Ketidaksetaraan Ekonomi: Inflasi yang Memiskinkan Rakyat Kecil

Ilustrasi AI

Di sebuah kampung pinggiran Jakarta, seorang ibu rumah tangga bernama Siti bangun pagi-pagi sekali untuk berbelanja di pasar tradisional. Dulu, Rp50.000 cukup untuk membeli beras, sayur, dan ikan untuk keluarganya selama dua hari. Kini, uang itu hanya bertahan semalam, karena harga beras melonjak 20% dan minyak goreng naik hampir dua kali lipat. Siti bukan satu-satunya. Ribuan keluarga seperti dia merasakan hantaman inflasi yang tak kenal ampun, sementara para pengusaha besar dan pemilik aset properti justru meraup untung dari kenaikan harga. Inikah wajah ekonomi Indonesia yang katanya tumbuh 5% tahun ini? Inflasi bukan hanya angka di laporan Bank Indonesia (BI), tapi senjata diam yang memperlebar jurang ketidaksetaraan, memiskinkan rakyat kecil sambil menggemukkan kantong elite.

Sebagai ekonom yang telah memantau tren makroekonomi Indonesia selama satu dekade, saya yakin bahwa inflasi saat ini bukan sekadar gejolak sementara pasca-pandemi. Ia adalah katalisator yang memperburuk ketidaksetaraan struktural kita. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa koefisien Gini Indonesia—ukuran ketidaksetaraan pendapatan—masih stuck di angka 0,38 pada 2023, lebih tinggi dari rata-rata ASEAN. Artinya, 20% penduduk terkaya menguasai hampir 50% kekayaan nasional, sementara 40% termiskin hanya mendapat 15%. Pandemi COVID-19 sempat menekan Gini ke 0,36, tapi inflasi yang meroket ke 5,5% pada akhir 2022 telah membalikkan tren itu. Mengapa? Karena inflasi tidak netral; ia memukul kelas bawah lebih keras, sementara kelas atas lolos dengan selamat.

Bayangkan mekanismenya seperti ini: Inflasi menggerus daya beli, terutama untuk barang-barang esensial yang mendominasi anggaran rumah tangga miskin. Menurut survei BPS, pengeluaran makanan menyumbang 50% dari budget keluarga berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Saat harga pangan naik—seperti yang terjadi pada beras medium yang melonjak dari Rp12.000/kg menjadi Rp15.000/kg—mereka terpaksa mengurangi porsi makan atau beralih ke makanan murah berkalori rendah. Ini bukan hanya soal perut kenyang; ini soal kesehatan jangka panjang dan produktivitas tenaga kerja. Sementara itu, orang kaya? Mereka lindungi kekayaan melalui investasi di saham, properti, atau emas, yang justru naik nilainya seiring inflasi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 10% tahun lalu, tapi siapa yang untung? Mayoritas pemilik saham adalah korporasi dan individu berpunya.

Fenomena ini bisa dijelaskan melalui lensa ekonomi makro klasik: kurva Phillips yang menunjukkan trade-off antara inflasi ($\pi$) dan pengangguran ($U$), di mana $\pi = \pi^e + \alpha (Y - Y^)$, dengan $\pi^e$ sebagai ekspektasi inflasi dan $Y - Y^$ sebagai output gap. Kebijakan BI yang menaikkan suku bunga acuan ke 6% untuk kendalikan inflasi memang berhasil menekan laju kenaikan harga secara keseluruhan. Tapi, apa artinya bagi rakyat kecil? Kenaikan BI Rate membuat kredit lebih mahal, sehingga UMKM—yang mempekerjakan 97% tenaga kerja Indonesia—kesulitan ekspansi. Akibatnya, pengangguran naik menjadi 5,3% pada 2023, dan upah riil stagnan. Laporan World Bank dalam Global Economic Prospects (2024) memperingatkan bahwa di negara berkembang seperti Indonesia, inflasi 1% bisa meningkatkan kemiskinan hingga 0,5%, terutama di kalangan urban miskin.

Kritik saya terhadap pemerintah dan BI bukan tanpa dasar. Kebijakan moneter mereka terlalu fokus pada target inflasi headline, mengabaikan dimensi distribusi. Subsidi BBM dan pupuk yang diberikan memang menahan inflasi pangan, tapi alokasinya sering bocor ke tangan yang salah—seperti petani besar atau importir. APBN 2024 yang defisit 2,8% GDP lebih banyak dialokasikan untuk infrastruktur megah daripada program redistribusi seperti bansos targeted atau pendidikan vokasi. Bandingkan dengan Brasil, di mana program Bolsa Família berhasil turunkan Gini dari 0,59 ke 0,52 dalam satu dekade melalui transfer tunai kondisional. Di sini, kita punya Kartu Prakerja, tapi skalanya terlalu kecil untuk ubah struktur ketidaksetaraan.

Inflasi juga punya akar struktural yang lebih dalam: ketergantungan impor pangan dan energi. Indonesia impor 30% kebutuhan beras dan 40% minyak sawit, membuat kita rentan terhadap gejolak global seperti perang Ukraina yang dorong harga komoditas naik 20%. Ini bukan kesalahan murni pasar; ini kegagalan kebijakan agraria yang tak kunjung reformasi. Hasilnya? Petani kecil, yang seharusnya penerima manfaat, justru terjepit biaya input yang mahal, sementara korporasi agribisnis untung besar.

Lalu, apa solusinya? Pertama, BI harus adopsi "inflation targeting with equity"—target inflasi yang mempertimbangkan dampak distribusi, seperti memantau core inflation untuk barang esensial. Kedua, pemerintah perlu perkuat kebijakan fiskal progresif: tingkatkan pajak atas kekayaan (seperti properti mewah) dan alokasikan hasilnya untuk subsidi pangan targeted via aplikasi digital, agar tak bocor. Ketiga, investasi jangka panjang di sektor riil: reformasi lahan untuk petani kecil dan pelatihan digital untuk pekerja muda, agar mereka tak terjebak di siklus pengangguran-inflasi. IMF dalam World Economic Outlook (2023) memperkirakan bahwa redistribusi 1% GDP bisa turunkan Gini hingga 0,03 poin—cukup untuk angkat jutaan orang dari garis kemiskinan.

Ketidaksetaraan bukan takdir; ia adalah pilihan kebijakan. Jika kita biarkan inflasi terus memiskinkan rakyat kecil, pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan akan jadi ilusi semata—tumbuh di atas punggung yang lelah. Pemerintah, BI, dan kita semua harus bertindak sekarang. Bukan dengan janji manis, tapi dengan reformasi nyata yang adil. Hanya begitu, Indonesia bisa jadi negara makmur bagi semua, bukan hanya segelintir elite.