RUU Perampasan Aset: Jangan Sampai Jadi Macan Kertas atau Alat Gebuk Politik
Tulisan dari Dumyati 1892 tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAntara harapan memulihkan kerugian negara dan kekhawatiran RUU ini disalahgunakan.
Tiap kali baca berita korupsi, saya selalu bertanya: uangnya ke mana? Pertanyaan itu muncul lagi waktu RUU Perampasan Aset mulai dibahas.
Jujur, saya senang waktu mendengar RUU ini akhirnya dibahas serius. Hampir dua dekade RUU ini mengendap. Sekarang Komisi III DPR sudah membentuk Panitia Kerja pada 26 Oktober 2026, dengan target pengesahan 15 Desember 2026.
Tapi senangnya tidak penuh. Ada dua hal yang bikin saya was-was.
Kenapa saya setuju RUU ini mendesak
Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian negara akibat korupsi pada 2024 mencapai Rp330,9 triliun. Yang berhasil dipulihkan hanya 4,84 persen. Untuk periode 2020-2024, dari total kerugian Rp555 triliun, yang kembali ke kas negara cuma sekitar 12 persen.
Buat saya, angka ini bukan sekadar statistik. Ini uang yang seharusnya bisa jadi sekolah, jalan, dan layanan kesehatan.
Kekhawatiran pertama: jadi macan kertas
ICW dan Transparency International Indonesia menyoroti bahwa pasal illicit enrichment hilang dari draf DPR versi Juli 2026. Padahal draf pemerintah 2023 memuatnya.
Menurut saya ini pasal kunci. Isinya soal kekayaan pejabat yang tidak masuk akal dibanding gajinya dan tidak bisa dijelaskan asal-usulnya. Kalau pasal ini benar hilang, saya khawatir RUU ini cuma ganti nama, bukan ganti kekuatan.
Kekhawatiran kedua: jadi alat gebuk politik
Anehnya, saya juga takut kalau RUU ini terlalu kuat, terutama soal perampasan aset tanpa putusan pidana. Pengamat hukum Hardjuno Wiwoho mengingatkan, "Jangan sampai RUU ini jadi alat gebuk politik." Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga bilang hal senada: undang-undang sekuat ini bisa jadi alat kekuasaan kalau pengawasan aparat lemah.
Yang kena bukan cuma koruptor kakap, tapi bisa siapa saja yang posisinya lemah.
Soal transparansi
Koalisi masyarakat sipil menyebut draf terbaru belum pernah dibuka resmi ke publik. Ini janggal buat saya. Kewenangan yang bisa menyentuh harta siapa saja dibahas, tapi publik tidak boleh melihat drafnya.
Jalan Tengahnya Apa?
ICW merumuskan lima poin krusial yang harus jelas di draf final: siapa saja yang bisa kena hukum acaranya gimana, batas nilai asetnya berapa, dibatasi pada tindak pidana apa saja, dan ada tidaknya mekanisme check and balance terhadap kewenangan kejaksaan.
ICW merumuskan lima hal yang harus jelas di draf final: siapa yang bisa kena, hukum acaranya, batas nilai aset, jenis tindak pidananya, dan mekanisme check and balance terhadap kejaksaan.
Sebagai warga, saya tidak minta RUU ini sempurna. Saya cuma minta drafnya dibuka ke publik dan dijaga supaya adil. Kalau itu terpenuhi, saya akan jadi yang pertama mendukung.
Sumber: ICW, Transparency International Indonesia, pemberitaan media per akhir Oktober 2026.