UU Perlindungan Guru di Korea Selatan

Para pengunjuk rasa memegang tanda bertuliskan "Mengungkap kebenaran adalah cara untuk memberi rasa hormat" selama unjuk rasa menuntut perlindungan hak-hak guru di depan Majelis Nasional di Seoul, Korsel, 4 September 2023. Foto: Jung Yeon-je/AFP

Di Korea Selatan, protes para guru menjadi pemandangan yang berbeda dengan negara-negara lain. Sejak Juli lalu, demonstrasi para pendidik ini menjadi masalah yang menjadi perhatian semua pihak di sana. Negara Asia Timur ini dikenal karena lembaga pendidikannya yang sangat kompetitif. Masyarakat Korea Selatan menempatkan prioritas dan bobot yang tinggi pada sistem pendidikannya. Dengan sendirinya tuntutan ini berlaku untuk murid dan para orang tua.

Tidak peduli apa pun sekolahnya dan siapa pun keluarganya, harapan tetap tinggi. Tetapi murid dan orang tua murid bukan satu-satunya pihak yang mengalami stres, para guru juga kerap berada di bawah tekanan. Bukan karena pekerjaan mereka tetapi karena hukum Korea Selatan tidak melindungi para guru.

Pada 2014 Korea Selatan mengesahkan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Aturan ini menyatakan bahwa guru yang dituduh melakukan pelecehan anak bakal ditangguhkan (suspended) secara langsung.

Para guru menilai banyak orang tua murid menyalahgunakan undang-undang ini. Mereka menuntut para guru secara berlebihan, seperti perhatian lebih kepada anak-anak mereka. Mereka melaporkan guru yang menahan atau menghukum anak yang bandel atau mengusir murid dari sekolah. Orang tua murid mengatakan sebagian besar sekolah menerapkan budaya pembinaan yang jahat dan tidak menyenangkan buat anak-anak mereka.

Para pengunjuk rasa memegang tanda bertuliskan "Mengungkap kebenaran adalah cara untuk memberi rasa hormat" selama unjuk rasa menuntut perlindungan hak-hak guru di depan Majelis Nasional di Seoul, Korsel, 4 September 2023. Foto: Jung Yeon-je/AFP

Beberapa bulan lu, seorang guru sekolah dasar berusia 23 tahun menghadapi pelecehan yang sama. Keluhan rutin dari orang tua menjadi sumber kecemasan yang reguler baginya. Pada bulan Juli lalu guru tersebut melakukan bunuh diri. Dia ditemukan tewas di dalam kelasnya. Banyak orang tua dan murid meratapi kematiannya. Ini adalah kejadian yang sangat memilukan bagi setiap warga di Korea Selatan.

Bagaimana ini bisa terjadi di bidang pendidikan publik? Mereka belajar keras untuk kuliah di lembaga pendidikan untuk menjadi guru karena mereka mencintai anak-anak. Mengapa mereka harus mati seperti ini di kelas?

Banyak pihak mempertanyakan sikap politisi atau pejabat pemerintah yang tidak merespons apa-apa tentang tragedi ini. Kematian guru tersebut berdampak besar pada rekan-rekannya di seluruh Korea Selatan. Kejadian ini membuat para guru marah dan memicu protes.

Puluhan ribu guru turun ke jalan. Mereka berpidato dan memegang poster. Mereka menuntut hak-hak di kelas. Beban kerja yang tidak perlu mengganggu persiapan kelas. Guru memprotes keluhan murid dan orang tua secara berlebihan, mekanisme hukum yang tidak memadai dan pasifnya kementerian pendidikan.

Ilustrasi guru di Korea Selatan. Foto: Jung Yeon-je/AFP

Aksi protes guru ini berlangsung selama sembilan minggu. Akhirnya mereka memperoleh kemenangan, hak-hak mereka terpenuhi. Korea Selatan telah mengesahkan undang-undang baru, itu disebut UU Restorasi Hak Guru. Undang-undang ini melindungi para guru dari pelbagai keluhan orang tua murid.

Di bawah undang-undang ini, seorang guru tidak akan langsung diskors dan dipecat setelah adanya laporan pelecehan murid. Diperlukan adanya bukti-bukti dan penyelidikan lebih lanjut juga diadakan. Tapi bukan itu saja. Dukungan keuangan juga akan tersedia bagi para guru untuk menghadapi tuntutan hukum. Kepala sekolah juga akan memiliki lebih banyak tanggung jawab untuk melindungi stafnya.

Federasi Serikat Guru Korea Selatan menyambut keputusan ini dengan senang. Mereka mengatakan undang-undang tersebut akan melindungi hak guru untuk mengajar dan hak siswa untuk belajar. Meskipun tidak semua orang sepakat, sejumlah guru mengatakan undang-undang ini tidak akan mampu bertindak lebih jauh. Para guru menginginkan amandemen Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Mereka menegaskan bahwa upaya mendisiplinkan murid bukanlah pelecehan anak.

Hingga sekarang perdebatan masih berlangsung. Tetapi satu hal yang jelas bahwa meskipun undang-undang tersebut tidak sempurna, aturan ini merupakan sebuah langkah maju bagi guru-guru di Korea Selatan.