Negara dengan Perlindungan Hukum Terbaik untuk TKI, Apakah Ada?

Negara dengan perlindungan hukum terbaik untuk TKI. Foto hanyalah ilustrasi. Sumber: Unsplash/Remy Gieling

Negara dengan perlindungan hukum terbaik untuk TKI sering jadi bahan perbincangan di tengah banyaknya cerita tentang perjuangan pekerja migran. Banyak yang penasaran, adakah satu negara yang benar-benar bisa melindungi TKI dari segala risiko dan masalah?

Pertanyaan ini muncul salah satunya karena kondisi di lapangan sering kali tidak seindah harapan. Ada yang merasa aman dan diperlakukan baik, tapi tidak sedikit juga yang mengalami ketidakadilan. Jadi, wajar kalau akhirnya banyak orang ingin tahu seperti apa sebenarnya perlindungan hukum untuk TKI di berbagai negara.

Negara dengan Perlindungan Hukum Terbaik untuk TKI, Adakah?

Negara dengan perlindungan hukum terbaik untuk TKI. Foto hanyalah ilustrasi. Sumber: Unsplash/Arno Senoner

Negara dengan perlindungan hukum terbaik untuk TKI, atau Tenaga Kerja Indonesia, sebenarnya tidak bisa ditentukan hanya dengan satu nama saja. Tidak ada satu pun negara yang benar-benar sempurna dalam melindungi TKI di semua aspek.

Namun, beberapa negara memang dikenal memiliki sistem hukum yang lebih ramah dan tegas dalam menjamin hak-hak pekerja migran. Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura termasuk yang sering disebut karena punya mekanisme hukum dan penegakan aturan yang relatif lebih baik.

Meski begitu, masalah seperti diskriminasi, upah yang tidak dibayar, atau jam kerja berlebihan tetap sering terjadi. Inilah yang membuat perlindungan hukum di negara-negara ini terasa sebagai hasil dari proses panjang, bukan kondisi yang sudah ideal.

Salah satu hal penting yang mendukung perlindungan TKI adalah adanya perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan. Perjanjian ini tidak hanya mengatur hak-hak dan kewajiban para TKI, tetapi juga memberikan panduan jelas tentang cara menyelesaikan jika terjadi sengketa.

Misalnya, bila ada masalah seperti pemutusan kontrak sepihak atau kekerasan, perjanjian ini menjadi dasar hukum yang bisa dipakai untuk melindungi TKI. Tanpa perjanjian resmi, posisi TKI akan jauh lebih rentan karena tidak ada payung hukum yang jelas untuk membela mereka.

Peran pemerintah Indonesia sendiri sangat besar dalam memastikan para TKI mendapatkan perlindungan hukum. Dalam Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dijelaskan bahwa hanya calon pekerja migran yang sudah memenuhi syarat dan terdaftar secara resmi di instansi pemerintah kabupaten atau kota yang berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Artinya, pekerja migran yang berangkat secara ilegal, tanpa melalui prosedur resmi, tidak akan mendapatkan perlindungan yang sama. Hal ini sering kali jadi masalah karena banyak TKI yang nekat berangkat lewat jalur tidak resmi karena berbagai alasan, padahal risiko hukumnya besar.

Perlindungan hukum bagi TKI juga diatur lebih rinci dalam UU yang sama. Misalnya, Pasal 33 menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban melindungi pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Perlindungan ini mencakup banyak hal, mulai dari pendampingan hukum jika terlibat masalah, hingga membantu memulangkan mereka jika diperlukan.

Baca juga: 3 Negara dengan Gaji Tertinggi untuk TKI 2025, Ada Singapura

Meski belum ada jawaban pasti tentang negara dengan perlindungan hukum terbaik untuk TKI, setidaknya ada beberapa yang sudah berusaha memberikan jaminan lebih baik. Setiap pilihan tetap punya tantangan dan risiko yang perlu dipertimbangkan matang. Yang terpenting, selalu pastikan semua proses dilakukan resmi supaya hak-hak tetap terlindungi. (CR)