Dari ‘Leftover Women’ ke Kebijakan Negara: Konstruksi Peran Gender di Tiongkok
Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Sriwijaya, Indonesia, meneliti keamanan internasional, geopolitik, dan urusan global, mempelajari bagaimana negara mengelola kepentingan strategis dan menghadapi tantangan keamanan global.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Dwi Azzahra Wulandari tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarStigma Leftover Women di Tiongkok
Di Tiongkok, istilah “leftover women” (sheng nü) merujuk pada perempuan lajang, umumnya berusia 27 tahun ke atas, terutama yang tinggal di kota besar dan berpendidikan tinggi. Istilah ini bersifat peyoratif karena menyiratkan bahwa perempuan tersebut “terlambat” menikah dari standar sosial yang dianggap ideal. Dalam banyak kasus, status lajang tidak dipahami sebagai pilihan hidup, tetapi sebagai penyimpangan dari jalur yang dianggap normal, yaitu menikah dan memiliki anak.
Yang membuat isu ini lebih kompleks adalah bagaimana tekanan terhadap perempuan tidak hanya berasal dari keluarga atau budaya. Media, institusi sosial, hingga narasi tentang stabilitas demografi ikut memperkuat ekspektasi tersebut. Akibatnya, perempuan tidak hanya dinilai dari capaian pendidikan atau karier, tetapi juga dari status pernikahan. Di titik ini, leftover women bukan sekadar istilah sosial dalam masyarakat, melainkan juga bagian dari produksi norma gender yang lebih luas.
Label Sosial dan Tekanan yang Bekerja Secara Halus
Dalam beberapa tahun terakhir, perempuan lajang berpendidikan tinggi di kota-kota besar Tiongkok makin sering dilabeli sebagai “leftover women”. Istilah ini muncul di tengah pesatnya modernisasi ekonomi, tapi norma sosial soal pernikahan nyaris tidak ikut berubah. Menikah masih dianggap sebagai tahap hidup yang “wajib” dan idealnya terjadi di usia muda, sehingga perempuan yang belum menikah pada usia tertentu kerap dipandang keluar dari jalur yang diharapkan.
Padahal, realitasnya tidak sesederhana itu. Banyak perempuan tidak menolak pernikahan, tetapi sedang menghadapi tarik-menarik antara karier dan tekanan sosial. Di satu sisi, pendidikan dan pekerjaan memberi mereka lebih banyak pilihan hidup. Di sisi lain, ekspektasi keluarga dan masyarakat tetap menempatkan pernikahan sebagai prioritas utama.
Situasi ini membuat posisi mereka serba dilematis. Modernitas membuka ruang untuk mandiri dan menentukan pilihan sendiri, sementara norma lama masih membatasi bagaimana perempuan “seharusnya” menjalani hidup. Akibatnya, label “leftover women” lebih mencerminkan ketegangan antara perubahan sosial dan nilai tradisional, bukan sekadar soal perempuan yang terlambat menikah.
Keluarga, Gender, dan Ketimpangan Ekspektasi Sosial
Penelitian yang dilakukan oleh Yungchin Ji (2015) menyatakan bahwa terdapat pola tekanan yang berulang pada pengalaman para perempuan. Salah satunya adalah tekanan orang tua, yang masih melihat pernikahan sebagai pencapaian utama dalam hidup perempuan.
Di banyak kasus, keluarga menjadi sumber tekanan paling langsung, terutama ketika perempuan memasuki usia akhir 20-an. Selain itu, terdapat standar ganda dalam penuaan gender. Perempuan lebih cepat dianggap “terlambat” menikah dibanding laki-laki pada usia yang sama. Ini menciptakan ketimpangan dalam cara masyarakat menilai usia dan kelayakan menikah, di mana waktu biologis dan sosial perempuan dipersempit lebih ketat.
Tekanan lain muncul dalam bentuk hipergami sosio-ekonomi, yaitu harapan bahwa perempuan sebaiknya menikah dengan laki-laki yang status sosial dan ekonominya lebih tinggi atau setidaknya setara. Hal ini justru mempersempit ruang pilihan bagi perempuan berpendidikan tinggi di kota besar, karena standar pasangan menjadi semakin spesifik.
Di saat yang sama, banyak perempuan juga menekankan pentingnya kesesuaian latar belakang keluarga. Dalam konteks Tiongkok, pernikahan bukan hanya relasi dua individu, melainkan juga penyatuan dua keluarga. Akibatnya, perempuan sering harus menyeimbangkan kemandirian pribadi dengan ekspektasi untuk tetap mendukung struktur keluarga dan relasi tradisional.
Negara, Demografi, dan Ketegangan Modernisasi Gender
Dalam konteks Tiongkok, negara memiliki peran penting dalam isu keluarga dan demografi. Kekhawatiran terhadap penuaan populasi dan ketidakseimbangan gender membuat pernikahan dan kelahiran menjadi bagian dari agenda sosial yang lebih luas. Secara tidak langsung, perempuan ditempatkan sebagai aktor utama dalam keberlanjutan populasi. Di berbagai narasi kebijakan, keluarga diposisikan sebagai fondasi stabilitas sosial. Dari sini, batas antara kebijakan publik dan norma gender menjadi semakin kabur.
Perspektif feminisme melihat kondisi ini sebagai bentuk di mana negara tidak sepenuhnya netral, tetapi ikut membentuk standar tentang peran perempuan. Akibatnya, pilihan hidup perempuan selalu berada dalam ruang yang dipengaruhi struktur sosial yang lebih besar.
Ketimpangan gender pada akhirnya bukan hanya persoalan satu negara, melainkan juga fenomena yang bersifat global dan masih menjadi penghalang bagi pembangunan di banyak bagian Asia. Namun, akar ketidaksetaraan ini—terutama yang berpusat pada sistem keluarga dan norma domestik—sering kali luput dari perhatian dalam berbagai cara pengukuran global.
Akibatnya, pilihan hidup perempuan tidak pernah benar-benar netral, tetapi selalu berada dalam ruang yang dibentuk oleh struktur sosial yang lebih besar dan terus bekerja secara sistemik (Szołtysek et al, 2026).
Ketika Patriarki Masih Menentukan Status Perempuan
Fenomena leftover women di Tiongkok memperlihatkan bahwa tekanan terhadap perempuan lajang tidak hanya lahir dari pilihan individu, tetapi juga dari struktur sosial yang masih kuat dipengaruhi nilai patriarki.
Meski perempuan semakin terdidik dan mandiri secara ekonomi, standar sosial tentang “perempuan ideal” tetap sering dikaitkan dengan pernikahan dan peran domestik. Studi-studi juga menunjukkan bahwa pola serupa bekerja melalui keluarga, media, dan institusi sosial yang secara tidak langsung menempatkan perempuan di bawah ekspektasi gender tertentu.
Namun yang penting dicatat, pengalaman ini tidak berdiri sendiri di Tiongkok. Di negara Asia lain seperti Jepang, istilah seperti parasite single juga memperlihatkan pola serupa, di mana perempuan lajang lebih sering menerima stigma sosial dibanding laki-laki dalam situasi yang sama.
Ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender bukan sekadar isu lokal, melainkan juga pola yang berulang di banyak masyarakat modern, di mana modernisasi berjalan, tetapi standar patriarki masih ikut membentuk cara perempuan dinilai dan diposisikan dalam kehidupan sosial.