Konten dari Pengguna

Ancaman Resesi Global di Indonesia dan Solusi Ekonomi Syariah

Edo Segara Gustanto
Dosen FEBI IIQ An Nur YK, HIPD UII, Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara
18 Agustus 2022 13:39 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Edo Segara Gustanto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Sumber: Kumparan.com
zoom-in-whitePerbesar
Sumber: Kumparan.com
ADVERTISEMENT
World Bank (Bank Dunia) menyebut resesi ekonomi global sudah di depan mata. Bahkan, Bank Dunia pesimis negara-negara di dunia bisa menghindari ancaman kemunduran roda ekonomi tersebut.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan laporan terbaru dari Bank Dunia berjudul "Global Economic Prospect June 2022", perekonomian dunia sedang tidak baik-baik saja. Laporan tersebut menunjukkan kondisi perekonomian global sedang mengalami tekanan. Kondisi itu tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina yang memicu perlambatan ekonomi di seluruh dunia.
Hal ini juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani mengatakan resesi di Amerika Serikat sudah di depan mata. Kondisi ini setelah inflasi yang terjadi di negara Amerika Serikat (AS) melonjak sampai 9,1 persen yang direspons dengan kenaikan suku bunga The Fed. Inflasi ini disebut yang tertinggi sejak 41 tahun terakhir di AS.
Bagaimana dengan Indonesia?
Indonesia sebagai Negara berkembang, bukan tidak mungkin terkena dampak dari resesi ekonomi global. Sejumlah pengamat mengatakan Indonesia perlu mengantisipasi resesi selama beberapa bulan ke depan, terlebih jika nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan. Saat ini Indonesia masih cukup aman dari ancaman resesi karena harga energi masih ditahan oleh Pemerintah melalui subsidi.
ADVERTISEMENT
Seperti yang sudah dilakukan oleh Singapura, Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam penanganan resesi, negara-negara tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit. Bukan tidak mungkin Indonesia bisa mengeluarkan anggaran dana sebesar itu.
Penanganan resesi harus dimulai oleh Pemerintah dan didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat. Pemerintah harus meningkatkan angka konsumsi agar nilainya lebih tinggi. Masyarakat bisa melakukan pembelanjaan yang tidak terlalu konsumtif, tetapi dengan konsumsi yang seperlunya saja agak roda perekonomian tetap bisa berjalan.
Disamping itu, pemerintah harus mendorong transformasi di sektor digital, karena dalam kondisi pandemi ini, masyarakat sebagian besar beraktivitas secara digital.
Bagaimana Solusi Ekonomi Syariah?
Apa solusi ekonomi syariah dalam menghadapi wacana resesi ekonomi secara global? Dalam banyak momen krisis ekonomi, ekonomi syariah terbukti tidak goyah alias stabil.
ADVERTISEMENT
Di dalam blue print ekonomi dan keuangan syariah yang menjadi visi Indonesia untuk menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia. Implementasi blue print ini didukung oleh tiga pilar utama, pemberdayaan syariah yang berbasis syariah economic empowerment, berbasis halal value chain dan pengembangan ekosistem.
Pemberdayaan (empowering) syariah bisa dilakukan oleh stake holder ekonomi syariah dengan mendorong pelaku usaha UMKM agar menjadi pendapatan nasional yang berpengaruh terhadap perekonomian negara. Kuncinya, produksi pangan harus dijaga betul.
Value chain adalah konsep aktivitas bisnis dalam penciptaan produk atau layanan, mulai dari proses perancangan, proses produksi, distribusi ke konsumen, hingga pelayanan setelah pemasaran. Halal value chain bisa didorong, karena fakta Negara kita merupakan mayoritas Muslim terbesar di Indonesia. Pemerintah dan stakeholder ekonomi syariah perlu kerja keras agar masyarakat berhijrah dari ekonomi konvensional ke ekonomi syariah.
ADVERTISEMENT
Pengembangan ekosistem ekonomi syariah juga menjadi prioritas. Meski Indonesia mayoritas masyarakatnya adalah Muslim namun literasi tentang ekonomi syariah masih sangat minim.
Peningkatan di sektor investasi juga diperlukan mengingat investasi di masa pandemi ini sempat menurun. Pada akhirnya, cara penanganan resesi yang dilakukan setiap negara termasuk Indonesia juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan negara tersebut.[]