Cara Biar Impor Tidak Kena PPN dan Bea Masuk

Ilustrasi belanja barang impor

Klikpajak.id - Setiap barang impor sebagai objek pajak tidak lepas dari pengenaan pajak. Jenis pajak impor ini terdiri dari Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan Bea Masuk. Sedangkan PDRI sendiri terdiri dari PPh Pasal 22 impor, PPN, dan PPnBM.

Hampir semua jenis barang yang diimpor akan dikenakan berbagai macam pajak impor tersebut. Namun, ada kalanya barang impor kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) itu bisa terbebas dari pungutan Bea Masuk (BM), bahkan bebas PPN dan PPh Impor. Bagaimana bisa?

Pengertian Bea Masuk dan Jenisnya

Bea masuk adalah pungutan atau bea dari barang impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Ketentuan bea masuk barang impor ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan.

Baca Juga: Mulai Agustus, 6 Produk Digital Impor ini Kena PPN 10%

Merujuk pada BAB IV Undang-Undang Kepabeanan tersebut, jenis-jenis bea masuk barang impor terdiri dari:

Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD)

Bea masuk anti dumping adalah bea masuk yang dikenakan pada barang impor yang ditetapkan sebagai barang dumping. Artinya, barang yang harganya lebih murah dibanding barang sejenis di dalam negeri. Ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri supaya tidak kalah saing.

Bea Masuk Imbalan (BMI)

Bea masuk imbalan adalah bea masuk yang dikenakan pada barang impor dan ditemukan adanya subsidi dari pemerintah di negara pengekspor. Sehingga pengenaan BMI ini ditujukan untuk melindungi industri dari barang yang sama di dalam negeri.

Baca Juga: Solusi Ekspor-Impor yang Terhambat Masalah SPT Pajak

Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)

Bea masuk tindakan pengamanan atau biasa disebut safeguard adalah bea masuk yang dikenakan pada barang impor yang jenis barang tersebut mengalami lonjakan impor. Ini dilakukan untuk melindungi industri dari barang sejenis mengalami kerugian serius.

Bea Masuk Pembalasan (BMP)

Bea masuk pembalasan adalah bea masuk yang dikenakan pada barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.

Berapa Tarif Bea Masuk dan PDRI?

Tarif bea masuk barang impor ini ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Tarif bea masuk berbeda-beda tergantung klasifikasi atau jenis barang yang didasarkan pada pos tarif atau kode HS (Harmonized System).

Penentuan tarif bea masuk barang impor diatur dalam PMK Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Tarif-tarif bea masuk terhadap berbagai barang impor bisa dicek di Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) berdasarkan PMK tersebut.

Baca Juga: Importir Terdampak COVID-19 Bebas PPh 22 Impor, Ini Syaratnya

Sebagai contoh,

Syal merupakan salah satu produk tekstil. Misalnya, syal yang dicetak dengan proses batik tradisional itu termasuk dalam pos tarif (HS 6214.10.10), itu dikenakan tarif bea masuk sebesar 22,5%.

Salah satu produk sepatu misalnya sepatu selam, itu termasuk dalam pos tarif (HS 6402.91.00) dan dikenakan tarif bea masuk 10%.

Misalnya tas bowling kulit. Ini termasuk dalam pos tarif (HS 4202.91.11) yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 15%.

Misal, perhiasan imitasi dalam tarif pos (HS 7117.11.90) dikenakan tarif bea masuk sebesar 10%.

Note: Ingin tahu lebih lanjut tentang Perpajakan? Baca artikel Pajak Barang Konsumsi PPh 22 Naik untuk Kendalikan Impor

Sedangkan untuk tarif PDRI adalah terdiri dari PPN impor 10% dan PPh 22 impor adalah 10%, dan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) impor.

Tarif PPnBM impor terdiri dari:

10% untuk kendaraan bermotor kapasitas 1.500 cc

20% untuk kendaraan bermotor kapasitas 2.500 cc

30% untuk kendaraan bermotor dengan sistem 2 gardan penggerak

40% untuk kendaraan bermotor kapasitas 2.500-3.000 cc

50% untuk kendaraan golf

60% untuk kendaraan roda dua kapasitas 250-500 cc

125% untuk kendaraan bermotor kapasitas lebih dari 3.000 cc

40% untuk balon udara dan senjata api

50% untuk pesawat udara, kecuali keperluan negara selain helikopter

75% untuk kapal pesiar dan kapal yacht

Untuk mengetahui contoh perhitungan bea masuk dan cara agar barang impor tidak kena bea masuk maupun bebas PPN, baca selengkapnya di sini: Cara Lain agar Barang Impor Bebas PPN, PPh, dan Bea Masuk