Penyesuaian Koridor 1 dan 2 Transjakarta Pasca Operasional Penuh MRT Fase 2A

MRT Jakarta

Seiring dengan selesainya pembangunan dan mulai beroperasinya MRT Jakarta Fase 2A (Lebak Bulus – Kota), yang menghubungkan dua titik penting di Jakarta, yaitu Lebak Bulus dan Kota, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta memberikan tanggapan terkait potensi penyesuaian layanan yang dapat dilakukan pada layanan Transjakarta (TJ) Koridor 1 dan 2.

Dalam pandangannya, layanan MRT dan Transjakarta, meskipun memiliki jalur yang saling beririsan, justru dapat saling melengkapi dan tidak perlu saling menggantikan. Beberapa alasan utama yang mendasari pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

Perbedaan Tipikal Pengguna dan Layanan

MRT dan Transjakarta memiliki tipe pasar dan layanan yang berbeda. Sementara MRT dirancang untuk perjalanan cepat antar kawasan dengan sistem rel, Transjakarta (bus) memiliki keunggulan dalam fleksibilitas rute dan kemampuan menjangkau daerah-daerah yang tidak terakses langsung oleh jalur MRT. Oleh karena itu, kedua moda transportasi ini memiliki pengguna dan segmentasi pasar yang berbeda, yang justru saling melengkapi dalam ekosistem transportasi publik Jakarta.

Semakin Banyak Pilihan Transportasi, Semakin Baik

Kehadiran berbagai pilihan moda transportasi publik memberikan keuntungan bagi masyarakat, yang dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Kehadiran MRT Fase 2A dan Transjakarta justru akan memperkaya pilihan bagi warga Jakarta dalam memilih moda transportasi yang sesuai dengan tujuan dan kenyamanan perjalanan mereka.

Data dan Fakta: Meningkatnya Jumlah Penumpang

Sebelum beroperasinya MRT, jumlah penumpang di Transjakarta Koridor 1 mencapai sekitar 73.000 orang per hari. Setelah MRT Jakarta beroperasi, penumpang TJ Koridor 1 memang mengalami penurunan menjadi 57.000 orang per hari. Namun, pada saat yang sama, jumlah penumpang MRT Jakarta Fase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI) per Desember 2023 tercatat mencapai 91.573 orang per hari. Dengan kata lain, total jumlah penumpang dari kedua moda transportasi tersebut meningkat menjadi sekitar 148.000 orang per hari, atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa keduanya dapat berjalan berdampingan, memberikan manfaat lebih bagi masyarakat Jakarta.

Risiko Penghapusan Layanan Transjakarta

Jika layanan Transjakarta dihapus atau dikurangi, ada kemungkinan sebagian besar penumpang akan kembali menggunakan kendaraan pribadi, seperti sepeda motor, yang justru dapat memicu kemacetan lebih parah dan berisiko mengembalikan Jakarta pada paradigma "car-oriented development" yang harus dihindari. Oleh karena itu, penghapusan layanan TJ justru bisa menjadi langkah mundur dalam upaya mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Mendorong Efisiensi dan Pendapatan Non-Fare Box

Meskipun efisiensi pengelolaan transportasi publik perlu terus ditingkatkan, hal itu tidak berarti harus mengorbankan salah satu moda transportasi untuk meningkatkan yang lain. Dewan Transportasi Kota Jakarta mengusulkan agar skema subsidi transportasi publik Jakarta dievaluasi dan diubah. BUMD Transportasi Publik Jakarta harus dapat menghasilkan pendapatan non-fare box yang signifikan, seperti melalui iklan, sewa lahan komersial, dan sumber pendapatan lainnya, yang nantinya dapat disetor sebagai "dividen" kepada Pemprov DKI Jakarta. Pendapatan ini dapat mengurangi ketergantungan pada subsidi tarif penumpang.

Penerapan Kebijakan PUSH and PULL Policy

Kebijakan PUSH and PULL—seperti pemberlakuan tarif parkir tinggi dan pembatasan usia kendaraan bermotor di sepanjang Koridor Blok M - Kota—harus diterapkan untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik. Kebijakan ini, yang juga didukung oleh penerapan ganjil-genap, akan membuat pengguna kendaraan pribadi berpindah ke moda transportasi umum, mengurangi kemacetan, dan mendukung keberlanjutan sistem transportasi publik Jakarta.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Dewan Transportasi Kota Jakarta mengajak seluruh pihak untuk mendukung sinergi antara MRT dan Transjakarta, serta mendorong perubahan kebijakan transportasi publik yang lebih progresif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dr. Ir. Haris Muhammadun, ATD, MM, IPU

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta