Upaya Filipina Melegalisasi Perceraian

Tokoh Kampanye Perceraian Filipina, Melody Alan (Sumber Foto: https://www.shutterstock.com/editorial/image-editorial/filipino-divorce-campaigner-melody-alan-speaks-during-10366691a)

Filipina terkenal dengan alamnya yang menakjubkan, kekayaan keanekaragaman hayati, keajaiban alam, warisan budaya yang beragam, dan kuliner yang lezat. Tapi ada sesuatu yang ilegal di negara ini, yaitu perceraian.

Jika Anda tinggal di Filipina, pernikahan adalah buat selamanya, berlaku sepanjang hayat, suka atau tidak. Mengapa demikian? Ini terkait dengan masa lalu kolonial negara itu.

Sebelum abad ke-16, perceraian legal di Filipina jauh sebelum Spanyol datang dan menjajah negara kepulauan itu. Selama pendudukan Spanyol ini, agama Katolik ditetapkan sebagai agama dominan. Doktrin gereja memengaruhi nilai-nilai. Lebih penting lagi, ia mewarnai undang-undang.

Bahkan setelah kemerdekaan, itu terus berlanjut. Saat ini hampir 79% penduduk Filipina beragama Katolik. Jumlah ini termasuk yang tertinggi di dunia, yang berarti gereja masih memiliki banyak pengaruh, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Ambil contoh Konstitusi Filipina. Ia mengakui keluarga sebagai fondasi bangsa, yang berarti undang-undang dibuat untuk dua hal; pelestarian pernikahan dan larangan perceraian.

Bagi umat Katolik, pernikahan adalah komitmen suci, tidak hanya kepada pasangan tetapi juga kepada Tuhan. Kalau pun pasangan bisa berpisah, perceraian atau pernikahan kembali dilarang. Tapi itu tidak berarti perceraian tidak terjadi. Di negara Katolik lainnya, dalam beberapa dekade terakhir gereja telah melonggarkan aturannya.

Perceraian diizinkan di negara-negara dengan populasi Katolik yang besar, seperti Spanyol, Irlandia, dan Argentina, bahkan di Filipina. Anda mungkin tidak bisa mendapatkan perceraian tetapi perpisahan sah diizinkan. Pasangan itu bisa hidup terpisah, tapi di sinilah masalahnya. Mereka tidak bisa menikah lagi.

Ada juga pembatalan pernikahan, tetapi proses hukumnya lambat dan sangat mahal. Ini berarti pasangan yang tidak bahagia harus tetap terikat dengan tali pernikahan. Wanita bahkan tidak bisa meninggalkan pasangannya yang kejam.

Banyak perempuan telah mengajukan petisi untuk pembatalan pernikahan, agar mereka bisa bebas, move on dari trauma yang mereka alami sebelumnya.

Manila telah lama mendukung larangan perceraian, tetapi sentimen tersebut telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Survei lokal menunjukkan setengah dari populasi menginginkan legalisasi perceraian, bahkan Presiden Marcos Jr telah menunjukkan dukungannya.

Namun ada juga resistensi yang signifikan, terutama dari gereja dan kelompok lain. Mereka mengatakan legalisasi perceraian akan melemahkan institusi pernikahan. Ia akan menyebabkan runtuhnya nilai-nilai keluarga.

Maka, apakah Filipina akan melegalkan perceraian? Dewan Perwakilan Rakyat sudah meloloskan RUU ini. Sekarang bola bergulir ke Senat. Jika Senat juga meloloskan RUU tersebut, maka akan diserahkan ke presiden.

Tentu saja ini bukan yang pertama bagi Filipina. Upaya serupa sebelumnya telah gagal, tetapi pengesahan RUU baru-baru ini mencerminkan perubahan pola pikir, karena banyak yang berpendapat bahwa meskipun pernikahan mungkin atau tidak mungkin dilakukan di surga, perceraian harus diizinkan di bumi.