Memperpendek Deretan Nama 'Yang Terhormat' di Pidato Kepresidenan, Mungkinkah?

Ilustrasi Istana Bogor. Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan

Pada setiap bulan Agustus Gedung Nusantara di kompleks Parlemen, Jakarta, bertransformasi menjadi panggung komunikasi politik. Di sana Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD digelar.

Parade pidato dari pucuk pimpinan legislatif dan eksekutif pun berlangsung. Pidato-pidato itu menjadi sumber analisis tentang kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Satu hal yang selalu berulang dalam pidato-pidato resmi yang disampaikan ialah salutation (sapaan penghormatan) kepada para hadirin. Lima menit pertama sering dihabiskan untuk menyelesaikan ritual keprotokolan itu.

Sederet nama ‘Yang Mulia’ dan ‘Yang Terhormat,’ harus disebut. Kadang-kadang juga dengan rentetan gelar akademis dan jabatan.

Bukan hanya masyarakat awam yang bosan dengan deretan “yang terhormat”. Kadang-kadang, dalam kesempatan lain, Presiden Prabowo juga seakan menangkap adanya kekurang sabaran hadirin. Dalam beberapa kesempatan berpidato resmi, ia berseloroh bahwa ritual menyebut deretaan yang terhormat bertujuan untuk "mengabsen kehadiran" anak buahnya.

Kisah Anekdotal yang Memikat

Untungnya, pidato kenegaraan yang panjang itu tidak seluruhnya membosankan. Ketika pidato masuk ke dalam substansi, hadirin seakan terbangun dari semi-mengantuk. Itu terutama ketika hal-hal yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari dibicarakan.

Bertambah menarik ketika sosok seperti Prabowo yang berbicara. Secara alamiah ia memiliki kekuatan pada penggunaan kisah-kisah anekdotal, humor, terkadang satire.

Ia memang sering dikritik karena melakukan simplifikasi fakta atau terlalu berbicara sarkastis untuk ukuran pejabat Indonesia. Terlepas dari kritik ini, penceritaan secara anekdotal dalam pidato Prabowo menjadi daya tariknya yang tinggi.

Bila menyimak pidato kenegaraan Prabowo yang baru saja disampaikan pada Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026, dapat dikatakan ia mencapai banyak kemajuan dari sisi praktik berkomunikasi.

Hal itu terlihat dari pemberitaan media yang banyak mengangkat bagian-bagian esensial dari pidatonya. Media tidak lagi terjebak clickbait. Meskipun harus dicatat ada berbagai kontroversi (misalnya tentang upah mengupas bawang Ibu Susanah), secara umum pidato kenegaraan Prabowo menyentuh isu-isu esensial secara tajam.

Kemajuan lain pidato resmi Prabowo tampak dari substansinya yang telah berhasil keluar dari kekakuan teks formal. Penggunaan berbagai contoh dan kisah anekdotal untuk menggambarkan esensi kebijakan, menyentuh kesadaran rasional dan emosional.

Meskipun demikian, beberapa usulan konstruktif masih dapat diberikan. Esai ini mengajukan satu di antaranya, yaitu pemangkasan sapaan penghormatan yang terlalu panjang. Ini diperlukan untuk menjaga momentum pidato. Hal-hal esensial dan substantif jangan sampai tersita oleh sapaan penghormatan.

Esai ini berargumen bahwa struktur pidato kenegaraan Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan perubahan sapaan penghormatan. Dari sapaan penghormatan yang bersifat formal dan hierarkis, ke sapaan penghormatan substantif-meritokratis.

Sapaan penghormatan di awal pidato dapat dipangkas dan diganti dengan pengakuan meritokratis kepada sosok-sosok yang dipandang patut mendapatkannya. Sapaan penghormatan ini tidak diucapkan di awal pidato, melainkan diintegrasikan ke dalam substansi pidato. Dengan demikian sapaan penghormatan bukan sekadar ornamen.

Contoh-contoh anekdotal yang menggambarkan prestasi nyata para menteri, kepala daerah, maupun warga biasa, dapat dipergunakan sebagai cantolan untuk menyampaikan sapaan penghormatan. Dengan demikian, pidato kenegaraan bermutasi dari sekadar ritual birokrasi menjadi instrumen persuasi yang menginspirasi.

Sapaan Penghormatan Hierarkis Warisan Kultur Feodal

Kritik terhadap sapaan penghormatan pada pidato-pidato resmi sesungguhnya bukan hal baru di Indonesia. Sejak Orde Baru kritik terhadap penyebutan sederetan nama yang terhormat di awal pidato kerap dipandang sebagai peninggalan budaya feodal. Ironisnya, ritual itu justru semakin subur pasca-Reformasi.

Fenomena ini tampaknya tidak terlepas dari dampak langsung desentralisasi kekuasaan. Ketika keran otonomi daerah dibuka, pusat kekuasaan terpecah menjadi ratusan "penguasa kecil" di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut konsep high power distance (jarak kekuasaan tinggi) dari Geert Hofstede dalam Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations (2001), masyarakat Indonesia secara alamiah memiliki toleransi yang besar terhadap hierarki status sosial. Artinya, masyarakat menganggap ketidaksetaraan posisi dan kekuasaan sebagai sesuatu yang wajar. Ia bukan sebuah ketidakadilan yang harus dilawan

Dalam budaya yang demikian, pemimpin atau atasan berada di posisi yang jauh lebih tinggi dan sulit dijangkau. Dalam budaya yang demikian, kepatuhan menjadi mutlak. Bawahan diharapkan untuk menghormati, dan menerima keputusan atasan tanpa banyak mempertanyakan.

Untuk mendukung hierarki ini, diperlukan gelar, jabatan, pakaian dinas dan protokol formal. Termasuk ke dalamnya sapaan penghormatan.

Dalam ekosistem pasca-Reformasi, tampaknya kultur jarak kekuasaan yang tinggi ini terpelihara. Setiap elite baru membawa ego dan tuntutan pengakuan yang tinggi.

Tidak terhindarkan bila protokol pidato bertambah panjang. Mereka yang berpidato harus menyebut seluruh simpul kekuasaan baru ini. Sapaan penghormatan terjebak menjadi 'diplomasi panggung' yang mahal, yang menghabiskan durasi pidato hanya untuk memuaskan dahaga pengakuan para elit.

Sapaan penghormatan berpanjang-panjang secara tidak disadari menyuburkan kultur priyayi kolonial. Otoritas seseorang lebih ditentukan oleh pangkat daripada kompetensi, apalagi kinerja. Sebagai residunya, kita menyaksikan perlombaan menjadi aparat negara di daerah menjelma menjadi transaksi berharga mahal. Tertangkapnya beberapa bupati memperlihatkan bukti adanya jual-beli kursi jabatan.

Kisah-kisah Anekdotal sebagai Repersentasi Substansi

Di tengah kaku dan menjemukannya tradisi pidato kenegaraan di Indonesia, gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026 cukup menyegarkan.

Dalam mengemukakan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh program Pemerintah, ia tidak bercerita hanya lewat data statistik. Ia tampil dengan contoh-contoh anekdotal dan menampilkan langsung sosok-sosok yang bernyawa.

Ia, misalnya, menyapa dan memperkenalkan Muhammad Risky Pratama, seorang siswa Sekolah Rakyat berusia 12 tahun dari Medan. Alih-alih hanya menyajikan data persentase angka anak putus sekolah, Prabowo memilih menceritakan kisah perjuangan Risky yang mengayuh sepeda puluhan kilometer sembari membawa beban 30 kilogram ikan demi menyambung hidup keluarga.

Narasi serupa juga dihadirkan lewat potret Margarelitha Rohi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di usianya yang menginjak 38 tahun, ia harus berjuang berdagang di tengah keterbatasan pendidikan sekaligus merawat tantenya yang telah lansia berusia 80 tahun. Kehadiran negara kemudian dibumikan lewat cerita bagaimana Bantuan Sosial ATENSI (berupa beras dan minyak) secara nyata menopang dapur mereka. Kisah-kisah personal yang emosional ini membuat program makro seperti Sekolah Rakyat dan Bansos Digital terasa menyentuh dan nyata bagi pemirsa.

Dalam kajian komunikasi, penggunaan contoh anekdotal bukan sekadar bumbu pemanis. Ia adalah instrumen retorika yang memiliki daya persuasi sangat tinggi.

Cerita sering kali mengalahkan logika, seperti yang dikatakan oleh Walter Fisher dalam teorinya, Narrative paradigm Theory. Dalam bukunya Human Communication as Narration: Toward a Philosophy of Reason, Value, and Action (1987) Fisher mengatakan manusia pada dasarnya makhluk bercerita.

Masyarakat mengevaluasi sebuah pidato bukan berdasarkan logika murni, apalagi angka statistik. Mereka mencernanya lewat cerita. Cerita lebih memberi mereka kejelasan makna serta kedekatan pada kehidupan mereka. Cerita yang baik adalah persuasi yang efektif.

Lebih jauh, cerita membawa mental hadirin ke alam dan suasana yang dialami tokoh cerita. Ketika Prabowo berkisah tentang Risky, misalnya, hadirin seakan ikut merasakan jalanan panas di Medan yang dilaluinya berjualan ikan.

Melanie Green dan Timothy Brock menyebutnya sebagai transportasi naratif (narrative transportation). Menurut Green dan Brock dalam The role of transportation in the persuasiveness of public narratives (2000), cerita yang berhasil akan mentransportasi khalayak kepada keadaan psikologis yang hanyut dan terserap sepenuhnya kepada sebuah cerita.

Di ujungnya, hadirin akan luluh. Sikap kritis yang mungkin ada sebelumnya, menjadi lenyap.

Dari Sapaan Hierarkis ke Sapaan Substantif

Esai ini mengajukan argumentasi bahwa keunggulan daya tarik kisah-kisah anekdotal seharusnya dapat dicangkokkan kepada sapaan penghormatan pada pidato-pidato resmi. Sapaan penghormatan tidak lagi diucapkan berupa kalimat standar, ‘kepada yang terhormat,’ melainkan dibungkus dalam kisah-kisah anekdotal. Sapaan semacam ini disebut sebagai sapaan substantif.

Dalam model sapaan substantif, struktur pembuka pidato resmi dipotong secara ekstrem. Presiden cukup menyapa pimpinan lembaga tinggi negara selaku tuan rumah (Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD) serta menyapa seluruh rakyat Indonesia secara kolektif. Sedangkan sapaan kepada pejabat-pejabat lainnya, disampaikan berdasarkan kontribusi substantif yang mereka berikan sesuai dengan tema pidato.

Presiden melebur sapaan penghormatan tersebut langsung ke dalam contoh-contoh anekdotal dalam substansi pidatonya. Sebagai contoh, ketika Presiden menceritakan kisah pilu Muhammad Risky Pratama di Medan atau Margarelitha Rohi di Kupang, sapaan penghormatan kepada pejabat terkait dijalin masuk sebagai bagian dari narasi solusi.

Berikut ini contoh tentatif. "...Kisah ketangguhan anak kita, Risky di Medan, tidak boleh lagi terjadi di masa depan. Oleh karena itu, saya ingin memberikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pendidikan dan Wali Kota Medan yang dengan sigap bergerak cepat membangun Sekolah Rakyat Menengah Pertama 2 di sana sehingga anak-anak seperti Risky kini bisa belajar dengan fasilitas gratis..."

“..Begitu pula dengan Ibu Margarelitha Rohi di Kupang, NTT. Dapur beliau tetap mengepul berkat Bansos ATENSI. Penghormatan luar biasa saya sampaikan kepada Menteri Sosial dan Penjabat Gubernur NTT yang memastikan akurasi data Bansos Digital ini tepat sasaran sampai ke pelosok..."

Efek psikologis dari pemangkasan ini bersifat instrumental: pidato langsung melesat ke substansi pidato. Ia mengunci perhatian audiens secara segera sejak detik pertama.

Lebih jauh, gagasan sapaan penghormatan substantif juga menjadi cermin bahwa validasi kehadiran seseorang tidak lagi diberikan secara gratis karena ia pejabat. Sapaan penghormatan diberikan sebagai bentuk penghargaan (reward) atas kontribusi kepada kinerja.

Model sapaan penghormatan yang terintegrasi ini mengubah total sifat sapaan penghormatan. Dari sapaan bersifat hirarkis-feodal menjadi substantif-meritokratis.

Pejabat yang hadir di ruangan tidak lagi merasa cemas apakah namanya akan terlewat disebut di awal pidato. Mereka ditransformasikan untuk bersikap merasa tertantang apakah kinerja saya tahun ini cukup berprestasi untuk layak dideklarasikan dan diadopsi ke dalam contoh anekdotal kepresidenan?"

Bagi masyarakat yang mendengarkan, model sapaan ini tidak lagi terdengar sebagai basa-basi politik yang berulang. Ia bertindak sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Di ujungnya, kultur priyayi feodal zaman kolonial dapat dieliminasi. Jabatan bukan lagi simbol kelas. Ia berubah menjadi simbol pengabdian dan tanggung jawab.

Merubuhkan Tembok Kultur Birokratis

Menerapkan model sapaan penghormatan substantif ini tentu tidak mudah. Pada tahap awal sudah pasti ia akan membentur tembok tebal bernama regulasi keprotokolan dan kultur birokratis.

Di tingkat pusat, seorang Presiden mungkin tidak terlalu merasakan tantangan ini. Ia memiliki diskresi untuk memotong aturan protokoler demi efisiensi komunikasi. Namun, narasi yang berbeda terjadi ketika struktur ini direplikasi di tingkat daerah. Tata cara penyebutan nama dan sapaan hormat dilindungi oleh aturan formal keprotokolan yang ketat.

Oleh karena itu perubahan sapaan penghormatan mungkin akan memerlukan payung regulasi protokoler baru. Sambil menuju ke arah itu, salah satu solusi jangka pendek yang berdampak dalam kultur masyarakat paternalistik seperti Indonesia ialah keteladanan langsung dari puncak kekuasaan Presiden dapat menjadi trendsetter atau pelopor utama meruntuhkan tradisi sapaan penghormatan hierarkis.

Ketika Presiden secara konsisten memangkas salutation di awal pidato dan menggantinya dengan sapaan penghormatan substantif, tindakan ini akan mengirimkan sinyal politik yang sangat kuat ke seluruh penjuru negeri.