Melampaui Kultus Politik: Saatnya Rakyat Bicara

ilustrasi kultus politik (sumber: gambar dibuat oleh AI).

Dalam lanskap demokrasi modern, terdapat narasi yang kerap didengungan bahwa warga negara, apa pun kalangannya, sebaiknya “tidak perlu ikut campur urusan politik” atau “tidak perlu mengkritik kebijakan pemerintah”.

Narasi ini menyarankan bahwa urusan bernegara sebaiknya diserahkan kepada pejabat terpilih, sementara rakyat cukup menerima dan mematuhi kebijakan yang telah diputuskan.

Kultus Politik: Ancaman Terselubung bagi Demokrasi Substantif

Pengagungan berlebihan terhadap figur politik telah menciptakan distorsi dalam demokrasi. Sudah saatnya kita melampaui kultus politik ini dan membuka ruang kritis terhadap penyelenggara negara dengan segala kebijakan yang ditelurkan.

Ketika pemimpin politik dipandang sebagai sosok semi-mitologis yang tidak boleh dikritik, yang terjadi bukanlah penguatan demokrasi, melainkan pengerdilan ruang publik.

Kultus politik ini tidak hanya berbahaya bagi proses demokratisasi, tetapi juga menjadi tameng efektif bagi penguasa modal dan elit, untuk melanjutkan praktik-praktik mereka tanpa pengawasan publik yang memadai.

Masyarakat Indonesia, terutama kelompok ekonomi bawah, saat ini berhadapan dengan triple-threat yang menghimpit: pemburu rente yang memainkan kebijakan untuk keuntungan pribadi, oligarki yang menguasai konsentrasi besar sumber daya material, dan aparatus penyelenggara negara yang terkontaminasi korupsi.

Dalam kondisi demikian, kultus politik yang meredam suara kritis warga bukanlah langkah untuk melindungi stabilitas nasional, melainkan strategi untuk melanggengkan ketimpangan struktural. Situasi semacam itu tentu perlu diakhiri, serta mengembalikan esensi demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Mereka yang menganjurkan warga untuk “tidak perlu banyak bicara soal politik” seringkali menggunakan argumen yang terdengar masuk akal: “Serahkan saja pada pemerintah, mereka lebih paham”; “Kritik hanya membuat suasana memanas”; “Berfokuslah pada pekerjaan dan keluarga, jangan urusan negara”.

Namun, bukankah ini sama saja dengan meminta nelayan yang terdesak reklamasi untuk diam saja ketika mata pencahariannya terancam? Atau meminta masyarakat untuk tidak bertanya ketika lahannya dialihfungsikan menjadi proyek-proyek mercusuar tanpa kompensasi yang memadai?

Paradoks Loyalitas: Ketika Korban Menjadi Pembela Sistem

Ironisnya, pendukung kultus politik bukan hanya dari kelompok privilese yang posisinya terlindungi dari dampak kebijakan problematis, tetapi juga berasal dari masyarakat miskin yang justru paling terdampak oleh kebijakan tersebut.

Fenomena pengidolaan buta terhadap pemimpin politik—semacam fanatisme yang mengaburkan penilaian rasional—telah menciptakan paradoks di mana kelompok yang paling dirugikan justru menjadi pembela paling setia dari sistem yang menindas mereka.

Kelompok yang berpunya dengan nyaman bisa saja berkata “jangan mengkritik pemimpin, itu tidak sopan” dari balik tembok rumah mewah mereka, sementara di saat yang sama, banyak dari keluarga petani, nelayan miskin, atau warung kelontong yang tanpa sadar menjadi “tentara digital” membela kebijakan yang sebenarnya merugikan mereka sendiri.

Partisipasi aktif warga negara dan kritik terhadap kebijakan justru merupakan bentuk kepedulian terhadap negara.

Tanpa pengawasan publik yang ketat, bagaimana mungkin kita bisa mencegah penyalahgunaan anggaran? Tanpa kritik yang tajam, bagaimana mungkin kita bisa mendorong perbaikan layanan publik? Tanpa tekanan warga yang terorganisir, bagaimana mungkin kita bisa melawan kekuatan oligarki dan pemburu rente yang memainkan kebijakan untuk kepentingan pribadi?

Memang benar bahwa kritik dan partisipasi politik warga seringkali tidak langsung menghasilkan perubahan drastis. Proses demokrasi memang lambat dan terkadang frustratif.

Namun demikian, menyerah pada status quo dengan dalih “pemerintah pasti tahu yang terbaik” adalah sikap yang tidak realistis, dan dalam praktiknya, hanya melanggengkan ketimpangan.

Ketika masyarakat miskin, masyarakat yang terisolasi, dan yang termarginalkan memperjuangkan hak-hak mereka, hal itu bukan berarti mereka tidak sedang menunggu kebaikan hati pemerintah. Sebaliknya, mereka justru aktif memperjuangkan hak yang seharusnya dilindungi konstitusi.

Partisipasi Kritis: Jalan Menuju Transformasi Sosial yang Bermakna

Transformasi sosial yang bermakna memerlukan pembebasan dari belenggu kultus politik. Transformasi ini hanya dapat dibangun melalui suara rakyat yang lantang, kritik konstruktif, pengawasan publik, dan desakan yang terus-menerus agar pemerintah bekerja untuk kepentingan masyarakat luas, bukan segelintir kelompok.

Melampaui kultus politik berarti mengembalikan demokrasi pada hakikatnya, sebagai sistem di mana kekuasaan tidak dipersonifikasi pada sosok pemimpin yang dikeramatkan, melainkan pada kedaulatan rakyat yang kritis dan partisipatif.

Seorang pekerja yang mempertanyakan upah minimum yang tidak sesuai dengan inflasi, seorang mahasiswa yang mengkritik pengelolaan anggaran pendidikan, atau seorang aktivis lingkungan yang menentang izin tambang di kawasan hutan lindung, tindakan yang dilakukan bukanlah suatu subversif. Sebaliknya, mereka justru menjalankan fungsi sebagai warga negara yang bertanggung jawab, yang memahami bahwa demokrasi bukan sekadar ritual pemilihan umum lima tahunan, tetapi proses partisipasi yang berkesinambungan.

Masyarakat Indonesia yang terjepit antara kepentingan oligarki dan elit tidak memiliki kemewahan untuk bersikap pasif. Mereka membutuhkan perubahan konkret—penegakan hukum yang adil, kebijakan sosial yang inklusif, distribusi sumber daya yang merata, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Seluruhnya tidak mungkin akan terwujud tanpa partisipasi aktif warga dan kritik yang tajam terhadap setiap kebijakan yang merugikan kepentingan publik.

Ketika berhadapan dengan struktur kekuasaan yang timpang, kultus politik dan pembelaan tanpa nalar bukanlah kebijaksanaan, melainkan bentuk kesalahpahaman tragis tentang kepentingan diri mereka sendiri.

Fenomena masyarakat miskin yang dengan gigih membela pemimpin atau kebijakan yang merugikan mereka sendiri merupakan bentuk kesadaran palsu yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh elite penguasa.

Sementara pemburu rente terus memainkan kebijakan, oligarki menguasai sumber daya, dan korupsi menggerogoti fondasi negara, kekuatan mereka justru diperkuat oleh dukungan tanpa syarat dari basis massa yang teralienasi dari kepentingannya.

Saatnya rakyat bicara berarti saatnya melampaui loyalitas buta pada figur politik dan menggantinya dengan kesadaran kritis terhadap kebijakan dan dampaknya.

Perubahan sosial yang bermakna membutuhkan kombinasi visi jangka panjang dan tekanan jangka pendek. Hal ini berarti juga membutuhkan keberanian warga untuk berbicara kebenaran kepada kekuasaan—dengan segala risikonya—bersamaan dengan itu tetap mempertahankan cita-cita keadilan sosial.

Tanpa partisipasi politik aktif dan kritik yang tajam, masalah struktural hanya akan terus berputar dalam lingkaran setan, dan beriringan dengan itu, kepentingan masyarakat luas terus terabaikan.

Jadi, ketika seseorang dengan segala latar belakangnya terperdaya oleh kultus politik, lalu berkata “tidak perlu ikut campur urusan politik” atau “jangan kritik pemimpin”, yang sesungguhnya terjadi adalah pemeliharaan sistem yang tidak adil.

Fenomena pengidolaan politik yang membabi buta, terutama di kalangan masyarakat miskin, harus dipahami sebagai mekanisme yang mengalihkan perhatian dari ketidakadilan struktural yang menghimpit mereka.

Melampaui kultus politik berarti membuka ruang bagi rakyat untuk bicara—bicara tentang kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka, bicara tentang pengelolaan sumber daya alam, bicara tentang layanan publik, dan bicara tentang masa depan bersama.

Jawaban yang tepat untuk kondisi ini bukanlah menyalahkan massa yang terperdaya, melainkan membuka ruang diskusi kritis yang dapat membangun kesadaran kolektif.

Partisipasi dan kritik bukan hanya hak yang dijamin konstitusi, tetapi kewajiban dari setiap warga negara yang peduli akan masa depan bersama. Sedangkan langkah pertama adalah membebaskan diri dari kultus personalitas politik yang mengaburkan penilaian rasional tentang kebijakan dan dampaknya pada publik.