Puisi, Diplomasi, dan Hati: tentang Krisis Iklim dan Suara Kathy Jetñil-Kijiner
Tulisan dari Early NHS tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarHari-hari ini, semua orang membicarakan lingkungan. Nelayan di pesisir Halmahera sampai diplomat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menempelkan cap prioritas pada isu ini. Banyak yang peduli, banyak yang abai. Sayangnya, upaya masyarakat dunia, misalnya melalui Paris Agreement, masih memiliki banyak pekerjaan rumah.
Pekerjaan rumah itu paling terasa mendesak bagi negara-negara kepulauan kecil di Pasifik. Bagi mereka, perubahan iklim bukan isu abstrak yang mengawang-ngawang, bukan saja soal target emisi, dokumen konferensi, atau janji negara-negara besar. Krisis itu ada di depan mata mereka. World Meteorological Organization menyebut negara-negara kepulauan Pasifik sedang menghadapi tiga tekanan sekaligus: kenaikan permukaan laut yang semakin cepat, pemanasan laut, dan pengasaman laut. Dampaknya tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Kepulauan Marshall adalah salah satu contoh. Laporan NASA Sea Level Change Team tentang Majuro, ibukota negara itu, mencatat bahwa permukaan laut di wilayah itu telah naik sekitar 10 cm dalam 31 tahun terakhir, dan diproyeksikan naik sekitar 19 cm dalam 30 tahun ke depan.
Angka tersebut mungkin terdengar kecil bagi kita yang membacanya di layar gawai. Namun, bagi negara kepulauan kecil daratan rendah, setiap sentimeter punya konsekuensi.
Di sinilah Kathy Jetñil-Kijiner dan puisi-puisinya relevan.
Kathy Jetñil-Kijiner: Suara dari Negara yang Nyaris Tenggelam
Kathy Jetñil-Kijiner adalah seorang penyair, seniman, pendidik, dan aktivis iklim dari Kepulauan Marshall. Namanya dikenal dunia setelah membacakan puisi berjudul Dear Matafele Peinam pada pembukaan UN Secretary-General’s Climate Summit tahun 2014. Secara personal, puisi itu ditujukan kepada putrinya, tetapi secara politis, puisi itu punya pesan kepada dunia.
Sejak saat itu, puisi-puisi Kathy menunjukkan kepada dunia bahwa kata dan rima dapat menjadi instrumen diplomasi. Bukan diplomasi dalam arti sempit sebagai negosiasi antarnegara, tetapi diplomasi sebagai kemampuan menyampaikan penderitaan, harapan, dan tuntutan moral kepada masyarakat dunia.
Dalam imajinasi publik, diplomasi sering dibayangkan sebagai urusan diplomat, menteri luar negeri, kepala negara, atau orang-orang berjas yang mewakili negara. Padahal, politik global hari ini berubah, diplomasi bukan lagi urusan formal, aktornya tidak harus bicara di balik bendera kecil di meja panjang PBB.
Kathy membuktikan itu, dia tidak datang ke forum internasional dengan pasal, target, atau angka. Dia datang dengan kata dan rima, berbicara sebagai seorang ibu, membawa memori dan imajinasi tentang laut, pulau, keluarga, rumah, serta masa depan.
Dalam puisi Dear Matafele Peinam, Kathy menulis kepada anaknya dengan nada lembut seorang ibu, tetapi pesannya menampar dunia. Dia menulis tentang negaranya, tentang masa depan yang terancam hilang, ketika tanah air, rumah dan identitas hanya tersisa dalam kenangan. Kata ilmu pengetahuan, nasib negaranya suram. Namun, dia menolak bahasa kepasrahan dan prediksi “nasib” semacam itu:
no one’s drowning, baby
no one’s moving
no one’s losing
their homeland
no one’s gonna become
a climate change refugee
Baris-baris puisi di atas penting karena Kathy tidak menempatkan bangsanya, Kepulauan Marshall, sebagai korban yang pasrah. Kata-katanya terdengar seperti janji seorang ibu sekaligus deklarasi. Dia tidak berkata “tanah kami akan tenggelam”, dia justru berkata bahwa "kami akan melawan untuk masa depan, bahwa kami tidak akan kehilangan tanah air!"
Di bagian lain, puisinya bergerak dari percakapan keluarga menuju solidaritas global:
we deserve to do more than just
survive
we deserve
to thrive
Kathy tidak hanya menuntut agar masyarakat pulau kecil “diselamatkan” oleh dunia. Puisinya bukan sekadar ekspresi kesedihan, melainkan sebuah gugatan. Kathy seolah-olah mengajak masyarakat dunia untuk tidak melihat isu perubahan iklim sebatas masalah lingkungan, dia menampakkan keintiman isu tersebut, percakapan seorang ibu dan anak. Saat yang sama, Kathy juga menunjukkan krisis iklim sebagai masalah politik internasional dan keadilan global.
Negara-negara kepulauan di Pasifik bukan penyumbang utama emisi global. Mereka tidak menciptakan kemakmuran dan mendulang kekayaan dengan membabat alam. Akan tetapi, mereka menjadi salah satu pihak yang paling awal merasakan dampaknya. Maka, ketika Kathy membacakan karyanya di forum PBB, dia tidak hanya sedang membicarakan rasa takut dan kekhawatiran. Sekali lagi, dia menggugat. Kathy menegur bahwa dunia tidak boleh membicarakan lingkungan hanya dalam bahasa teknokratik. Di balik istilah “adaptasi”, “mitigasi”, “emisi”, dan “target suhu”, ada manusia yang sedang mempertaruhkan rumah, tanah air, dan masa depannya.
Inilah kekuatan puisi dalam diplomasi lingkungan. Puisi membuat sesuatu yang jauh menjadi dekat, yang abstrak menjadi konkret, dan data berubah menjadi wajah. Kenaikan permukaan laut tidak lagi tampak seperti istilah ilmiah tanpa arti, tetapi menjadi imajinasi tentang seorang anak yang mungkin kehilangan tanah kelahirannya di masa depan.
Puisi, Narasi, dan Agensi dalam Hubungan Internasional
Ilmu Hubungan internasional mengenal banyak bentuk kekuatan: militer, ekonomi, diplomatik, dan budaya. Kathy memperlihatkan bahwa ada juga kekuatan naratif: kemampuan untuk membuat dunia melihat suatu isu dengan perspektif tertentu.
Negara kecil mungkin tidak punya kapal induk, pasar yang bertransaksi miliaran dolar dalam satu hari, atau daya tekan ekonomi terhadap negara-negara besar. Akan tetapi, mereka punya kemampuan membangun otoritas moral, berbicara kepada nurani publik global, dan mengubah cara dunia membayangkan krisis iklim. Dan penyair seperti Kathy tidak meminta dunia melihat Kepulauan Marshall sebagaimana gambaran media global tentang negara-negara Pasifik dengan cara yang terlalu sederhana. Mereka disebut “negara yang tenggelam”, “pulau yang akan hilang”, atau “korban pertama perubahan iklim”.
Istilah-istilah itu memang menunjukkan ancaman nyata. Persoalannya, jika istilah itu tidak dipakai dengan hati-hati, istilah tersebut bisa merampas agensi masyarakat Pasifik. Mereka terlihat hanya sebagai objek belas kasihan, bukan sebagai subjek politik yang sedang melawan.
Kathy membalik cara pandang itu. Dalam kepenyairan dan aktivismenya, masyarakat Pasifik tidak dihadirkan sebagai orang-orang yang menunggu "diselamatkan". Dia memakai puisi untuk menunjukkan bahwa masyarakat Kepulauan Marshall juga punya suara sendiri. Mereka tidak sekadar menunggu keputusan konferensi iklim. Mereka menuntut agar dunia mendengar, bukan hanya melihat negara mereka sebagai kisah pilu dalam laporan iklim global. Sebab, diplomasi lingkungan bukan hanya soal angka emisi dan target penurunan karbon. Diplomasi lingkungan juga menyoal siapa yang diberi ruang untuk berbicara dan siapa yang ceritanya dianggap penting.
Dalam forum internasional, negara-negara kecil sering menghadapi keterbatasan. Jumlah delegasi tidak terlalu besar dan kapasitas mereka negosiasi tidak sebanding dengan negara maju. Namun, mereka memiliki sesuatu yang tidak mudah disangkal: legitimasi moral.
Legitimasi itu lahir dari kenyataan bahwa mereka mengalami dampak yang tidak sebanding dengan kontribusi mereka terhadap kerusakan iklim. Mereka mengambil sedikit, tetapi berada di garis depan menghadapi bencana yang diciptakan oleh sistem global.
Puisi Kathy bekerja di wilayah ini. Puisi tidak menggantikan diplomasi resmi antarnegara, apalagi ilmu pengetahuan. Sebaliknya, puisi dapat membuat ilmu pengetahuan lebih manusiawi, laporan iklim menjadi lebih dekat dengan pengalaman hidup, dan mengingatkan agar diplomasi tidak melupakan manusia yang tinggal di balik angka-angka.
Untuk Indonesia, kisah dan cerita Kathy seharusnya terasa dekat. Indonesia juga merupakan negara kepulauan. Ribuan pulau, masyarakat pesisir, komunitas adat, nelayan, dan wilayah-wilayah kecil di Indonesia juga rentan terhadap perubahan iklim. Cerita tentang kenaikan permukaan laut, abrasi, cuaca ekstrem, dan kerusakan ekosistem bukan hal asing bagi Indonesia.
Pertanyaannya, apakah suara masyarakat pesisir kita sudah cukup didengar dalam percakapan tentang krisis lingkungan? Apakah krisis lingkungan di Indonesia hanya dibicarakan oleh pejabat, teknokrat, dan lembaga internasional?
Kathy memberi pelajaran penting, bahwa krisis lingkungan membutuhkan lebih dari sekadar data. Kita tentu membutuhkan ilmu pengetahuan sebagai landasan kebijakan, tetapi kita juga membutuhkan cerita. Tanpa cerita, perubahan iklim akan terasa seperti urusan orang-orang yang pakai jas saja.
Di tengah dunia yang kadang sudah kebal terhadap angka, puisi membuka pintu lain. Puisi dapat menyentuh wilayah yang tidak selalu bisa dijangkau oleh laporan teknis. Puisi membuat orang berhenti sejenak, mendengar, lalu bertanya: siapa yang sedang dikorbankan oleh cara hidup dunia hari ini?
Karena itu, Kathy Jetñil-Kijiner dan puisi-puisinya menjadi penting. Dari negara kecil yang sering dipandang lemah, bisa lahir suara yang mengguncang ruang diplomasi global, bahwa politik iklim bukan hanya urusan negara. Politik iklim juga milik para ibu, anak, penyair, aktivis, dan masyarakat yang sedang mempertahankan hak untuk tetap memiliki rumah.
Ketika dunia terlalu sibuk menghitung karbon, Kathy mengingatkan kita untuk menghitung manusia. Ketika politik iklim terlalu sering terdengar dingin, puisinya membawa kembali suara yang hangat, lembut, sekaligus punya kekuatan untuk menggugat.
Barangkali itulah tugas puisi dalam dialektika krisis lingkungan global, bukan menggantikan diplomasi, tetapi membuat diplomasi kembali punya hati. (Ciao!)