Tata Kelola Kolaboratif BUMDes

Penyusunan Tata Kelola Kolaboratif BUMDes di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong, Bekasi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki signifikansi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diamanatkan pengaturan di dalam Peraturan Pelaksanaan yaitu PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam PP 11/2021 diatur mengenai Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa paling sedikit memuat (a) penetapan pendirian BUMDes/BUMDes bersama; (b) Anggaran Dasar BUMDes/BUMDes bersama; (c) penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUMDes/BUMDes bersama. Hal menarik lainnya yang diatur dalam PP 11/2021 adalah sertifikasi BUMDes melalui pendaftaran secara elektronik dari Menkumham.

Disisi lain, penting untuk membangun Tata Kelola Kolaboratif BUMDes yang berguna bagi pencapaian governansi BUMDes dalam membangun kolaborasi/kemitraan dengan pihak lain. Untuk itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indonesia akan melakukan pendampingan untuk penyusunan Tata Kelola Kolaboratif bagi BUMDes yang mengambil lokus BUMDes di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong, Bekasi.

https://www.siipuljalanjalan.com/2020/09/pantai-muara-bungin-destinasi-baru-di-ujung-bekasi.html

Signifikansi mengapa daerah ini penting, mengingat memiliki potensi pariwisata Pantai Muara Bungin, yang menarik perhatian wisatawan, sehingga BUMDes memiliki peluang untuk banyak menjalin kolaborasi dengan pihak lain. Kegiatan ini sekaligus meningkatkan capaian dalam SDG's "Quality Education" yang berperan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.