Jepang Menuju Kesetaraan Gender

Sumber Foto: Shutterstock

Jepang dikenal karena banyak hal; kekayaan budaya, inovasi teknologi bahkan sushi. Tetapi jika ada satu hal yang banyak tidak dikenal dari Jepang adalah kesetaraan gendernya. Tapi kini Jepang berusaha membalikkannya. Ini dimulai dengan perwakilan politik.

Beberapa hari yang lalu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengumumkan gebrakan politik. Ada banyak perubahan, tetapi yang paling mencolok bahwa kabinet baru menampilkan lima wanita sebagai menteri.

Ini adalah pertama kalinya lima wanita menjadi bagian dari kabinet sejak 2014. Secara keseluruhan ada 19 menteri di kabinet. Jadi secara teknis wanita sekarang mewakili lebih dari seperempat kabinet Jepang. Ini setara dengan rasio wanita Italia.

Tapi Jepang masih tertinggal jauh di belakang anggota G7 lainnya. Pemerintah Jepang awalnya berkomitmen untuk mencapai 30 persen perwakilan wanita pada tahun 2020. Tapi pemerintah Jepang akhirnya menyerah untuk mencapai tujuan itu.

Sekarang pemerintah Jepang ingin memenuhi target tertentu pada tahun 2030. Pemerintah Jepang berencana menawarkan banyak pengasuh bayi (babysitter) dan menyiapkan dana untuk mendukung kandidat perempuan. Perdana Menteri Kishida hendak melangkah menuju itu.

Ilustrasi wanita yang berjalan menuju kuil Jepang. Foto: Travelpixs/Shutterstock

Sejarah Jepang sarat dengan tradisi. Pria dipandang pencari nafkah, sementara wanita sebagai pengasuh, seperti di kebanyakan masyarakat tradisional. Pembagian peran ini sudah tertanam dalam masyarakat Jepang.

Anak-anak diajari norma-norma ini sejak usia dini. Jadi wanita Jepang sering berada di pinggiran kekuatan politik. Ini ditunjukkan dalam laporan global, seperti laporan tentang disparitas gender oleh Forum Ekonomi Dunia.

Lembaga ini menempatkan Jepang di peringkat ke-125 dari 146 negara. Posisi ini sangat rendah untuk sebuah negara maju. Tentang kesenjangan gender dalam politik, Jepang menempati urutan ke-138, bahkan jauh di belakang China, Arab Saudi dan Turki.

Karenanya, representasi kabinet ini adalah langkah yang baik. Jepang mengakui bahwa mereka membutuhkan kepemimpinan yang lebih inklusif. Tentu saja itu adalah langkah yang layak mendapat tepuk tangan. Tapi di luar itu apakah ada yang berubah?

Sekitar 10 persen anggota parlemen Jepang adalah perempuan sehingga tidak banyak wanita bergabung dengan politik. Ini menciptakan perbedaan. Dengan demikian, ada beberapa hal yang perlu dilakukan.

Pertama, Jepang memerlukan jumlah anggota parlemen wanita yang lebih banyak untuk dipilih. Untuk itu ini akan membutuhkan lebih banyak kaum wanita untuk bergabung dengan politik. Ini harus menjadi prioritas.

Ilustrasi orang tua di Jepang. Foto: Shutterstock

Pada dasarnya pendekatan ini seharusnya bersifat bottom-up dan tidak harus top-down. Kedua, ini semua tentang perubahan pola pikir. Banyak negara telah mengadopsi sistem kuota guna memastikan bahwa kaum perempuan terwakili secara memadai. Tetapi bagi Jepang, sistem kuota ini sering tidak adil dan bias.

Memberikan hak istimewa yang luar biasa kepada wanita terbukti sebaliknya. Sistem yang ada memberikan terlalu banyak hak istimewa kepada laki-laki, terutama mereka yang berasal dari dinasti politik.

Ketiga, Jepang perlu membuktikan bahwa ini bukan hanya gerakan simbolis. Perdana Menteri Kishida memang telah menunjuk lebih banyak menteri wanita. Tapi apa dan bagaimana kebijakan yang lebih besar?

Jangan-jangan ini hanya langkah sementara menyambut pemilihan umum? Seraya memberikan wanita kursi politik, penting juga untuk diperhatikan agar suara wanita didengar. Wanita harus dapat berkontribusi pada perubahan nyata.

Mari kita lihat Rwanda. Ini adalah salah satu negara termiskin di dunia. Dibandingkan Jepang dan PDB tentu masih jauh. Namun 61 persen anggota parlemen Rwanda adalah perempuan. Ini juga tercermin dalam kebijakan yang mereka ambil.

Kebijakan mendukung persamaan hak untuk pria dan wanita. Wanita diberi kesempatan yang sama. Kesenjangan pembayaran gender Rwanda adalah 86 sen hingga satu dolar, salah satu yang terendah di dunia. Maka representasi hanya menjadi penting ketika didukung oleh kebijakan.

Keputusan pemerintah Jepang untuk menunjuk lebih banyak wanita di kabinet patut dipuji. Ini adalah langkah segar menuju kesetaraan gender. Langkah ini mengirimkan sinyal bahwa kemajuan bisa diraih dalam upaya menentang tradisi yang sudah berakar dalam. Tapi ingat, ini adalah langkah pertama dalam sebuah lomba maraton.

Ia bukan garis finish. Pekerjaan sebenarnya baru saja dimulai. Jepang telah mengambil langkah maju. Jepang perlu terus bergerak ke depan untuk membongkar stereotip dan memberikan kesempatan yang sama bagi kaum wanita.