Libur Kecil Kaum Kusam; dari Mudik sampai Work Life Balance

Dosen Politeknik Ketenagakerjaan-Kemnaker RI, Wakil Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) DKI Jakarta. Korespondensi di doni(underscore)rao(at)rocketmail(dot)com
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Don Gusti Rao tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Dari sekian banyak diskografi Iwan Fals yang beredar tentang kondisi pekerja/buruh, rasa-rasanya kurang afdal bila tidak memasukkan Libur Kecil Kaum Kusam sebagai catatan khusus. Bukan hanya karena judul lagunya yang ikonik dan “frasa-abel” hingga banyak dicetak di kaus atau stiker kendaraan, namun juga memiliki substansi yang tajam dalam melihat situasi ketenagakerjaan yang bahkan masih relevan.
Lagu dari album Wakil Rakyat medio 1987 tersebut bercerita tentang pekerja, yang diasumsikan sebagai “kaum kusam” dalam menikmati hari liburnya, walau hanya sekali dalam setahun – dan menghabiskan gaji yang tak seberapa itu, bersama anak istri. Potret kenikmatan menjalankan apa yang dikemudian hari secara substantif dikenal dengan term Work Life Balance (WLB). Ya, situasi dimana keseimbangan antara tempat kerja dan rumah terjadi, banyak ragamnya berupa stres rilis, dari rekreasi sampai “me time” tanpa terganggu urusan kerja. Bahkan di era kiwari, konsep right of disconnect semakin menegaskan supremasi WLB bagi pekerja, yang dalam konteks kondusifitas kerja, justru menjadikan profitable bagi organisasi.
Rekreasi, mudik singkat, dan hak pekerja
Tak kalah dengan orang gedean | Dalam rasakan senang
Walau lembaran gaji sebulan | Hanya cukup untuk kakus
Soal rekreasi sih harus
Pesan moral dalam lirik tersebut cukup jelas, bahwa dalam urusan merasakan kesenangan, kaum kusam pun punya hak yang sama. Meski terkadang hanya mendapat jatah libur singkat (Iwan Fals menyebutnya “Libur Kecil”), rekreasi – yang juga masuk dalam komponen KHL – menjadi peran penting dalam mengantisipasi burnout para kaum kusam.
Mudik pun tak bisa dianggap sepele, meski beberapa pekerja teknis hanya diberi jatah lebih singkat dibanding manajemen lainnya, men-charge batin dengan berjumpa dan menziarahi keluarga di kampung merupakan ejawantah dari WLB, dan tentunya punya dampak positif sebagai stres rilis.
Beberapa teori umum tentang manajemen sumber daya manusia pun memafhumi, bahwa menjaga ritme pekerja agar tertib – dalam menerima hak yang sesuai regulasi – merupakan hal yang penting. Bahkan dalam Human Capital management, pekerja dianggap aset yang harus dijaga, di-manage, dan dirawat dengan baik secara relevan.
“Fun fact” nya, dalam praktik industrial saat ini, status pekerja sebagai “aset” sering kali hanya sebatas jargon ketimbang komitmen yang nyata. Tatkala kalkulasi bisnis dihadapkan pada efisiensi biaya, hak rekreasi dan waktu jeda sosiologis seperti mudik adalah variabel pertama yang acapkali dipangkas, atau secara “moderat”, di-konsensus-kan secara kompromis, tentunya dengan nuansa yang tendensius, menjadi relasi kuasa. Jangan sampai manusia dianggap hanya sebagai “faktor produksi” yang dirawat layaknya mesin, yang hanya butuh pelumas (upah minimum) tanpa diindahkan perihal rekreasinya.
Ketimpangan perlakuan antara level manajemen dan pekerja teknis lapangan dalam hal fleksibilitas libur Lebaran juga mencerminkan sisa-sisa feodalisme dalam tata kelola SDM modern. Padahal, jika ditinjau dari kacamata beban kerja fisik dan paparan stres monoton, pekerja teknis di garis depanlah yang paling membutuhkan mekanisme stres rilis/pelepasan stres. Membiarkan terjadinya jurang diskriminasi waktu istirahat ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan organisasi (organizational justice), tetapi juga berpotensi menurunkan loyalitas dan memicu penurunan produktivitas kolektif akibat kelelahan psikis yang diabaikan.
Oleh karena itu, redefinisi manajemen modal manusia (human capital) di Indonesia harus berani melangkah lebih jauh melampaui kepatuhan normatif undang-undang. Perusahaan dan regulator harus mulai melihat bahwa memberikan jatah libur mudik yang bermatabat dan bermakna—meski singkat—adalah bentuk investasi jangka panjang untuk menjaga kesehatan mental ekosistem kerja. Memanusiakan "kaum kusam" dengan memberikan mereka ruang merayakan kesenangan tanpa rasa cemas adalah seni merawat aset yang sesungguhnya, karena dari batin pekerja yang pulih dan bahagia itulah, roda ekonomi perusahaan dapat berputar dengan jauh lebih sehat.
-o0o-
Setianya anak-istri | Menantikan bahagia
Sehari bagaikan Sang Raja
Selesai anak-istri berdandan | Tembakau kau matikan
Jendela-pintu lalu kau kunci | Tentu tak sabar mereka pergi
Stop bis kota dengan pasti
Dengan dinamika yang begitu beragam, dalam momen lebaran, pantai dan kebun binatang merupakan tempat yang efisien untuk kaum kusam melakukan rekreasi. Menikmati – meminjam Iwan Fals – menjadi sang raja barang sehari saja. Bayangkan, sang raja yang dikiaskan menjadi pelayan keluarganya dalam menikmati momen liburan, sungguh heroik bukan? Padahal, bisa saja menjadi sang raja dalam sehari adalah sebagai metafor menikmati hari libur dengan sebenar-benarnya, tanpa dibebankan tugas pekerjaan teknis di pabrik.
Kebijakan hari libur nasional, baiknya tak lagi dipandang sebagai pengurangan hari kerja produktif saja, namun sebagai investasi pada kesehatan mental nasional, pun bagi para pekerja teknis. Dalam dunia kerja-dunia industri (DUDI) yang makin kompetitif, dimana kecerdasan artifisial (AI) mulai berangsur-angsur menggeser pekerja teknis, sisi kemanusiaan – empati, care, manusiawi, dan hubungan sosial/hablum minannas – adalah pembeda, baik dari sisi pekerja maupun organisasi.
Tulang punggung
Libur kecil kaum kusam | Yang teramat manis begitu romantis
Walau sekali setahun | Tuhan rangkullah
Jangan kau tinggalkan | Waktu mereka
Berilah tawa yang terkeras | Untuk obati tangis lalu
Limpahkan senang paling indah | Agar luka tak nyeri | Agar duka tak menari
Kita harus sadar bahwa “kaum kusam” ini merupakan salah satu tulang punggung yang menggerakkan roda ekonomi, tanpa mereka mungkin saja gedung-gedung tinggi di Jakarta cuma beton kosong tanpa makna dan nyawa. Maka, memberikan mudik dan liburan yang aman, nyaman, ramah, murah, dan bermartabat adalah bentuk respect negara terhadap keringat rakyatnya. Dus, jangan sampai “libur kecil” justru menjadi penderitaan baru berkat buruknya servis berupa infrastruktur yang diberikan negara, atau malah mahalnya mobilitas.
Jika negara ingin benar-benar mewujudkan Indonesia Emas, maka tentu kuncinya bukan hanya pembangunan fisik semata, tapi pada manusia-manusia yang sehat jiwa dan batinnya. Dan kesehatan jiwa itu diawali dai kemampuan pekerja untuk menikmati libur kecil yang kusam tanpa diganggu lemahnya pemerintah mengelola fasilitas negara.
Libur kecil merupakan hal yang penting untuk menjaga kondusifitas, dalam konteks memanusiakan manusia, frasa tersebut harusnya menjadi “libur besar”. Bagaimana, anda setuju?
Jakarta, 3 Syawal 1447 H
