Tembok Api Redaksi? Jangan Cuma Cakap Angin, Kata Orang Medan
Tulisan dari Eben E Siadari tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarTerungkapnya surat tawaran kerja sama dari sebuah media kepada institusi pemerintah telah mengangkat diskusi yang menarik tentang apa yang disebut sebagai editorial firewall, tembok api ruang redaksi [1]. Pejabat lembaga pemerintah yang mengangkat isu ini menganggap surat tawaran kerja sama melanggar independensi perusahaan media tersebut. Apalagi tawaran kerja sama datang di saat media dimaksud gencar memberitakan secara negatif lembaga yang dipimpin sang pejabat.
Menjawab anggapan itu, salah satu pemimpin media dimaksud menerbitkan sebuah tulisan pembelaan dengan judul “Iklan Tidak Membeli Pemberitaan”[2]. Argumentasinya antara lain mengangkat tema firewall tadi.
Kata pemimpin media itu, prinsip firewall berlaku di semua perusahaan media yang sehat. Garis ini memisahkan wilayah editorial dan bisnis. Redaksi menentukan apa yang layak diberitakan, bagaimana sudut pandangnya, siapa yang harus diwawancarai, fakta apa yang perlu diperiksa, serta kapan suatu laporan diterbitkan. Tim bisnis mencari pendapatan melalui iklan, kegiatan, riset, pelatihan, distribusi konten, dan produk komersial lainnya.
Tembok api dalam pengertian itu mengacu pada sekat absolut yang memisahkan urusan redaksi dari kepentingan komersial dan relasi dengan kekuasaan (baca: pemerintah). Tembok ini tidak boleh dilintasi. Itu sebabnya ia disebut tembok api.
Benarkah demikian? Apakah tembok api itu benar ada atau hanya ilusi?
Terpaksa Pakai Banyak Topi
Realitas di lapangan berkata lain. Sebuah studi terbaru berjudul “Wearing many hats: How rural U.S. newspaper journalists negotiate professional identity amid digital and economic disruption” memotret kenyataan yang getir di Amerika Serikat. Studi ini dikerjakan oleh Sayyed Fawad Ali Shah dari School of Communication & Journalism, Auburn University, Auburn, Alabama, AS, dan empat rekan peneliti lainnya, dipublikasikan di jurnal Journalism 23 Juni 2026, halaman 1-19 [3].
Menurut studi itu, di daerah perdesaan di AS, disrupsi digital dan hancurnya model bisnis media memaksa para jurnalis menanggalkan jubah idealisme mereka. Mereka tidak lagi bisa sekadar menjadi anjing penjaga (watchdog) yang berjarak. Demi mempertahankan hidup koran tempat mereka bekerja, seorang jurnalis harus "mengenakan banyak topi" (wearing many hats): mereka bekerja sebagai reporter, juru foto, hari ini menulis berita hiburan, besok berita kriminal, bahkan tidak menutup kemungkinan mendekati klien untuk memasang iklan.
Wawancara terhadap para responden penelitian itu menunjukkan bahwa jarak tradisional antara departemen pemasaran dan editorial di organisasi mereka telah hilang atau menyusut. Para responden bertanggung jawab atas lebih dari satu peran: pemilik, editor, reporter, dan pemasaran.
“Jadi, seringkali departemen pemasaran dan ruang redaksi kami berselisih pendapat tentang konten karena pengiklan kami menginginkan, Anda tahu, cerita tertentu atau mereka tidak menginginkan cerita tertentu, di samping iklan mereka di koran. Jadi, pasti ada godaan untuk adanya semacam pengaruh di sana,” kata seorang responden penelitian itu.
Ini bukan fenomena baru. Tekanan finansial bagi keberlangsungan hidup media di AS telah membawa pertanyaan apakah keberadaan firewall cukup realistis bagi bisnis media. Topik ini telah membelah pendapat para wartawan dengan rentang gradasi yang lebar. Yang paling ekstrem, misalnya, menganggap bahwa firewall itu tidak lagi relevan.
Pada tahun 2012, Dena Levitz, manajer strategi digital untuk untuk Asosiasi Surat Kabar Amerika (Newspaper Association of America) yang sedang menempuh studi program magister di bidang Kewirausahaan Media di American University, menulis bahwa batasan antara editorial dan bisnis dalam pengelolaan media sesungguhnya telah hilang. Kesimpulan ini ia dapatkan dalam diskusi di kelas, bersama teman-temannya yang berasal dari dunia radio, perusahaan start up, dan surat kabar nasional [4].
Pertanyaan utama bagi media, kata dia, dalam artikelnya yang berjudul , How News Orgs Break Down the Editorial-Business Wall, Ethically, bukan lagi apakah firewall itu boleh dilewati atau tidak. Pertanyaannya adalah bagaimana melewatinya tanpa melanggar etika. Bagi Levitz, ruang redaksi dan bisnis harus berpadu untuk membesarkan perusahaan.
Suara seperti yang dikemukakan Levitz kian hari kian dominan. Pada tahun 2020, Alessio Cornia dari Oxford University, dan tiga rekan peneliti lainnya, dalam studi mereka yang berjudul We no Longer live in a time of separation, A comparative analysis of how editorial and commercial integration became a norm (Journalism 21(2), 172-190.), menemukan bahwa norma pemisahan tradisional antara ruang redaksi dan ruang komersial tidak lagi memainkan peran sentral seperti dulu.
Studi yang didasarkan pada hasil wawancara dengan 41 praktisi media di 12 surat kabar dan penyiar komersial di enam negara Eropa, menunjukkan baik editor maupun manajer berupaya untuk mendorong perubahan budaya yang dipandang sebagai prasyarat untuk adaptasi organisasi terhadap lingkungan yang semakin menantang. Mereka mengakui negosiasi terhadap dua kepentingan yang berbeda ini sulit, namun norma integrasi baru, yang didasarkan pada nilai-nilai kolaborasi, adaptasi, dan pemikiran bisnis, telah muncul [5].
Redaktur pelaksana majalah Time, Lily Rothman, pada tahun 2024, dalam penelitiannya mengemukakan hal serupa dengan nada yang lebih moderat. Penelitian yang ia siapkan untuk menyelesaikan pendidikannya dalam Executive Program in News Innovation and Leadership di Craig Newmark Graduate School of Journalism, mengungkapkan bahwa media pada umumnya semakin ingin menghindari pemakaian metafora ‘tembok’ untuk menunjukkan pemisahan absolut redaksi dan bisnis. Dan, ini bukan hanya aspirasi perusahaan-perusahaan media yang bermasalah dengan keuangan. Menurut Rothman dalam dalam penelitiannya yang berjudul “Divided We Fall, A model for ‘church and state’ in the new revenue era,” bahkan perusahaan yang memiliki dukungan keuangan yang kuat pun merasakan perlunya kolaborasi fleksibel antara ruang redaksi dan ruang komersial [6].
Canggung dan Malu Bicara Firewall
Di Indonesia, publik menyaksikan fenomena menarik. Konsep firewall sangat jarang diangkat sebagai berita, kecuali ketika sesuatu yang dipandang mengarah ke skandal (seperti kasus yang dibicarakan di awal tulisan ini) terjadi. Firewall sering dijadikan senjata pertahanan membela diri.
Di sisi lain, publik dengan jelas menangkap relasi mesra kolaborasi media dengan institusi bisnis, pemerintah atau militer yang berpotensi menerobos tembok api itu. Kolaborasi itu bisa dibungkus dengan berbagai bentuk proyek. Mulai dari kontrak kemitraan komersial hingga proyek pelatihan jurnalistik dan literasi digital. Manajemen media umumnya menggunakan masker retoris untuk setiap pertanyaan kritis atas kolaborasi itu. "Tenang saja, kami profesional. Kami memiliki firewall yang menjaga redaksi tetap independen."
Secara etimologis, penggunaan istilah firewall (tembok api) dalam jurnalisme berasal dari istilah firewall sebagai dinding fisik tahan api pada bangunan atau kendaraan untuk mencegah kobaran api merembet. Namun, istilah yang muncul pertama kali pada tahun 1800an ini, diadopsi terlebih dahulu oleh dunia komputer, sebagai dinding keamanan. Pada tahun 1990an istilah ini diadopsi oleh dunia jurnalistik sebagai dinding api yang mematikan bila dilintasi.
Pemisahan antara ruang redaksi dan ruang komersial memang sangat umum mengambil metafora tembok. Ini dipakai untuk menekankan keterpisahan total di antar keduanya [7]. Jauh sebelum era komputer, di awal abad ke-20, sekat jurnalisme ini digambarkan dengan metafora yang jauh lebih sakral dan filosofis: tembok pemisah antara Gereja dan Negara (separation of Church and State) [8]. Redaksi adalah "Gereja" tempat kebenaran dan idealisme dipelihara secara suci, sedangkan manajemen bisnis adalah "Negara" yang pragmatis dan penuh kalkulasi duniawi.
Betapa ‘sakralnya’ konsep di balik firewall, maka para jurnalis yang hidup dan bertugas di era 1990-an, akan merasa canggung dan malu mendengar kata firewall diucapkan begitu enteng seperti saat ini. Pada masa pra-reformasi, para pelaku pers di ruang redaksi menyadari sepenuhnya batasan sensor, garis politik pemilik modal, serta ancaman nyata dari kekuasaan. Wartawan di era 1990-an pada umumnya merasa tabu untuk menguliahi publik dengan istilah-istilah suci sejenis firewall, sebab mereka sadar hal itu hanya akan menjebak mereka dalam kubangan hipokrisi.
Mengeklaim keberadaan pagar api di tengah ketergantungan hidup pada restu politik dan kucuran anggaran penguasa adalah sebuah penyesatan intelektual. Jangan sampai menjadi cakap angin, kata orang Medan. Atau omon-omon, kata anak muda zaman sekarang.
Lahir dan Besar dari Rahim Kekuasaan
Mengapa narasi firewall di Indonesia terasa begitu berat? Jawabannya ada pada genetika sejarah pers nasional sendiri. Berbeda dengan tradisi pers Barat yang diidealkan tumbuh dari pasar bebas dan kekuatan langganan pembaca mandiri, mayoritas konglomerasi media besar di Indonesia lahir dan membesar dari rahim kekuasaan atau proyek pemerintah.
Banyak di antara grup media yang bertahan hingga hari ini lolos dari seleksi alam tidak dapat dilepaskan dari relasi dengan rezim masa lalu melalui sistem SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). Mereka dibesarkan oleh fasilitas negara, konsesi bisnis, dan kedekatan dengan elite penguasa. Sejarah pers nasional tidak didesain untuk menciptakan pengawas absolut, melainkan mitra pembangunan yang hangat.
Sejarah juga secara konsisten menunjukkan media yang mencoba mempraktikkan firewall sejati secara kaku akan megap-megap. Mereka yang mencoba menjadi oposisi murni kalau tidak dibredel (di era bredel masih berlaku), mereka harus hidup megap-megap secara finansial karena diboikot oleh pengiklan yang ketakutan.
Skeptisisme ini semakin nyata saat kita menyadari bahwa konglomerasi media jarang sekali berdiri sebagai entitas tunggal yang murni hidup dari produk jurnalistik. Mereka adalah "wajah" sekaligus daya tawar (political and social capital) bagi gurita bisnis non-media yang jauh lebih besar. Walau tidak diakui, letak bias elite yang sangat ironis terdapat di sini. Lobi media dan kepentingan berpelukan mesra. Melalui aksi kehumasan yang rapi, kontrak bisnis kompromistis menjadi program-program prestisius dengan judul yang halus seperti "Kolaborasi Literasi" atau "Sinergi Pembangunan". Artinya, mengangkat tembok api bagi media sebagai topik perbincangan mendatangkan ketidaknyamanan.
Tembok Transparansi Lebih Masuk Akal
Itu sebabnya daripada terus mempertahankan retorika firewall yang terbukti kaku dan terlalu ideal untuk dapat dipatuhi, banyak media melangkah menuju paradigma baru: transparansi radikal. Tidak perlu ngotot mempertahankan firewall. Lebih realistis dan efektif untuk menetapkan protokol yang memberi kesempatan media mengumumkan secara terbuka mengenai bagaimana organisasi media ‘menembus’ tembok api ini. Tembok api itu tidak lagi terlarang untuk dilewati, melainkan transparansi harus dideklarasi manakala hal itu dilakukan.
Beberapa langkah taktis berikut ini hanyalah sebagai contoh. Pertama, transparansi kerja sama. Ketika media menyelenggarakan program pelatihan atau seminar bersama instansi pemerintah maupun militer, misalnya, media wajib mencantumkan catatan kaki (disclosure) yang mencolok pada setiap produk jurnalistik yang berkaitan dengan instansi tersebut.
Kedua, transparansi sponsor. Setiap artikel atau tayangan yang didanai pihak luar wajib dilabeli secara tegas—bukan dengan istilah kabur . Misalnya, "Konten ini sepenuhnya didanai oleh Pihak X".
Ketiga, transparansi peran konsultansi. Jika tokoh redaksi senior bertindak sebagai instruktur atau konsultan komunikasi bagi sebuah instansi, media wajib mengumumkan peran ganda tersebut secara berkala kepada pembaca agar publik dapat menilai sendiri potensi konflik kepentingan yang ada.
Keempat, akuntabilitas keuangan publik. Konglomerasi media harus berani membuka pendapatan tahunan mereka ke publik, sehingga masyarakat tahu berapa persen napas finansial media tersebut yang bersumber dari pihak-pihak dominan, seperti pemerintah dan korporasi.
Ada satu lagi transparansi yang sering dipandang sudah built in, tetapi justru menimbulkan masalah karena ternyata belum ditangani. Transparansi dimaksud adalah kejelasan peran dan kebijakan ke dalam organisasi media sendiri. Beberapa kasus yang jadi bumerang di AS justru terjadi ketika sebuah kerja sama bisnis tidak secara transparan dikomunikasikan di lingkungan internal media. Ketika ketidaktransparanan ini muncul dan dikritisi oleh publik, backlash justru terjadi dari dalam [9].
Referensi
[1]JPNN.com (2026). Surat Tempo kepada Agrinas Picu Diskusi soal Advertorial. jppn.com, 23 Juli 2026. https://www.jpnn.com/news/surat-tempo-kepada-agrinas-picu-diskusi-soal-advertorial
[2] Rohman, H. (2026). Iklan Tidak Membeli Pemberitaan. Timesindonesia.co.id, 17 Juli 2026. https://timesindonesia.co.id/kopi-times/599463/iklan-tidak-membeli-pemberitaan
[3] Shah, S. (2026). Wearing many hats: How rural U.S. newspaper journalists negotiate professional identity amid digital and economic disruption . Journalism Vol 0(0) 1–19 DOI: 10.1177/14648849261465186
[4] Levitz, D. (2012) How News Orgs Break Down the Editorial-Business Wall, Ethically. Media Shift, 8 November 2012. https://mediashift.org/2012/11/how-news-orgs-break-down-the-editorial-business-wall-ethically313/
[5] Cornia, A., et.al (2020). We no Longer live in a time of separation, A comparative analysis of how editorial and commercial integration became a norm. Journalism 21(2), hal. 172-190.
[6] Rothman, L. (2024). Divided We Fall, A model for ‘church and state’ in the new revenue era. Executive Program in News Innovation and Leadership at the Craig Newmark Graduate School of Journalism, Juni 2024. https://ethicsandjournalism.org/2025/10/17/what-journalists-really-believe-about-the-wall-between-edit-and-business-report/
[7] Artemas, K. et.al. (2016). Journalism Hits a Wall: Rhetorical construction of newspapers’ editorial and advertising relationship. Journalism Studies, 19(7):1-17. DOI: 10.1080/1461670X.2016.1249006
[8] Coddington, M. (2015). The wall becomes a curtain. Revisiting journalism’s news–business boundary. dalam Carlson, M., Lewis, S.(eds). Boundaries of Journalism Professionalism, Practices and Participation. Routledge.
[9] Sass, E. (2009). 'LAT' Turmoil Highlighted By 'Southland' Ad Controversy. mediapost.com, 13 April 2009. https://www.mediapost.com/publications/article/104019/lat-turmoil-highlighted-by-southland-ad-contro.html