Pengamanan Aksi Women’s March di Kebon Sirih: Sejauh Mana Hak Demonstran Dilindungi?

Ilustrasi: Aksi demonstrasi Women’s March Jakarta 2026 yang memperjuangkan hak perempuan dan keadilan sosial. Gambar merupakan ilustrasi AI, bukan dokumentasi asli peristiwa.

Aksi Women’s March Jakarta 2026 pada Sabtu, 7 November 2026, di kawasan Jakarta Pusat sempat diwarnai ketegangan antara peserta demonstrasi dan aparat kepolisian. Ketegangan terjadi ketika massa yang bergerak dari Simpang Sarinah menuju kawasan Patung Kuda dihadang barikade polisi di sekitar persimpangan Jalan MH Thamrin dan Jalan Kebon Sirih. Situasi tersebut kemudian memicu aksi saling dorong antara peserta dan petugas

Peristiwa ini bukan sekadar persoalan kerumunan massa dan pengamanan jalan. Ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana negara menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Terlebih, aksi tersebut membawa berbagai tuntutan mengenai perlindungan perempuan, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kebijakan publik.

Secara hukum, kebebasan menyampaikan pendapat dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Artinya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi selama tetap memperhatikan ketentuan hukum dan ketertiban umum.

Di sisi lain, kepolisian memang memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, pengamanan tidak boleh mengabaikan hak warga negara. Setiap tindakan aparat harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan menghormati hak asasi manusia

Menurut saya, peristiwa di Kebon Sirih menjadi pengingat bahwa pengamanan demonstrasi seharusnya tidak hanya berorientasi pada pengendalian massa, tetapi juga memastikan aspirasi masyarakat dapat disampaikan dengan aman. Dialog dan komunikasi antara demonstran dengan aparat perlu dikedepankan agar ketegangan tidak berkembang menjadi konflik.

Demokrasi bukan hanya tentang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berbicara, tetapi juga tentang kesediaan negara untuk mendengarkan. Ketika masyarakat turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi, negara seharusnya hadir sebagai pelindung hak, bukan justru membuat masyarakat merasa takut untuk bersuara.

Referensi:

1. Okezone – Women's March Jakarta 2026 Bawa 9 Tuntutan, Massa Sempat Diadang Polisi (7 November 2026)⁠.

2. NU Online Jakarta – Women's March Jakarta Usung 9 Tuntutan (7 November 2026)⁠.

3. Reuters – Indonesian workers rally for Prabowo as women march against president (7 November 2026)⁠.

4. UUD 1945 – Pasal 28E ayat (3)⁠.

5. UU Nomor 9 Tahun 1998 – Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum⁠.