Dari Sebab ke Akibat: Pelajaran Kebencanaan dari Jusuf Kalla
National Board Member Indonesian Red Cross, Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat IAKMI, Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan dan Ketua Senat Universitas Esa Unggul.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Dr CSP Wekadigunawan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Oleh: Cri Sajjana Prajna Wekadigunawan
Indonesia adalah negeri yang hidup di antara dua kemungkinan: subur dan hancur. Di bawah tanahnya, lempeng-lempeng bumi terus bergerak tanpa suara. Di lereng-lereng gunungnya, hujan turun setiap musim dengan kesetiaan yang sama. Laut mengelilinginya dari segala arah. Alam memberi kehidupan sekaligus menyimpan ancaman.
Namun pada suatu siang di Gedung Widya Graha BRIN, Jakarta, Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 dan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, mengingatkan bahwa tidak semua bencana berasal dari kemurkaan alam. Sebagian di antaranya lahir dari pilihan-pilihan manusia sendiri.
Di hadapan peserta Kick Off Meeting Task Force Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, mantan wakil presiden itu berbicara dengan gaya yang telah lama menjadi ciri khasnya: lugas, tanpa basa-basi, dan langsung menuju pokok persoalan. Menurutnya, setiap upaya penanganan bencana harus dimulai dari satu pertanyaan mendasar: apa penyebabnya?
Kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi dalam kesederhanaannya, tersimpan cara pandang yang selama ini kerap hilang dalam diskusi kebencanaan. "Kita terlalu sering sibuk menghitung korban dan kerugian" kata JK, "tetapi terlambat menelusuri akar masalahnya"
Banjir datang.
Longsor terjadi.
Permukiman terendam.
Lalu bantuan berdatangan.
Padahal, jauh sebelum air meluap, mungkin ada hutan yang ditebang. Mungkin ada daerah resapan yang berubah menjadi beton. Mungkin ada sungai yang kehilangan ruang hidupnya.
Dalam forum tersebut, Jusuf Kalla membagi penyebab bencana ke dalam tiga kelompok: bencana akibat faktor alam, akibat perilaku manusia, dan akibat kombinasi keduanya. Gempa bumi dan tsunami mungkin tak dapat dicegah. Namun, banjir dan longsor sering kali merupakan cermin dari hubungan manusia yang semakin buruk dengan lingkungannya.
Pernyataan itu sesungguhnya bukan sekadar analisis teknis. Ia adalah kritik. Kritik terhadap cara kita memperlakukan lingkungan selama puluhan tahun.
Sebab ketika hutan berubah menjadi lahan terbuka, ketika lereng kehilangan vegetasi, dan ketika tata ruang dibangun tanpa mempertimbangkan daya dukung alam, hujan yang dahulu menjadi berkah perlahan berubah menjadi ancaman.
Bencana akhirnya bukan lagi peristiwa alam semata. Ia berubah menjadi akumulasi dari kelalaian manusia.
Mungkin karena pengalaman panjang itulah pandangan JK terdengar begitu membumi. Ia bukan berbicara dari balik meja penelitian. Ia berbicara sebagai seseorang yang pernah menyaksikan Aceh setelah tsunami, melihat konflik kemanusiaan di berbagai daerah, dan terlibat dalam berbagai operasi penanggulangan krisis selama puluhan tahun.
Dari pengalaman itu lahir pelajaran lain yang turut ia tekankan di BRIN: kecepatan. Menurutnya, rehabilitasi dan rekonstruksi tidak boleh bergerak lamban. Perencanaan pemulihan harus dimulai bahkan ketika masa tanggap darurat masih berlangsung. Dalam bencana, waktu bukan sekadar hitungan hari, melainkan penentu harapan bagi warga yang kehilangan rumah dan mata pencaharian.
Ada alasan mengapa korban bencana sering merasa ditinggalkan. Bukan karena bantuan tidak datang. Melainkan karena masa depan mereka terasa menggantung terlalu lama. Rumah belum dibangun. Sekolah belum kembali berjalan. Ladang belum dapat ditanami. Dan dalam situasi seperti itu, setiap hari terasa jauh lebih panjang daripada biasanya.
Di sinilah makna penting dari pesan yang disampaikan JK. Penanggulangan bencana bukan hanya urusan logistik dan anggaran. Ia adalah upaya mengembalikan martabat manusia yang tiba-tiba tercerabut dari kehidupannya.
Lebih jauh lagi, pidato tersebut menunjukkan bahwa kebencanaan seharusnya tidak dipandang sebagai urusan BNPB, pemerintah daerah, atau lembaga kemanusiaan semata. Kebencanaan adalah cermin dari cara sebuah bangsa mengelola ruang hidupnya.
Ketika lingkungan dijaga, risiko berkurang. Ketika pengetahuan masyarakat meningkat, korban dapat ditekan. Ketika pemulihan dilakukan cepat, luka sosial tidak sempat membusuk menjadi kekecewaan. Dan ketika sebab-sebab bencana dipahami dengan jujur, maka upaya pencegahan menjadi mungkin dilakukan.
Dari podium BRIN hari itu, Jusuf Kalla sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang banjir, longsor, atau rekonstruksi pascabencana. Ia sedang mengingatkan bahwa antara sebab dan akibat selalu ada hubungan yang tak terputus. Alam mungkin memulai sebuah bencana. Namun, besarnya dampak yang ditinggalkannya sering kali ditentukan oleh keputusan manusia jauh sebelum hujan pertama jatuh atau sebelum tanah pertama kali bergerak.
Jusuf Kalla tidak berhenti, seusai berbicara di depan BRIN, segera menuju Posko Bencana yang ada di Markas Pusat Palang Merah Indonesia di jalan Gatot Subroto Jakarta, pada hari yang sama 16 September 2026. Beliau langsung memimpin rapat yang diikuti oleh A.M. Fachir selaku Sekjen PMI Pusat dan Cri Sajjana Prajna Wekadigunawan, selalu anggota pengurus Palang Merah Indonesia, beserta staf PMI yang selalu sigap saat bencana, yakni Mbak Puji, Pak Arifin, Mas Baim, Malik, Mas Ridwan, Aries, dan beberapa staf lainnya.
Dan mungkin, di situlah inti pelajaran yang ingin ia tinggalkan: bangsa yang bijak bukan hanya pandai membangun kembali setelah bencana datang, tetapi juga cukup arif untuk mencegah sebab-sebabnya tumbuh sejak awal.
Cri Sajjana Prajna Wekadigunawan
Dosen Senior Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul
Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia