Konsep Poros Maritim Global Jokowi, Apa Saja Tantangannya?

Dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden pada akhir 2014, beliau telah membuka percakapan tentang pentingnya domain maritim Indonesia. Untuk menyatukan kebijakannya, Jokowi memperkenalkan kebijakannya sebagai upaya mengubah Indonesia dengan ‘Poros Maritim Global’, yaitu hubungan antara Samudra Hindia dan Pasifik serta terkonsilidasi di mana rakyat Indonesia bisa menjadi makmur.

Ketika kampanye pemilihan, Jokowi-Jusuf Kalla menyatakan visi-misi yang menyoroti isu-isu maritim termasuk kerja sama maritim secara komprehensif. Dalam mengatasi terkait maritim Indonesia, pernyataan Jokowi juga berupaya mengembangkan industri maritim dengan mendukung pelabuhan dan membangun lebih banyak jalur laut melalui nusantara, dan pemberantasan illegal fishing oleh kapal asing.

Dalam pidatonya di EAS, Jokowi juga mengemukakan lima ‘pilar’ utama dalam konsep poros maritimnya, antara lain:

Roadmap kebijakan maritim Indonesia menuju poros maritim global (Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia)

Lalu, apakah gagasan poros maritim global ini adalah konsep yang menguntungkan? Tentu saja konsep poros maritim global merupakan konsep yang sangat rebaguna bagi Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari menariknya tujuan kebijakan pemerintah Jokowi pada dimensi dalam negeri, kebijakan luar negeri dan filosofisnya. Jokowi juga telah menjelaskan bahwa pengembangan domain maritim Indonesia secara intrinsik terkait dengan kemajuan material negara dalam hal meningkatkan perdagangan, konektivitas antar pulau dan menjaga sumber daya maritim.

Akan tetapi, luasnya konsep maritim juga merupakan potensi kelemahan. Tanpa panduan yang jelas, gagasan tentang 'budaya maritim' dapat ditafsirkan dalam berbagai cara: dari 'maritim' hanya dalam istilah kepulauan hingga rasa kekuatan angkatan laut atau laut yang lebih Mahania. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi pengembangan kebijakan dan koordinasi upaya pemerintah.

Infrastruktur

Dalam memperkuat industri maritim negara, beberapa area prioritas yang diidentifikasi meliputi pembangunan pelabuhan, kereta api, jalan raya, dan jalan tol, dengan tujuan meningkatkan konektivitas dan mengurangi biaya logistik. Agar Indonesia menjadi hub antara Samudra Hindia dan Pasifik, pemerintah merencanakan sebanyak dua puluh empat pelabuhan membentang di seluruh Nusantara. Akan tetapi dalam melaksanakan program tersebut tentu diperlukan anggaran investasi infrastruktur yang besar. Untuk mengatasi beberapa masalah pendapatan tersebut, Jokowi telah mengejar investasi asing untuk proyek infrastruktur besar, mencari kerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta di Jepang dan Cina.

Sengketa Wilayah dan Laut Cina Selatan

Dalam berbagai penelitian menyatakan bahwa tantangan besar dalam menjaga kepulauan yang luas ialah kerentanan integritas teritorialnya. Perkembangan paling signifikan dalam bidang ini adalah sengketa wilayah Laut China Selatan di mana China semakin tegas mengklaim teritorialnya. Tidak seperti negara Asia Tenggara Lainnya, Indonesia tidak mengklaim wilayah Laut China Selatan. Namun, Indonesia mempertahankan kepentingan yang kuat dalam penyelesaian damai dari perselisihan tersebut sesuai dengan hukum internasional dan pemeliharaan kebebasan navigasi di laut sekitarnya. Untuk tujuan ini, telah mendesak negosiasi untuk Kode Etik antara China dan ASEAN.

Sementara Indonesia mendesak finalisasi Kode Etik, kemampuannya untuk tetap menjadi pihak yang netral menjadi semakin menantang. Dua perkembangan utama yang disorot mengenai fakta tersebut antara lain:

Adanya potensi konfrontasi dengan China du dekat kepulauan Natuna mengungkapkan ketegangan yang melekat dalam visi poros maritim global. Dalam keadaan seperti itu, memperdalam kerja sama dengan Pemerintah China dapat menjadi tantangan. Yang memperumit masalah adalah permintaan pemerintahan Jokowi untuk latihan militer reguler dengan Amerika Serikat di dekat Kepulauan Natuna.

Pemberantasan Penangkapan Illegal Fishing

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Pemerintah Jokowi berencana untuk memperkuat kemampuan negara dalam melindungi perairan Indonesia dari kegiatan ini, termasuk membangun penjaga pantai dan struktur hukum.

Pada bulan Desember 2014, Jokowi mengumumkan peningkatan kebijakan penghancuran kapal penangkap ikan asing yang tertangkap beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia. Beberapa analis menganggap kebijakan pemerintah untuk menahan nelayan ilegal dan membakar kapal asing sebagai penyebab ketegangan dalam hubungan regional. Positifnya, sikap tegas Jokowi terhadap penangkapan ikan ilegal menciptakan potensi kerja sama lebih lanjut dengan mitra.

Kebijakan pencegahan Indonesia juga harus diimbangi dengan peningkatan kehadiran penjaga pantai dan kemampuan pemantauan. Dalam hal ini, pada akhir tahun 2014 Jokowi secara resmi meningkatkan Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) menjadi Badan Keamanan Laut Nasional (BAKAMLA), yang bertugas sebagai badan sipil untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Modernisasi Militer dan Poros Maritim Global

Dalam menanggapi masalah tentang kedaulatan, Laut China Selatan, dan penangkapan ikan ilegal maka diperlukan negara dalam meningkatkan kemampuan maritim militernya. Dalam hal ini penulis menyebutkan bahwa pemerintah sebelumnya telah memulai program modernisasi militer, Minimum Essential Force (MEF), yang dirancang untuk memberikan tingkat minimum yang diperlukan untuk mempertahankan kepentingan strategis Indonesia. Pemerintahan Jokowi tidak hanya melanjutkan rencana MEF ini, akan tetapi juga mengembangkan industri pertahanan lokal Indonesia dan membangun TNI menjadi “kekuatan maritim regional yang disegani di Asia Timur”.

Peluang Hubungan dengan Australia

Terdapat beberapa peluang-peluang yang ada dalam membangun hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Australia. Indonesia akan dapat terus mempertahankan wilayah maritimnya yang kuat dan stabil akan ditentukan oleh kepentingan Australia, karena Australia akan menaruh minat lebih pada doktrin Jokowi sebagai negara tetangga.

Jika Australia ingin memanfaatkan doktrin Jokowi, upaya harus dimulai dengan membangun kembali kepercayaan dan meningkatkan komunikasi. Selain itu, kerja sama dengan Indonesia tidak perlu fokus pada cara bilateral dan memang pengaturan multilateral dapat membantu meredakan konfrontasi bilateral sambil membangun keakraban dalam masalah maritim. Sebagai ketua bersama Proses Bali, Australia dan Indonesia dapat menjajaki kerja sama maritim lebih lanjut melalui prisma multilateral yang lebih besar daripada koordinasi sebagian besar bilateral.

Australia juga dapat mengambil petunjuk dari Perjanjian 2006 antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan (Traktat Lombok) yang mencakup pasal-pasal tentang penguatan kerja sama keselamatan maritim dan pembangunan kapasitas dalam keamanan laut udara dan laut.

Penulis juga menyebutkan bahwa Australia juga dapat membangun kerjasama untuk secara tidak langsung mendukung visi poros maritim global. Kerjasama tersebut dapat mengatasi masalah kelembagaan seperti korupsi dan akuntabilitas yang lemah. Dalam rangka mewujudkan potensi Indonesia sebagai poros maritim global , pemberantasan praktik korupsi untuk mendorong kerja sama antarlembaga yang efektif akan menjadi kuncinya.