Eksistensi Perempuan dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Perempuan telah memainkan peran penting dalam pengembangan kesejahteraan melalui pengeluaran pemerintah. Ada kecenderungan bahwa daerah dengan tingkat kesejahteraan yang rendah identik dengan pembangunan yang tidak memberikan ruang dan kesempatan bagi perempuan. Sebagai contoh, jika Anda melihat tingkat kemiskinan yang tinggi, indeks pembangunan manusia yang lemah, indeks pembangunan gender yang lemah, dan indeks pemberdayaan gender yang rendah, ini menunjukkan betapa rapuhnya kesejahteraan dari dalam. Ini juga relevan dengan anggaran pendapatan, terutama dari penerimaan pajak yang juga lemah, memperkuat bagaimana masalah kesejahteraan masih menjadi masalah hingga saat ini.

Keunikan dari studi ini terletak pada kerangka teoretis yang digunakan oleh para peneliti. Sejauh ini, pengeluaran pemerintah selalu dianggap sebagai bagian dari peningkatan kesetaraan perempuan sebagai kelompok yang rentan. Namun, dalam makalah ini, dari kasus-kasus di Kabupaten Gunungkidul, konsepsi teoretis yang digunakan adalah bagaimana penganggaran berbasis perempuan berkontribusi terhadap kesejahteraan. Ini berarti bahwa instrumen utama tidak lagi terfokus pada bagaimana anggaran ditujukan untuk kesetaraan gender, terutama bagi perempuan.

Tapi bagaimana seorang wanita dapat mendorong (melibatkan dirinya) untuk tingkat kesejahteraan berbasis anggaran sehingga hasilnya adalah keadilan bagi perempuan?.Oleh karena itu, pertanyaan utama dari penelitian ini adalah apakah pengeluaran pemerintah di setiap pemerintah daerah didasarkan pada pengembangan perempuan? Seberapa besar perempuan terlibat dalam formulasi pengeluaran pemerintah untuk memulai kesejahteraan?

Perempuan adalah istilah yang kuat. Istilah ini menawan karena mencerminkan cinta, perhatian, makanan, kewajiban, tanggung jawab, kekuatan, keabadian, keibuan dan sebagainya. Seorang wanita adalah cermin masyarakat, jika perempuan diangkat, masyarakat akan terangkat; jika perempuan diperkuat, makan akan diberdayakan. Seorang wanita seperti atom masyarakat, yang tanpanya tidak akan ada apa-apa. Dia mempertahankan budaya dan adat istiadat, dengan kata lain dia menciptakan segala sesuatu dalam masyarakat. Manusia adalah bagian tak terpisahkan dari budaya. Ketika seseorang menginjak usia empat tahun, mereka menjadi sadar akan dunia yang harus mereka tahu di luar rumah mereka. Keluarga dianggap sebagai landasan bagi individu untuk tumbuh dan berkembang, memberikan prioritas kepada anggota keluarga mereka. Namun, selain anggota keluarga, individu juga memiliki peran penting dalam masyarakat, dan dengan demikian di dalam masyarakat.

Sumber:https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTUzOCMy/persentase-penduduk-yang-hidup-di-bawah-garis-kemiskinan-nasional--menurut-jenis-kelamin.html

Dalam bidang sosial, politik, ekonomi, agama, dan budaya masyarakat, peran perempuan diakui. Perempuan dikenang terutama dalam cara-cara yang mereka lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan.Ditemukan bahwa masalah kemiskinan tidak saja mengenai masalah ketidakadilan sosial ekonomi, tetapi juga masalah kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Atas dasar itulah, isu kemiskinan kemudian diperluas, tidak sekedar persoalan teknis atau ekonomi. Dalam program pengentasan kemiskinan, perempuan ditempatkan sebagai subjek sekaligus objek dalam rangka meningkatkan kemampuan,peranan,dan kedudukannya sebagai penyangga penghidupan dan kehidupan keluarga serta berperan dalam berbagai usaha kesejahteraan sosial.

Kiprah perempuan dalam kegiatan pembangunan lebih mengacu kepada program yang sesuai dengan tuntutan pembangunan yang tertuang dalam program kerja organisasi yang harus dikembangkan sesuai dengna komitmen suatu organisasi di tingkat nasional, regional, maupun internasional yang disusun untuk periode tertentu. Peranan perempuan dalam pembangunan ditandai dengan partisipasi perempuan dalam mengisi pembangunan di semua bidang pembangunan. Keberhasilan kiprah perempuan dalam pembangunan hanya terfokus dalam “kepentingan kesejahteraan perempuan” saja (women’s welfare concerns) karena bidang-bidang yang dikembangkan terbatas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan dan akses mereka terhadap sumber dan manfaat.

Pemberdayaan perempuan merupakan prioritas pembangunan, meliputi kualitas hidup perempuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan politik yang selama ini masih rendah dan rentan diskriminasi serta eksploitasi. Perempuan pedesaan yang dekat dengan sumber pangan dan budaya, memegang peran yang penting, yaitupotensinya besar untuk mendapatkanalternatif, menggali nilai-nilai budaya yang dapat melestarikan alam dan lingkungan hidup. Berbagai kemacetan di dunia modern, memacu kreativitas manusia untuk mendapatkan jalan keluar.

Konsep pembangunan berkelanjutan, sangat cocok untuk dapat dikembangkan dan dijalankan oleh perempuan. Kaum perempuan dapat membuat kelompok untuk mengkaji informasi dunia yang datangnya sangat cepat, khususnya dalam menghadapi pasar bebas, budaya konsumtif akan masuk juga sampai ke pedesaan, sebagai pembuka jalan keberhasilan kepaitalisme. Kelompok perempuan pedesaan dapat berperan sebagai tameng, perisai, untuk menahan supaya budaya dan alam pedesaan tidak rusak oleh arus konsumtif. Peran ini sesuai dengan perempuan pada zaman matriarkhat. Kelompok perempuan pedesaan juga mempunyai tugas menemukan kembali serta memelihara budaya yang ada di desa, yang berkaitan dengan pangan, obat-obatan serta menilai kehidupan.

Pembanguan kesejahteraan sosial akan memastikan perempuan mampu bertahan hidup dan menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Peningkatan kesejahteraan ekonomi akan meningkatkan posisi tawar perempuan dalam kehidupan masyarakat sehingga fungsi sosial dan kesejahteraan sosialnya terpenuhi. Segala bentuk pelibatan dan pemberdayaan perempuan tetap harus mempertimbangkan kodrat alami perempuan itu sendiri dan tidak berarti bersaing dengan laki-laki. Penyetaraan gender haruslah saling mengisi dan menghargai satu sama lain.

Perempuan adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan kesejahteraan negara.Tanpa memperkuat peran perempuan dalam berbagai hal, kesejahteraan hanya akan terbatas pada narasi yang tidak akan terwujud. Perempuan adalah tiang penopang kesejahteraan itu sendiri. Masalahnya, kemudian, adalah bahwa ketidaksetaraan yang dihadapi oleh setiap wilayah cenderung melemahkan peran dan fungsi perempuan. Itulah sebabnya memperkuat peran perempuan dapat dilakukan melalui penganggaran publik, yang kemudian kita kenal sebagai belanja pemerintah. Penggunaan oGovernmenture akan menilai berapa banyak (persen) pengeluaran anggaran yang mengalir untuk memperkuat perempuan dengan membuat daftar skematis berbagai program di setiap unit pengembangan dari semua lini. (Jhamb et al., 2013, p. 35). Ini menunjukkan bahwa perempuan dalam penganggaran telah mengambil posisi yang signifikan dan strategis dalam menciptakan percepatan pembangunan kesejahteraan itu sendiri. Tidak lagi tentang bagaimana perempuan seharusnya terlibat, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana penganggaran publik bersahabat dan pro-perempuan tanpa kecuali.

Salah satu cara untuk menciptakan pengelolaan belanja publik yang akomodatif adalah melalui penganggaran partisipatif perempuan. Keberadaan model anggaran partisipatif seperti ini secara langsung atau tidak langsung telah mengarahkan perempuan untuk mengembangkan perempuan yang melek anggaran, terutama dalam pengeluaran publik. (budgeting literate). Menuntut perempuan untuk melek anggaran adalah penting karena, tanpa pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang literasi anggaran, kebutuhan kesejahteraan perempuan tidak akan pernah dapat dipenuhi sepenuhnya, di mana perempuan mulai diberikan pemahaman tentang literasi anggaran sebagai langkah awal. Oleh karena itu, mereka tahu bagaimana anggaran digunakan dan dirancang untuk kesejahteraan yang setara gender.

Pengeluaran pemerintah telah memainkan peran fundamental bagi setiap pemerintah sub-nasional dalam menciptakan kemakmuran. Ini juga berlaku di mana telah mulai berusaha untuk mengalokasikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang pembangunan kesejahteraan. Ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk asosiasi di mana langkah-langkah perempuan untuk melek anggaran publik telah menjadi perubahan identitas yang signifikan. Kesadaran ini menjadi pemicu untuk terus meningkatkan kesejahteraan inklusif, termasuk aspek perempuan dalam penganggaran. Di sisi lain, juga mulai memikirkan secara lebih konkret tentang menciptakan kesejahteraan masyarakat, yang terutama berbasis pada pengembangan perempuan. Perempuan diakui telah berkontribusi dalam menciptakan pembangunan. Ini dibuktikan dengan adanya ruang dan literasi bagi asosiasi perempuan untuk menjadi bagian dari peserta yang melek anggaran. Selain itu, keberadaan literasi anggaran bagi perempuan adalah langkah besar menuju perubahan kualitas perempuan. Ini disebabkan oleh peran perempuan yang selama ini pasif dalam terlibat dalam pengambilan keputusan publik, jadi sudah

saatnya peran perempuan diperkuat. Keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan publik, khususnya yang terkait dengan isu pengeluaran pemerintah, harus dijaga agar perkembangan perempuan melalui literasi anggaran dapat memulai kesadaran baru menuju kesejahteraan yang adil dan bermartabat.