Joe Biden vs Texas

Sumber Foto: Shutterstock

Imigrasi Amerika Serikat tengah dilanda kekacauan. Mahkamah Agung AS mengeluarkan perintah yang berdampak mengganggu kerangka hukum Amerika dan kebijakan imigrasinya. Sumber kontroversi di sini adalah Texas, sebuah negara bagian perbatasan di AS. Texas kini sedang terlibat dalam perselisihan sengit dengan Presiden Joe Biden.

Setiap tahun Texas menerima gelombang migran tanpa dokumen. Negara bagian ini sudah mengalami masalah ini bertahun-tahun tanpa solusi. Karenanya Texas memutuskan untuk mengambil langkah sendiri.

Ia mengeluarkan undang-undang imigrasi sendiri. Melalui undang-undang ini, Texas memberikan kekuatan yang luas kepada dirinya sendiri. Texas bisa menahan para imigran dan menuntut mereka. Texas bahkan bisa mendeportasi para migran tersebut ke negara asal mereka.

Pemerintahan Biden dengan cepat menantang undang-undang ini. Pemerintah federal bergerak ke pengadilan tingkat rendah dan berhasil mendapatkan larangan sementara. Karenanya Texas tidak bisa menerapkan undang-undang ini.

Texas menantang larangan ini dan membawa kasus ini ke Mahkamah Agung. Mahkamah tertinggi Amerika ini mendukung Texas dan memutuskan bahwa negara bagian ini bisa menerapkan undang-undang imigrasinya.

Tetapi bantuan itu hanya sementara. Beberapa jam setelah putusan Mahkamah Agung, pengadilan tingkat rendah ikut campur lagi. Ia memutuskan untuk mempercepat proses dan hearing juga telah dijadwalkan.

Pengacara dari pemerintah federal dan negara bagian Texas akan hadir. Mereka akan menyampaikan argumen masing-masing. Sehingga penerapan undang-undang ini ditangguhkan lagi.

Kasus ini mungkin akan berakhir di Mahkamah Agung sekali lagi, karena putusannya sangat jelas. Ia tidak mengatakan apa-apa tentang legalitas undang-undang. Putusan Mahkamah Agung hanya fokus pada satu hal.

Bisakah Texas menerapkan undang-undang ini sementara masih dalam proses perdebatan di pengadilan? Itulah yang diperintahkan oleh pengadilan.

Tetapi tulisan ini tidak berfokus pada legalitasnya, melainkan pada politik imigrasi. Persoalan ini membuat profil kebijakan Joe Biden terbuka karena imigrasi telah menjadi titik lemah dalam kepresidenan Biden.

Di bawah kepemimpinannya, penyeberangan ilegal dari Meksiko melonjak hampir 250.000 pada bulan Desember lalu. Itu adalah rekor tertinggi sepanjang masa. Selama kepresidenan Biden, lebih dari 6 juta imigran ilegal telah ditahan di perbatasan Amerika.

Angka ini melebihi pemerintahan sebelumnya, seperti Donald Trump, Barack Obama bahkan George W Bush. Bisa dikatakan bahwa masalah imigrasi menjadi lebih buruk di bawah Joe Biden.

Banyak orang Amerika setuju. Dari jajak pendapat terbaru, lebih dari 2/3 warga Amerika tidak menyetujui kebijakan imigrasi Biden. Jadi perselisihan dengan Texas hanya akan menyoroti kelemahan ini lebih mendalam.

Mahkamah Agung telah mengurangi otoritas presiden. Pada dasarnya kasus ini tentang yurisdiksi, siapa yang memiliki kekuatan untuk memutuskan, para imigran mana yang boleh tinggal di AS dan yang mana yang harus pergi?

Siapa yang memutuskan itu? Biasanya pemerintah federal yang menetapkan kebijakan imigrasi. Tetapi Texas sekarang menantang sistem itu. Ia mencoba menciptakan jalannya sendiri dan menantang otoritas Presiden Joe Biden.

Negara-negara tetangga Amerika Serikat sudah mengeluh. Meksiko, misalnya, telah mengeluarkan pernyataan akan menolak menerima migran yang dideportasi oleh Texas.

Suka tidak suka, kekacauan imigrasi Amerika sekarang telah membuat para sekutu dan tetangga AS sakit kepala. Joe Biden ingin empat tahun lagi untuk memperbaikinya, tetapi upayanya untuk pemilihan terbukti sulit.

Dia kehilangan dukungan dari basis pemilih intinya dan ini termasuk suara warga Latino dan Hispanik. Mereka menjauh dari Biden. Menurut jajak pendapat terbaru, perselisihan atas imigrasi hanya akan melemahkan kasus Presiden Biden.