadi pihak penyelenggara atau pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial atas pertunjukan-pertunjukan di W Superclub Surabaya, The H Club Jakarta, dan W Superclub Bandung sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Sehingga, pada prinsipnya Penggugat tidak tepat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan Tergugat tidak memiliki Lisensi untuk membawakan lagu Ciptaan Penggugat yang digunakan secara komersial. Faktanya, yang melakukan Penggunaan Secara Komersial atas Ciptaan Penggugat adalah Turut Tergugat, maka seharusnya Gugatan diajukan oleh Penggugat kepada PT Aneka Bintang Gading (Turut Tergugat).

3. Dalil-dalil lainnya, karena pada intinya masih tetap seputar Agnes Monica dianggap telah menggunakan lagu ciptaan Ari Bias, sementara Ari Bias tetap berpendapat Agnes Monica menggunakan lagu ciptaan Ari Bias, penulis tidak menyajikan secara lengkap ke dalam tulisan ini, tetapi bisa dibaca secara lengkap pada putusan perkara Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. termasuk bukti-bukti dan saksi/ahli yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.

Pasal-Pasal yang menjadi perdebatan.

UU Hak Cipta :

- Pasal 1 (angka 1-6), menggambarkan definisi hak cipta, pencipta, ciptaan, pemegang hak cipta, dan hak terkait yang salah satunya mengatur siapa yang dimaksud pelaku pertunjukan.

Pasal ini penting dalam meletakkan kasus Ari Bias melawan Agnes Monica dalam melihat legal standing penggugat, objek gugatan dan siapa yang dapat digugat.

- Pasal 1 (angka 20-22), menggambarkan apa itu lisensi, royalti dan Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal ini dapat digunakan untuk melihat kasus Ari Bias melawan Agnes Monica perlu atau tidak lisensi dari pencipta (Ari Bias).

- Pasal 1 (angka 24-25) berguna untuk memahami pengertian penggunaan secara komersial dalam memanfaatkan ciptaan pencipta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai kegiatan berbayar, di mana dalam hal adanya penggunaan secara komersial tetapi tidak memiliki izin dan tidak membayar royalti, berdasarkan putusan pengadilan dapat dihukum pembayaran ganti rugi.

- Pasal 8 menggambarkan hak pencipta memiliki hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya ciptanya untuk melakukan seperti yang dijelaskan pada pasal 9 ayat (1) huruf a. sampai dengan huruf i.

- Pasal 9 ayat (2) mengatur setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan Pasal 9 ayat (3) mengatur setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

- Pasal 23 ayat (1 dan 2)

(1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.

(2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;

b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum diksasi;

c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apa pun;

d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;

e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan

f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Perlu digarisbawahi bahwa pelaku pertunjukan, baik pertunjukan musik dan/atau lagu dalam pemahaman penulis ia/mereka bukanlah pencipta itu sendiri, bandingkan dengan bunyi Pasal 40 UU Hak Cipta yang tidak menyebutkan pelaku pertunjukan merupakan ciptaan yang dilindungi. Pelaku pertunjukan baru diakui sebagai pencipta bilamana pelaku pertunjukan telah melakukan fiksasi dari pertunjukkannya yang belum difiksasi. Artinya pelaku pertunjukan bukan pencipta untuk lagu yang ditampilkan dalam pertunjukkannya, melainkan hanyalah pencipta untuk pertunjukan yang ditampilkan, itupun masih juga memerlukan izin dari si pencipta karena yang dimaksud dengan "hak eksklusif' pada pencipta adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi (Penjelasan Pasal 4). Dengan demikian, dengan mengambil contoh, misalnya si A adalah pencipta lagu, kemudian si A sebagai pencipta lagu diundang oleh pelaku pertunjukan untuk menyanyikan lagu ciptaannya di acara pertunjukan yang diadakan. Hal tersebut tidak langsung dapat diartikan penciptanya menjadi pelaku pertunjukan. Melainkan hak ciptanya melekat pada si A. Akan tetapi misalnya live show yang diadakan oleh pelaku pertunjukan itu dibuat video, maka video tersebut boleh dianggap ciptaan pelaku pertunjukan karena pelaku pertunjukan telah melakukan transformasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU Hak Cipta (huruf n). Itupun pelaku pertunjukan masih harus mendapatkan izin dari si A selaku pencipta.

- Pasal 23 ayat (5) yang mengatur Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).