Peran Ekonomi Biru di Era Prabowonomics

Pidato Kenegaraan Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI tahun ini menyisipkan satu pesan yang layak dibaca lebih dalam daripada sekadar rangkaian angka, yakni laut Indonesia sedang bergeser dari objek retorika menjadi subjek transformasi ekonomi.

Jika Prabowonomics hendak dipahami sebagai pendekatan pembangunan yang menempatkan kekuatan domestik, optimalisasi sumber daya alam, hilirisasi, kemandirian, dan pemerataan manfaat sebagai fondasi pertumbuhan, maka ekonomi biru menjadi salah satu mesin penggeraknya.

Selama bertahun-tahun, sektor kelautan dan perikanan kerap disebut sebagai potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap. Kita memiliki wilayah laut yang luas, sumber daya ikan melimpah, garis pantai panjang, serta jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut. Namun, potensi tersebut belum selalu diterjemahkan menjadi nilai tambah dan kesejahteraan yang sebanding.

Dalam pidato kenegaraan Presiden pada 14 Agustus 2026, arah itu mulai terlihat berubah. Potensi ekonomi biru mulai diterjemahkan menjadi target yang terukur, program yang berjalan, dan capaian yang dapat diverifikasi. Pesan tersebut sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan kekayaan sumber daya alam sebagai kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Dalam konteks kelautan, visi itu memiliki arti yang sangat strategis. Indonesia bukan hanya negara dengan wilayah laut yang luas, tetapi juga negara dengan jutaan masyarakat yang kehidupannya bergantung langsung pada laut. Karena itu, membangun ekonomi kelautan pada akhirnya bukan semata-mata membangun sebuah sektor ekonomi, melainkan membangun kesejahteraan masyarakat pesisir.

Simbol paling kuat dari arah tersebut adalah program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Hingga saat ini, seratus kampung nelayan telah berdiri, lengkap dengan pelabuhan kecil, tempat pelelangan ikan, fasilitas penyimpanan dingin, bengkel, hingga sarana pengolahan hasil laut dalam satu kawasan terintegrasi. Angka seratus bukanlah titik akhir, melainkan pijakan menuju target 1.386 KNMP pada akhir 2026 dan cita-cita jangka panjang mencapai 5.000 kampung nelayan pada 2029.

Jika target tersebut tercapai, KNMP akan menjadi salah satu program pembangunan berbasis komunitas dengan skala terbesar di sektor kelautan dan perikanan. Namun, yang lebih penting daripada skalanya adalah filosofi pembangunan yang dibawanya.

KNMP tidak berhenti pada penyediaan sarana bagi nelayan untuk melaut. Program ini berusaha membangun ekosistem ekonomi dari hulu hingga hilir melalui dermaga dan tambatan perahu, pabrik es, cold storage, sentra kuliner, stasiun pengisian bahan bakar, fasilitas pengolahan, hingga balai pelatihan. Pendekatan ini menjawab persoalan klasik masyarakat nelayan yang selama ini tidak hanya menghadapi keterbatasan produksi, tetapi juga persoalan setelah ikan didaratkan.

Ikan yang ditangkap dengan susah payah tidak akan otomatis memberikan kesejahteraan apabila tidak dapat disimpan dengan baik, tidak memiliki akses pasar, atau hanya dijual sebagai komoditas mentah. Karena itu, pembangunan infrastruktur perikanan harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki rantai nilai. Semakin panjang dan efisien rantai nilai yang dapat dibangun di tingkat lokal, semakin besar pula peluang nilai tambah tersebut tinggal di desa dan dinikmati masyarakat.

Indikasi perbaikan kesejahteraan juga terlihat dari sejumlah indikator ekonomi masyarakat pesisir. Data dalam lampiran pidato kenegaraan menunjukkan Nilai Tukar Nelayan meningkat dari 101,76 pada 2024 menjadi 103,86 pada 2025, dan mencapai 108,05 pada semester pertama 2026. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan juga meningkat dari 102,07 menjadi 106,39 pada periode yang sama. Angka tersebut tentu belum cukup untuk menyimpulkan bahwa persoalan kesejahteraan nelayan telah selesai. Namun, tren positif ini menunjukkan adanya perbaikan daya beli pelaku usaha perikanan yang perlu terus dijaga dan diperkuat.

Di atas agenda tersebut, pemerintah menempatkan ekonomi biru sebagai salah satu strategi transformasi ekonomi nasional. Indeks Ekonomi Biru Indonesia meningkat dari 50,36 pada 2024 menjadi 52,20 pada 2025. Produksi perikanan nasional tumbuh dari 23,56 juta ton pada 2024 menjadi 26,26 juta ton pada 2025, dan telah mencapai 13,08 juta ton pada semester pertama 2026.

Pertumbuhan tersebut juga memperlihatkan semakin pentingnya komoditas seperti rumput laut. Produksinya meningkat dari 9,85 juta ton menjadi 11,65 juta ton. Bersama tuna-cakalang-tongkol, udang, dan tilapia, komoditas-komoditas tersebut memiliki peluang besar untuk menjadi basis hilirisasi perikanan Indonesia.

Di titik ini, sektor kelautan dan perikanan tidak seharusnya dilihat hanya sebagai urusan produksi ikan. Ia berkaitan langsung dengan agenda ketahanan pangan, industrialisasi, perdagangan, lapangan kerja, dan pengembangan ekonomi daerah. Ikan adalah sumber protein. Rumput laut merupakan bahan baku berbagai industri. Garam dibutuhkan untuk pangan sekaligus industri. Budidaya membuka ruang peningkatan produksi tanpa semata-mata bergantung pada hasil tangkapan.

Dengan kata lain, laut memiliki posisi strategis dalam tiga agenda sekaligus, yaitu menyediakan pangan, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Di sinilah ekonomi biru bertemu dengan agenda kemandirian. Laut bukan hanya sumber pangan dan komoditas ekspor, tetapi juga sumber bahan baku industri dan ruang tumbuh bagi ekonomi masyarakat.

Namun, perjalanan menuju ke sana masih panjang. Lampiran pidato secara terbuka menunjukkan bahwa struktur industri pengolahan ikan nasional masih didominasi usaha mikro dan kecil. Dari sekitar 82.830 unit pengolahan ikan, hanya 1.480 yang berskala menengah dan besar. Kegiatan pengalengan yang memiliki nilai tambah relatif tinggi baru mencakup sekitar 3,9 persen dari total unit pengolahan.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa hilirisasi perikanan Indonesia masih berada pada tahap awal. Sebagian besar aktivitas masih terkonsentrasi pada pembekuan dan penanganan dasar. Padahal, peluang nilai tambah terbuka jauh lebih luas, mulai dari minyak ikan, kolagen, surimi, hingga berbagai produk pangan dan bahan baku industri.

Karena itu, tantangan ke depan bukan lagi sekadar meningkatkan produksi. Indonesia harus memastikan bahwa peningkatan produksi tersebut diikuti kemampuan mengolah, mengemas, mendistribusikan, dan memasarkannya. Di sinilah KNMP menjadi penting. Infrastruktur di tingkat kampung harus terhubung dengan industri pengolahan, pembiayaan, teknologi, logistik, dan pasar yang lebih luas.

Tantangan serupa muncul dalam pengelolaan ruang laut. Penataan ruang laut baru mencapai 17,01 persen dari target. Padahal, semakin banyak aktivitas ekonomi yang masuk ke ruang laut, semakin besar pula kebutuhan terhadap kepastian mengenai siapa melakukan apa dan di mana.

Nelayan tangkap, pembudidaya, pariwisata bahari, pelabuhan, kabel bawah laut, konservasi, energi, dan investasi lainnya akan membutuhkan ruang yang sama. Tanpa tata ruang yang jelas, pertumbuhan ekonomi justru dapat melahirkan konflik baru. Karena itu, ekonomi biru bukan sekadar bagaimana mendapatkan manfaat ekonomi dari laut, tetapi juga bagaimana mengatur pemanfaatannya secara adil, terukur, dan berkelanjutan.

Hal yang sama berlaku pada agenda swasembada garam. Kebutuhan nasional pada 2026 diproyeksikan mencapai 5,35 juta ton, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri klor-alkali. Sementara produksi dalam negeri masih menghadapi persoalan iklim, produktivitas, infrastruktur, dan kepastian penyerapan. Artinya, swasembada garam tidak cukup dijawab dengan meningkatkan produksi di tingkat petambak. Ia membutuhkan modernisasi teknologi, infrastruktur, serta keterhubungan yang lebih kuat dengan industri hilir.

Sejumlah pekerjaan rumah masih harus diselesaikan. Ini justru penting karena transformasi ekonomi kelautan tidak mungkin dibangun dengan narasi keberhasilan semata.

Ekonomi biru membutuhkan keseimbangan antara produksi dan keberlanjutan. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kini mencakup sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Pada saat yang sama, kawasan konservasi perairan telah mencapai 30,9 juta hektare. Keduanya menunjukkan bahwa agenda pertumbuhan tidak berdiri sendiri. Laut harus tetap memiliki modal ekologis untuk menopang ekonomi dalam jangka panjang.

Di sinilah relevansi Prabowonomics dengan sektor kelautan dan perikanan menjadi semakin jelas.

Prabowonomics tidak akan memiliki makna yang utuh jika kekayaan laut yang begitu besar masih berhenti sebagai potensi. Ia harus diterjemahkan menjadi produksi, nilai tambah, industri, lapangan kerja, ketahanan pangan, dan terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup paling dekat dengan sumber daya tersebut.

Pidato Kenegaraan Presiden tahun ini memberi sinyal bahwa laut telah ditempatkan dalam posisi yang lebih strategis dalam pembangunan nasional. Laut tidak lagi sekadar batas geografis atau sumber daya yang menunggu untuk dieksploitasi. Ia mulai dipandang sebagai ruang produksi, ruang hidup, sekaligus ruang masa depan.

Prabowonomics memberikan kesempatan untuk membawa identitas geografis itu ke tingkat yang lebih tinggi, menjadikan laut sebagai kekuatan ekonomi nasional.

Indonesia tidak cukup hanya menjadi negara yang memiliki laut. Kita harus menjadi negara yang mampu hidup sejahtera dari laut, mengolah kekayaannya menjadi nilai tambah, dan menjaga laut tetap sehat sebagai modal pembangunan.