Cara Pengendalian Nilai Rupiah

ilustrasi nilai rupiah dok : shutterstock

Cara pengendalian nilai rupiah yang dangkal malah membuka persoalan baru, yakni kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia atau penerbitan obligasi (surat utang negara) untuk mendorong permintaan rupiah. Penguatan nilai tukar rupiah membuat rupiah menguat terhadap mata uang asing, termasuk dolar AS. Cara lain seperti menaikkan cadangan devisa kita, jarang digunakan.

Valuta asing adalah jumlah emas dan mata uang asing yang digunakan, diterima dan diakui oleh masyarakat internasional. Pemerintah dan sektor swasta harus memiliki cadangan devisa untuk transaksi internasional guna menjaga keseimbangan makroekonomi dan moneter suatu negara. Kuatnya perekonomian suatu negara tergantung pada besarnya cadangan devisa yang dimilikinya.

Bank sentral Indonesia menghitung cadangan devisa dapat mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia. Meski turun, cadangan devisa Indonesia tetap tinggi, tidak jauh dari US i$149,9 miliar yang tercatat pada November tahun lalu.

Dengan cadangan devisa yang besar, Bank Indonesia memiliki amunisi tambahan untuk menstabilkan rupiah masa-masa yang bergejolak. Cadangan devisa Indonesia pada Desember mencapai $ US$144,9 miliar, turun sekitar US$ 5 miliar, dari bulan sebelumnya. Ini bukan jumlah yang sedikit, dengan jumlah cadangan devisa sebesar ini, pengeluaran lembaga pengelola negara dan lembaga keuangan bisa melebihi anggaran tahun 2021, uang yang banyak bukan? Jadi mengapa negara tidak memberikan uang ini? Jawabannya, sebagian besar uang itu milik pribadi, bukan milik negara.

Dengan demikian, perdagangan internasional (ekspor dan impor) menghasilkan devisa (ekspor). Kemudian kita mulai dengan pertanyaan, negara adalah kontraktornya, kan? Atau apakah negara yang memproduksi sesuatu terus menjualnya? jawabannya iya negatif. Pedagang dan eksportir adalah pengusaha swasta. Dengan cara ini, swasta akan menghasilkan dolar ke Indonesia, yang kita sebut mata uang asing. Dan koin-koin itu sebenarnya ada di tangan pengusaha ekspor, bukan pemerintah.